Ketahanan Pangan dan Protein Jadi Agenda Strategis di Tengah Gejolak Global

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2025, konsumsi protein per kapita masyarakat Indonesia masih berada di kisaran 62 gram per hari, jauh di bawah standar rekomendasi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang menetapkan angka 75 gram per hari. Kesenjangan ini menjadi salah satu pemicu utama mengapa isu ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein kembali mencuat sebagai agenda strategis nasional di tengah perubahan iklim, dinamika geopolitik, dan tekanan rantai pasok global yang semakin kompleks.

Tekanan Iklim dan Geopolitik terhadap Rantai Pasok

Di satu sisi, Indonesia masih memiliki fundamental sektor pertanian yang relatif kuat. Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi padi nasional pada 2025 mencapai 54,8 juta ton gabah kering giling, atau mengalami kenaikan sekitar 2,3 persen year-on-year dibanding 2024. Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi lima besar produsen beras dunia. Namun, di sisi lain, fenomena El Nino dan La Nina yang bergantian dalam tiga tahun terakhir telah menyebabkan fluktuasi musim tanam yang signifikan, dengan indeks pergeseran waktu panen mencapai 14 hingga 21 hari di sejumlah sentra produksi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Tekanan geopolitik turut memperkeruh situasi. Ketegangan di jalur perdagangan internasional memicu kenaikan biaya logistik bahan baku pangan impor, terutama gandum, kedelai, dan jagung. Harga gandum di pasar internasional pada kuartal IV 2025 tercatat USD 285 per metrik ton, naik sekitar 8,7 persen year-on-year. Implikasinya, biaya produksi pakan ternak ikut terdorong naik, yang pada akhirnya memengaruhi harga protein hewani di pasar domestik.

Dua Perspektif: Swasembada versus Ketergantungan Impor

Pro: Pemerintah terus mendorong program swasembada pangan dan penguatan cadangan pangan nasional. Anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp 108,7 triliun, naik 11,2 persen dari tahun sebelumnya. Program ini mencakup perluasan lahan irigasi, modernisasi alsintan, serta penguatan Badan Pangan Nasional dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan. Dari kacamata ekonomi, investasi ini berpotensi meningkatkan produktivitas lahan dan menurunkan ketergantungan impor dalam jangka menengah.

Kontra: Kritik terhadap strategi ini menyoroti masih tingginya impor komoditas pangan strategis. Realisasi impor kedelai pada 2025 mencapai 2,4 juta ton, sementara impor gandum berada di angka 10,1 juta ton. Rasio ketergantungan impor untuk beberapa komoditas ini masih di atas 60 persen, yang berarti guncangan harga global akan langsung terasa pada inflasi pangan domestik. Inflasi kelompok makanan bergejolak (volatile food) pada 2025 tercatat 5,8 persen year-on-year, lebih tinggi dibanding inflasi umum yang berada di 2,9 persen.

"Ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi, tetapi juga soal distribusi dan akses. Tanpa perbaikan infrastruktur logistik dan tata niaga, surplus produksi di satu daerah tidak otomatis menyelesaikan defisit di daerah lain," ujar seorang ekonom pertanian dalam sebuah diskusi panel nasional.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Ke depan, proyeksi Bank Indonesia menempatkan risiko inflasi pangan sebagai salah satu faktor yang perlu diwaspadai dalam kalibrasi kebijakan moneter. Likuiditas di sektor pertanian masih menghadapi tantangan, terutama akses kredit bagi petani kecil yang baru terserap sekitar 38 persen dari total pembiayaan sektor pertanian. Sementara itu, capital outflow di pasar keuangan global turut memengaruhi nilai tukar, yang secara tidak langsung berdampak pada harga input impor.

Dari sisi valuasi, sektor agribisnis mencatat rasio harga terhadap laba (price-to-earnings) yang relatif moderat, mencerminkan ekspektasi pasar yang masih hati-hati terhadap volatilitas cuaca dan kebijakan perdagangan. Meski demikian, tren jangka panjang menunjukkan permintaan protein yang terus tumbuh seiring peningkatan kelas menengah dan urbanisasi. Portofolio kebijakan yang seimbang antara perlindungan produsen dan keterjangkauan konsumen akan menjadi kunci.

Kesimpulannya, agenda ketahanan pangan dan pemenuhan protein nasional berada di persimpangan antara peluang dan risiko. Diperlukan sinergi lintas sektor, dari hulu hingga hilir, agar target swasembada tidak sekadar menjadi retorika tahunan, melainkan capaian nyata yang terukur dan berkelanjutan.