Kementerian ATR/BPN dan BRAN Mulai Bagi Peran Reforma Agraria

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, rasio gini pengeluaran penduduk Indonesia berada di kisaran 0,381, level yang relatif stagnan dalam satu dekade terakhir. Angka itu hanya menangkap ketimpangan pendapatan, belum ketimpangan penguasaan aset, terutama tanah. Dari situlah urgensi kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) terus dimatangkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, sejalan dengan penataan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pembagian tugas ini bukan sekadar urusan nomenklatur. Bagi pelaku usaha, kejelasan siapa mengurus apa menentukan seberapa cepat sertifikat terbit, seberapa pasti batas bidang tanah, dan seberapa rendah risiko sengketa yang harus diperhitungkan dalam valuasi sebuah proyek.

Siapa Mengerjakan Apa

Dalam kerangka yang sedang dibangun, Kementerian ATR/BPN diposisikan pada fungsi administrasi pertanahan dan tata ruang: pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, pemetaan bidang, serta penyusunan rencana tata ruang yang menjadi rujukan izin pemanfaatan ruang. Fokusnya adalah ketertiban data dan kepastian hukum formal atas bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar.

BRAN mengambil mandat yang lebih berorientasi pada substansi reforma agraria: redistribusi dan penataan akses, legalisasi aset masyarakat berpenghasilan rendah, penyelesaian konflik agraria, penanganan tanah telantar, serta percepatan program perhutanan sosial dan hutan tanaman rakyat. Pendekatannya bukan hanya penerbitan dokumen, melainkan pemberdayaan penerima akses agar tanah yang diberikan benar-benar produktif.

Pemisahan fungsi ini penting karena selama ini dua pekerjaan besar itu sering dijalankan oleh satu pintu dengan sumber daya yang terbatas. Akibatnya, program legalisasi aset cenderung lebih cepat berjalan dibanding redistribusi, karena legalisasi secara teknis lebih mudah diukur capaiannya.

Angka Rujukan: Target dan Realisasi

Kerangka kebijakan reforma agraria nasional menargetkan total 9 juta hektar melalui dua jalur: sekitar 4,5 juta hektar redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sekitar 4,5 juta hektar legalisasi aset. Realisasi tahunan cenderung timpang — jalur legalisasi bergerak lebih cepat, sementara jalur redistribusi menghadapi hambatan status lahan, tumpang tindih klaim, dan keterbatasan anggaran pengukuran.

Kesenjangan itu menjelaskan mengapa keberadaan BRAN dipandang sebagai koreksi kelembagaan. Tanpa otoritas yang jelas untuk menyelesaikan sengketa, target redistribusi cenderung menjadi angka di atas kertas. Perlu dicatat, capaian reforma agraria juga tidak bisa hanya dinilai dari luas areal, tetapi dari tren kesejahteraan penerima akses beberapa tahun setelah sertifikat atau surat keputusan diberikan.

Pro dan Kontra

Pro: kejelasan kelembagaan berpotensi mempercepat kepastian hukum. Sertifikat yang sah menaikkan nilai agunan, memperluas akses kredit usaha rakyat, dan pada akhirnya menambah likuiditas di lapisan bawah ekonomi. Bagi perbankan, kepastian dokumen menurunkan risiko kredit macet pada segmen mikro dan agraris. Bagi pemerintah daerah, basis data tanah yang rapi mempermudah pemungutan pajak bumi dan bangunan serta mengurangi sengketa batas wilayah.

Kontra: pengalaman menunjukkan bahwa penambahan lembaga tidak otomatis menyelesaikan masalah klasik, yaitu tumpang tindih regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Risiko lain adalah beban fiskal baru, serta potensi perlambatan justru karena pelaku usaha harus berurusan dengan dua instansi. Konflik agraria yang berlarut juga bisa tetap terjadi bila penyelesaian sengketa tidak dibarengi kapasitas mediasi yang memadai di daerah.

“Yang menentukan bukan siapa yang menandatangani sertifikat, tetapi seberapa cepat konflik di lapangan selesai dan seberapa produktif tanah itu setelah berpindah tangan,” ujar seorang ekonom agraria yang meninjau kebijakan ini.

Sentimen Pasar dan Proyeksi Jangka Menengah

Dari sisi pasar, kebijakan ini lebih berdampak pada sektor properti, perkebunan, dan perbankan dengan portofolio kredit berbasis tanah. Sentimen pasar terhadap sektor properti masih ditentukan oleh suku bunga dan daya beli, bukan semata oleh reforma agraria. Karena itu, dampak positifnya diperkirakan bersifat bertahap, bukan lonjakan valuasi jangka pendek.

Risiko capital outflow dari kebijakan ini relatif kecil, mengingat reforma agraria bukan instrumen makroprudensial. Namun kepastian hukum tetap menjadi pertimbangan investor asing, khususnya pada sektor yang mengandalkan hak guna usaha. Bila penyelesaian sengketa berjalan lambat, premi risiko lahan bisa bertahan tinggi dan menekan minat investasi jangka panjang.

Indikator yang perlu dicermati ke depan meliputi: luas areal redistribusi yang benar-benar terealisasi secara year-on-year, jumlah sengketa agraria yang diselesaikan dibanding yang masuk, serta pertumbuhan kredit usaha mikro di daerah penerima akses. Jika ketiganya bergerak searah, pembagian tugas ini bisa menjadi fondasi yang memperkuat fundamental ekonomi kerakyatan. Sebaliknya, bila hanya legalisasi yang berjalan sementara redistribusi stagnan, sebagian persoalan ketimpangan penguasaan aset akan tetap menjadi beban struktural pertumbuhan.