Kemenhub: Bioavtur Hanya Digunakan di Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan kebijakan baru terkait implementasi bahan bakar ramah lingkungan pada sektor penerbangan. Penggunaan bioavtur, atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF), untuk penerbangan internasional akan dibatasi pada dua bandara utama di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) di Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai (DPS) di Bali.

Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers virtual pada hari ini, menandai fase awal dari peta jalan dekarbonisasi sektor penerbangan nasional. Penerbangan internasional yang berangkat dari kedua bandara tersebut nantinya diwajibkan atau diberikan insentif untuk mengisi bioavtur, sebagai upaya menekan emisi karbon sesuai komitmen Indonesia pada perjanjian iklim global.

Alasan Pemilihan Dua Bandara

Menurut pihak Kemenhub, Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai dipilih sebagai titik pengisian bioavtur karena keduanya merupakan pintu gerbang utama lalu lintas udara internasional di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang tahun 2025 lalu, kedua bandara ini menyumbang lebih dari 70 persen total penumpang internasional dan menjadi hub bagi maskapai asing maupun domestik. Dengan demikian, konsentrasi distribusi bahan bakar pada dua lokasi strategis ini dianggap lebih efisien dari sisi logistik dan infrastruktur, ketimbang menyebar ke seluruh bandara di tanah air yang mungkin belum memiliki fasilitas penyimpanan khusus.

Di sisi lain, kebijakan ini juga mempertimbangkan bahwa rantai pasok bioavtur masih dalam tahap pengembangan. Produksi bioavtur domestik yang rencananya menggunakan bahan baku minyak kelapa sawit bekas atau minyak nabati lainnya saat ini masih terbatas pada beberapa kilang, seperti yang dioperasikan oleh PT Pertamina. Kemenhub menilai pendekatan bertahap akan meminimalkan risiko kelangkaan pasokan dan menjaga stabilitas harga.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan

Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini diperkirakan akan menambah biaya operasional maskapai, mengingat harga bioavtur saat ini masih sekitar dua hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan avtur konvensional. Analis dari Indonesia Business Council memproyeksikan bahwa selisih harga tersebut bisa dibebankan pada tiket penumpang rute internasional dengan kenaikan rata-rata 5–10 persen untuk kelas ekonomi. Meski demikian, pemerintah berjanji akan memberikan sejumlah insentif fiskal, seperti pengurangan pajak karbon atau subsidi parsial, guna meredam gejolak tarif.

Sementara dari sisi lingkungan, penggunaan bioavtur diyakini mampu memangkas emisi karbon hingga 80 persen sepanjang siklus hidupnya, dibandingkan bahan bakar fosil. Apabila seluruh penerbangan internasional dari dua bandara tersebut mengadopsi bioavtur secara penuh, Kemenhub memperkirakan penurunan emisi sektor penerbangan nasional bisa mencapai 2,5 juta ton CO2 per tahun, setara dengan menghilangkan emisi dari sekitar 500.000 mobil penumpang.

Tantangan Infrastruktur dan Rantai Pasok

Implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Saat ini, fasilitas blending dan penyimpanan bioavtur di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar internasional. Investasi yang dibutuhkan untuk membangun tangki khusus, sistem perpipaan, dan laboratorium uji kualitas diprediksi mencapai Rp1,2 triliun dalam tiga tahun ke depan. Sumber pendanaan diharapkan berasal dari sinergi antara APBN, BUMN, dan investor swasta.

Selain itu, pasokan bahan baku seperti minyak jelantah (used cooking oil) dan lemak nabati harus dijamin keberlanjutannya. Perlu ada koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Asosiasi Pengusaha Sawit untuk memastikan bahwa peningkatan permintaan bahan baku bioavtur tidak mengganggu ketahanan pangan atau memicu deforestasi. Komite Nasional Keuangan Berkelanjutan menekankan pentingnya sertifikasi ketat terhadap rantai pasok, seperti ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), untuk menjaga kredibilitas lingkungan dari bioavtur yang dihasilkan.

Respons Industri dan Proyeksi Ke Depan

Maskapai penerbangan nasional, seperti Garuda Indonesia dan Lion Air Group, menyambut baik langkah ini meskipun dengan catatan. Direktur Utama Garuda Indonesia menyatakan bahwa pihaknya siap mengintegrasikan bioavtur dalam operasi rute internasional, namun meminta kepastian ketersediaan dan harga yang kompetitif. Sementara itu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (INACA) mengingatkan agar kebijakan ini disosialisasikan secara matang agar tidak menimbulkan distorsi pasar atau keberatan dari mitra maskapai asing.

Ke depan, Kemenhub berencana memperluas penggunaan bioavtur ke bandara lain seperti Juanda di Surabaya dan Kualanamu di Medan secara bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan pasokan. Targetnya, pada tahun 2035, seluruh penerbangan internasional dan 30 persen penerbangan domestik jarak jauh akan diwajibkan menggunakan campuran bioavtur minimal 20 persen. Ini adalah bagian dari peta jalan menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global, tetapi juga menjadi katalis pertumbuhan industri bioenergi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan manufaktur bahan bakar terbarukan.

Baca juga:

• Konate dan Keberanian Bisu Les Bleus di Semifinal
• Fujifilm dan Siloam Jalin Kemitraan AI untuk Transformasi Kesehatan