Kemendagri Dorong Pemda Pastikan Penerima Rehabilitasi Rumah Tepat Sasaran

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih cermat dalam mengajukan data calon penerima bantuan rehabilitasi rumah. Imbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyusul temuan bahwa tingkat kelayakan usulan dari daerah masih sangat rendah. Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, dari sekitar 1,7 juta unit rumah yang diusulkan oleh berbagai daerah, hanya sekitar 90 ribu unit yang dinyatakan memenuhi kriteria setelah melalui proses verifikasi.

Artinya, terdapat kesenjangan yang sangat lebar antara data awal yang diajukan dengan realita di lapangan. Kondisi ini dinilai dapat menghambat efektivitas program pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat kurang mampu.

Analisis Penyebab Rendahnya Verifikasi

Persoalan akurasi data menjadi sorotan utama dalam proses verifikasi ini. Tomsi Tohir mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya usulan yang tertolak. Ia menilai bahwa banyak rumah yang diusulkan bukanlah milik warga yang benar-benar masuk dalam kategori miskin atau membutuhkan. Indikasi ketidaktepatan sasaran ini terlihat dari kondisi fisik bangunan yang diusulkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rapat yang digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, ini menyoroti pentingnya integritas data dalam penyaluran bantuan.

"Kenapa banyak data dari usulan teman-teman daerah yang tertolak? Yang tidak terpilih, ini karena bukan rumah yang betul-betul masyarakat miskin. Kenapa? Rumahnya agak mendingan diusulkan," ujar Tomsi dalam keterangan tertulis yang diterima media kami, Senin (6/7/2026).

Dorongan Perbaikan Kualitas Usulan

Kemendagri menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar kuantitas usulan semata, melainkan fokus pada kualitas dan ketepatan sasaran. Validasi data di tingkat lapangan, seperti di tingkat RT/RW hingga kelurahan, harus diperkuat. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar tersalurkan kepada rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling rentan yang menghuni rumah tidak layak huni.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan mekanisme pendataan. Tujuannya, agar program strategis seperti pembangunan dan rehabilitasi 3 juta rumah dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengendalian inflasi di sektor properti dan bahan bangunan.