Kapal Pertamina Pride Lintasi Hormuz, RUU PFII Dibahas, hingga Forum Etika Konten

Berita ekonomi dan bisnis hari ini menyajikan beragam perkembangan dari sektor energi, kebijakan keuangan, hingga industri media. Mulai dari kabar gembira kapal tanker Pertamina yang berhasil melintasi Selat Hormuz, pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di DPR, usulan penghapusan pajak pencairan JHT, hingga pembentukan forum etika konten oleh asosiasi media. Berikut ulasan lengkapnya.

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Melintasi Selat Hormuz

Kapal tanker raksasa VLCC Pertamina Pride akhirnya berhasil melewati Selat Hormuz dan melanjutkan perjalanannya menuju Indonesia. Kapal ini sebelumnya sempat tertahan di kawasan tersebut sejak Maret lalu. Keberhasilan ini menjadi kabar baik bagi PT Pertamina (Persero) yang mengandalkan pasokan minyak mentah melalui jalur strategis tersebut. Selat Hormuz merupakan salah satu choke point terpenting dalam perdagangan minyak dunia, menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia. Setiap harinya, jutaan barel minyak melintasi selat ini. Oleh karena itu, kelancaran pelayaran tanker Pertamina Pride memberikan jaminan pasokan energi nasional tetap aman.

Pelayaran ini juga mencerminkan kemampuan armada Pertamina dalam menghadapi tantangan geopolitik di Timur Tengah. Meskipun detail penyebab penahanan tidak diungkapkan, analis menilai kejadian ini bisa terkait ketegangan regional atau inspeksi keamanan yang diperketat. Dengan keberhasilan melintasi Selat Hormuz, diharapkan distribusi BBM di dalam negeri tidak terganggu dan stok minyak mentah tetap terjaga.

OJK dan BI Berikan Usulan dalam RUU PFII

Sementara itu, di Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) turut menyampaikan sejumlah usulan untuk memperkuat kerangka hukum kawasan keuangan khusus tersebut. RUU PFII diharapkan dapat menarik investor global dan menjadikan Indonesia sebagai hub keuangan berskala internasional.

Beberapa usulan yang mengemuka antara lain menyangkut kemudahan perizinan, kepastian hukum, insentif fiskal, dan pengaturan penyelesaian sengketa. OJK menekankan pentingnya pengawasan yang proporsional agar tidak menghambat inovasi, sementara BI fokus pada stabilitas moneter dan lalu lintas modal. Masukan dari kedua lembaga ini sangat krusial mengingat PFII akan menjadi kawasan ekonomi khusus dengan rezim regulasi berbeda dari sistem keuangan nasional pada umumnya.

LPS: Recovery and Resolution Plan Wajib di PFII

Di sisi lain, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa penjaminan simpanan dan polis tidak diperlukan di PFII. Namun, LPS menegaskan setiap lembaga jasa keuangan yang beroperasi di pusat keuangan tersebut wajib memiliki recovery and resolution plan. Rencana pemulihan dan resolusi ini merupakan mekanisme untuk mengantisipasi kegagalan institusi keuangan tanpa membebani negara atau dana nasabah.

Direktur LPS menjelaskan bahwa pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik global di pusat keuangan internasional seperti Singapura dan Dubai. Dengan recovery plan, lembaga keuangan harus memiliki strategi untuk pulih dari tekanan likuiditas atau kerugian besar secara mandiri. Sementara resolution plan mengatur bagaimana bank atau perusahaan asuransi dapat dilikuidasi secara tertib tanpa menimbulkan risiko sistemik. Menurut LPS, keberadaan rencana ini justru akan meningkatkan kredibilitas PFII di mata investor dan memperkuat disiplin pasar.

Said Iqbal Desak Penghapusan Pajak Pencairan JHT

Dari isu ketenagakerjaan, Penasihat Presiden Said Iqbal menyoroti keluhan para pekerja terkait pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Said Iqbal meminta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menghapuskan potongan pajak tersebut, terutama bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berulang kali.

Menurutnya, kebijakan pajak pencairan JHT saat ini memberatkan pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan. JHT sejatinya merupakan dana yang dikumpulkan dari iuran pekerja sendiri, sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak tambahan saat benar-benar dibutuhkan. Data menunjukkan bahwa pekerja yang terkena PHK berganda—kadang dua hingga tiga kali dalam satu tahun—harus menanggung pengurangan yang signifikan dari dana pesangon dan JHT mereka. Usulan ini diharapkan dapat meringankan beban pekerja di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.

Kolaborasi AMSI-AVISI-BFI Bentuk Forum Review Etika Konten

Di ranah media digital, tiga organisasi besar—Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), dan Badan Film Indonesia (BFI)—sepakat bekerja sama membentuk Forum Review Etika Konten. Forum ini bersifat konsultatif dan non-punitif, bertujuan untuk mencegah peredaran konten ilegal di platform mereka.

Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya konten yang melanggar hukum seperti perjudian online, pornografi, dan hoaks di berbagai platform siber dan streaming. Melalui forum ini, anggota akan saling berbagi praktik terbaik dan rekomendasi penanganan konten tanpa menunggu tindakan hukum dari pemerintah. Langkah ini diapresiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk swa-regulasi industri yang efektif. Diharapkan forum serupa dapat menjadi model bagi sektor lain untuk menjaga ruang digital yang sehat dan produktif.

Demikian rangkuman berita ekonomi dan bisnis hari ini. Dari sektor energi, kebijakan keuangan, hingga perlindungan pekerja dan literasi media—berbagai dinamika ini menunjukkan upaya Indonesia memperkuat fundamental ekonomi dan sosial.

[TAGS]: Pertamina Pride, Selat Hormuz, RUU PFII, OJK, BI, LPS, JHT, Said Iqbal, BPJS Ketenagakerjaan, AMSI, AVISI, BFI, forum etika konten [SOCIAL_TWEET]: Kapal Pertamina Pride akhirnya berlayar dari Hormuz, RUU Pusat Finansial Internasional dibahas, usulan hapus pajak JHT mencuat, dan koalisi media bentuk forum etika konten. Baca berita selengkapnya. [SOCIAL_FB]: Berita Terkini Hari Ini: Kapal VLCC Pertamina Pride sukses lewati Selat Hormuz, OJK/BI masukan RUU PFII, LPS tidak wajibkan penjaminan tapi minta recovery plan, Said Iqbal desak hapus pajak pencairan JHT, dan AMSI-AVISI-BFI sepakat cegah konten ilegal via Forum Review Etika Konten. Simak analisisnya di sini. [SOCIAL_TG]: Rangkuman berita: 1) Pertamina Pride lintasi Hormuz aman. 2) OJK-BI usulkan poin RUU PFII. 3) LPS: wajib recovery plan. 4) Said Iqbal minta pajak JHT dihapus. 5) Forum etika konten dibentuk. Baca selengkapnya. [SOCIAL_THREADS]: Hari ini, kapal Pertamina Pride berhasil melewati Selat Hormuz, buka jalan pasokan energi. Plus kabar RUU PFII, pajak JHT, dan langkah industri media melawan konten ilegal. Thread lengkap di sini.