Ironi Pencetus Pancasila: Terasing, Sakit, dan Depresi di Hari Tua

Sejarah mencatat bahwa rumusan dasar negara yang kini kita kenal sebagai Pancasila lahir dari pemikiran brilian yang diungkapkan dalam sebuah pidato bersejarah pada 1 Juni 1945. Namun, berkebalikan dengan keagungan gagasannya, sang penggagas harus menutup usia dalam keadaan yang begitu memprihatinkan. Di hari tuanya, ia justru diasingkan dari panggung politik, menderita sakit berkepanjangan, dan terperangkap dalam sunyi yang meremukkan mental. Sebuah paradoks yang menyayat hati dari seorang tokoh yang pernah berdiri di puncak kepemimpinan negeri ini.

Fajar Gemilang: Kelahiran Pancasila di Hadapan BPUPKI

Pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang berlangsung di akhir Mei hingga awal Juni 1945, para pendiri bangsa berdebat sengit mengenai fondasi filosofis negara yang akan merdeka. Di tengah kebuntuan, giliran orator ulung itu menyampaikan gagasannya. Dengan penuh semangat, ia memaparkan lima prinsip yang ia yakini mampu menjadi philosofische grondslag atau dasar negara Indonesia merdeka. Kelima sila yang ia usulkan saat itu—Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa—menjadi cikal bakal Pancasila yang kita amalkan sekarang. Hari itu, 1 Juni, kelak diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, dan sosoknya dikukuhkan sebagai Bapak Bangsa yang tak hanya memproklamasikan kemerdekaan, tetapi juga merumuskan jiwa bangsa.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, karier politiknya terus menanjak. Ia menjadi presiden pertama, memimpin negeri melalui masa-masa sulit revolusi fisik, pemberontakan, dan upaya mempersatukan nusantara. Pidato-pidatonya yang menggelora mampu membakar semangat rakyat. Di mata dunia, ia adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme, salah satu penggagas Gerakan Non-Blok, dan pemimpin karismatik yang disegani. Tak ada yang menyangka, di balik panggung kejayaan itu, roda nasib sedang berputar perlahan menuju sebuah episode kelam yang akan mengakhiri simfoni hidupnya.

Pergolakan 1965 dan Runtuhnya Kekuasaan

Titik balik kehancuran terjadi pada malam 30 September 1965, ketika Gerakan 30 September (G30S) meletus. Peristiwa tersebut menewaskan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat dan menjadi alasan bagi meletusnya krisis politik terdahsyat sepanjang sejarah republik. Meski tidak terbukti terlibat, sang presiden berada dalam posisi yang terjepit. Letnan Jenderal Soeharto, yang kala itu memimpin Komando Strategis Angkatan Darat, secara perlahan mengambil alih kendali. Desakan untuk menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menertibkan situasi kian tak terbendung.

Puncaknya, pada 11 Maret 1966, presiden menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan demi memulihkan keamanan. Inilah awal dari akhir. Mandat itu digunakan untuk membubarkan PKI, membersihkan kabinet dari unsur-unsur yang dianggap loyalis presiden, dan akhirnya, melalui Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, ia dicabut dari jabatan presiden. Kekuasaan yang ia bangun selama lebih dari dua dekade runtuh dalam hitungan bulan. Sang proklamator yang dulu mempesona, kini hanya menjadi tahanan di negerinya sendiri.

Pengasingan di Istana Bogor dan Wisma Yaso: Awal Penderitaan

Setelah lengser, ia dipindahkan ke Istana Bogor pada 1967. Secara resmi, ia tinggal di sana sebagai "mantan presiden", namun faktanya ia berada dalam pengawasan ketat dan terisolasi dari dunia politik. Komunikasi dengan para loyalis diputus, korespondensi disensor, dan aktivitasnya dibatasi. Selama hampir tiga tahun, ia menjalani hari-hari dalam kesunyian yang hanya ditemani oleh anak-anak dan istrinya yang bisa mengunjungi secara terbatas. Pada 1969, kondisinya semakin memburuk. Ia dipindahkan ke Wisma Yaso, sebuah bangunan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, yang dahulu adalah kediaman milik seorang warga negara Jepang. Tempat itu jauh dari layak untuk seorang mantan kepala negara: pengap, terisolasi, dan minim fasilitas medis memadai.

Di Wisma Yaso, ia benar-benar hidup seperti pesakitan. Tak ada hiruk-pikuk kenegaraan, tak ada tamu agung. Hanya penjaga dan perawat yang memantau kesehatannya yang kian merosot. Makanan harus diperiksa, kunjungan dokter pun melalui prosedur keamanan yang berbelit. Lebih menyakitkan, ia seperti dilupakan oleh rakyat yang pernah ia pimpin dengan gegap gempita. Suara lantang yang dulu menggema ke seluruh penjuru dunia, kini hanya mampu berbisik lirih di antara dinding kamar.

Derita Fisik dan Mental: Sakit Menahun hingga Depresi

Sejak awal 1960-an, kesehatannya sebenarnya sudah mulai menurun. Ia menderita gangguan ginjal yang parah, yang mengharuskannya menjalani diet ketat dan perawatan terus-menerus. Namun, tekanan politik pasca-1965 memperparah kondisinya secara drastis. Tanpa akses perawatan optimal karena pembatasan penguasa baru, penyakitnya berkembang tanpa kendali. Hipertensi, komplikasi ginjal, dan infeksi saluran kemih menjadi kombinasi yang menggerogoti tubuhnya setiap hari. Pada 1970, ia sudah sulit berjalan, sering terbaring lemah, dan mengalami sesak napas yang akut.

Namun, lebih dari luka fisik, luka batin jauh lebih mencabik. Menurut berbagai saksi sejarah, termasuk keluarga dan perawat yang setia mendampingi, ia mengalami depresi berat. Ia merasa dikhianati oleh kawan-kawan seperjuangan, dipisahkan dari istri-istrinya, dan yang paling menyakitkan, menyaksikan banyak ideologinya dibongkar oleh rezim Orde Baru. Penggunaan kata "Pancasila" yang ia gali dengan susah payah memang tetap dipertahankan, tetapi diinterpretasikan ulang dan dijadikan alat politik untuk melanggengkan kekuasaan baru—sesuatu yang sangat bertentangan dengan visi awalnya. Rasa kehilangan, keterasingan, dan ketidakberdayaan menumpuk menjadi depresi berkepanjangan. Ia sering menangis sendirian, kehilangan minat untuk makan, dan berbicara dengan nada pilu tentang kematian. Salah satu putrinya mengungkapkan bahwa sang ayah acap kali berujar, "Bapak ini bukan lagi siapa-siapa." Kalimat itu bukan sekadar keluh, melainkan cermin dari puncak kehancuran mental seorang negarawan besar.

Akhir Hayat: Meninggal Tanpa Kembali ke Panggung

Puncak krisis terjadi pada pertengahan Juni 1970. Ginjalnya nyaris tak berfungsi. Meski sempat dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, upaya medis tidak mampu memperpanjang usianya. Pada 21 Juni 1970, pukul 07.00 pagi, sang pencetus Pancasila itu mengembuskan napas terakhir. Ia meninggal dalam status tahanan politik, jauh dari rakyatnya, dan baru setelah wafat jenazahnya diperlakukan dengan penghormatan kenegaraan yang semestinya. Ia dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, di samping pusara ibundanya, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Berita wafatnya menyebar cepat. Rakyat yang sempat dicekam ketakutan akhirnya berduyun-duyun memberikan penghormatan terakhir. Namun, bagi sebagian orang, upacara itu terasa sebagai ironi yang paling dalam: seorang yang jasanya sebesar gunung, justru dikuburkan setelah dilupakan secara sengaja. Hingga kini, kita mungkin bertanya-tanya, apakah ini sekadar takdir sejarah yang kejam atau buah dari sebuah sistem yang memang tak pernah tanggung untuk melenyapkan lawan politiknya? Satu hal yang pasti: pengorbanan dan penderitaan sang penggali Pancasila di masa senja adalah luka yang selalu mengingatkan kita bahwa pahlawan pun tak selalu mendapatkan perlakuan yang adil dari negerinya sendiri. Sebuah refleksi pahit tentang harga yang harus dibayar oleh mereka yang terlalu besar untuk zaman yang berubah.

Baca juga:

• Aksi Ji Sung di The Apartment Job: Jadwal, Sinopsis, dan Spoiler Episode
• Kekayaan Baru dari AI dan IPO SpaceX Picu Lonjakan Penjualan Jet Pribadi