sarah-anjani
Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik per awal 2025, sekitar 82 persen kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir susu terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai impor yang menembus USD 1,5 miliar atau setara Rp 24 triliun pada 2024. Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara terbuka mengakui bahwa tanpa intervensi struktural, ketergantungan ini berpotensi menyentuh 100 persen dalam beberapa tahun mendatang.
Produksi susu segar dalam negeri tercatat hanya sekitar 980 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan nasional mencapai 5,4 juta ton. Kesenjangan ini dipenuhi dari negara pemasok utama seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dalam terminologi ekonomi, defisit neraca perdagangan sektor peternakan ini turut menekan likuiditas devisa negara, terutama saat nilai tukar rupiah mengalami volatilitas terhadap dolar AS.
Di Satu Sisi: Efisiensi Pasar dan Keterjangkauan Konsumen
Perspektif liberalisasi perdagangan menilai impor susu sebenarnya mencerminkan efisiensi alokasi sumber daya. Negara produsen seperti Selandia Baru memiliki keunggulan komparatif berupa iklim subtropis, padang rumput luas, dan skala ekonomi peternakan yang jauh melampaui kapasitas domestik. Harga susu impor dalam bentuk bahan baku (skim milk powder dan whole milk powder) sering kali 20-30 persen lebih murah dibandingkan produksi lokal.
Bagi industri pengolahan nasional, pasokan impor menjamin kontinuitas produksi susu bubuk, kental manis, dan olahan turunan lainnya. Tanpa impor, produsen domestik berisiko mengalami gangguan rantai pasok yang berdampak pada inflasi pangan. Konsumen kelas menengah juga menikmati harga produk susu yang relatif stabil, dengan indeks harga pangan Bank Indonesia menunjukkan kelompok susu dan telur hanya mengalami kenaikan year-on-year sekitar 3,2 persen, jauh di bawah cabai atau beras.
"Impor bukan musuh, melainkan konsekuensi dari struktur produksi yang belum mampu bersaing secara global," ujar seorang ekonom pertanian dari IPB dalam sebuah diskusi panel beberapa waktu lalu.
Di Sisi Lain: Erosi Fundamental dan Kesejahteraan Peternak
Namun, perspektif proteksionisme dan kedaulatan pangan menyoroti dampak destruktif ketergantungan impor terhadap fundamental sektor peternakan rakyat. Populasi sapi perah nasional stagnan di kisaran 580 ribu ekor selama satu dekade terakhir, dengan produktivitas rata-rata hanya 12-13 liter per ekor per hari, jauh di bawah standar Selandia Baru yang mencapai 20 liter.
Sekitar 95 persen peternak sapi perah dikategorikan sebagai usaha rakyat dengan kepemilikan kurang dari 5 ekor. Mereka menghadapi tekanan ganda: harga jual susu segar ke industri pengolahan (IPS) berkisar Rp 5.500-6.500 per liter, sementara biaya produksi mencapai Rp 6.000 per liter. Akibatnya, banyak peternak beralih profesi atau menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
Dari sisi makro, ketergantungan impor menciptakan capital outflow yang signifikan. Setiap tahun, devisa negara terkuras untuk membayar impor susu dan turunannya, termasuk whey protein dan keju. Ini memperburuk defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang pada kuartal IV 2024 tercatat 0,9 persen dari PDB.
Proyeksi dan Jalan Tengah
Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa tanpa perubahan kebijakan, impor susu bisa menyentuh 90-100 persen pada 2030. Beberapa langkah yang tengah dikaji meliputi percepatan program sapi perah impor (seperti skema 1 juta sapi dari Vietnam dan Brasil), insentif bunga kredit bagi peternak, serta pengembangan pakan hijauan berkualitas. Namun, efektivitas program ini masih dipertanyakan mengingat siklus reproduksi sapi yang memerlukan waktu 2-3 tahun sebelum menghasilkan susu secara ekonomis.
Pendekatan berimbang menyarankan kombinasi: mengurangi ketergantungan impor secara bertahap melalui peningkatan produktivitas, sembari menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar domestik. Kunci utamanya ada pada valuasi investasi jangka panjang di sektor hulu, bukan sekadar respons kebijakan jangka pendek yang bersifat reaktif. Tanpa itu, tren ini akan terus menggerus portofolio ketahanan pangan nasional.
Comments (0)