Interpol Buru Buron Wanita Asuransi RI, Kemewahan di Amerika Terkuak

Penegakan hukum kasus gagal bayar yang mengguncang industri asuransi Indonesia memasuki babak baru. Dua nama sentral, Evelina F. Pietruschka dan Michael Steven, menempati posisi yang kontras: yang pertama menjadi buronan internasional dengan red notice Interpol, sementara yang kedua sudah mendekam di balik jeruji besi. Kontras nasib ini mengungkap celah besar pengawasan dana nasabah sekaligus menunjukkan bahwa aparat tidak berhenti pada batas teritorial.

Kasus yang menjerat keduanya merujuk pada krisis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pada 28 Oktober 2022 setelah krisis likuiditas tak tertolong. Berdasarkan data OJK, total kewajiban kepada pemegang polis mencapai Rp16,6 triliun, sementara sekitar 7.000 pemegang polis masih gigit jari menanti hak klaimnya.

Kronologi Menuju Titik Nadir

Gejala kebangkrutan Wanaartha Life sebenarnya sudah membentang setahun sebelumnya. Laporan keuangan per Desember 2021 memperlihatkan rasio solvabilitas (Risk-Based Capital/RBC) anjlok ke level minus 800 persen, sangat kontras dengan batas aman OJK sebesar 120 persen. Peringatan dini itu berlanjut dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) pada Maret 2022. Rencana penyehatan keuangan yang dijanjikan manajemen tak kunjung terwujud, hingga akhirnya izin usaha resmi dicabut dan perkara bergulir ke pidana.

Jejak Evelina: Glamor di Negeri Paman Sam

Evelina F. Pietruschka, pemegang saham pengendali yang juga menjabat komisaris, diduga menjadi arsitek utama pengaliran dana premi ke instrumen bernilai rendah dan perusahaan terafiliasi. Sejak pertengahan 2023, Kejaksaan Agung menyematkan status daftar pencarian orang (DPO) pada Evelina, dan Interpol menerbitkan red notice. Penelusuran lintas yurisdiksi mengarah ke Amerika Serikat.

Tim penyidik mendeteksi Evelina menetap di kawasan elite California, lengkap dengan properti bernilai jutaan dolar dan akses ke fasilitas eksklusif. Gaya hidup mewah itu kontras dengan jerit ribuan nasabah yang uang preminya raib. Nilai aset yang diduga ia sembunyikan di luar negeri diperkirakan menembus belasan juta dolar AS. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan otoritas AS dan Interpol untuk memulangkan Evelina, kendati proses ekstradisi diperkirakan memerlukan waktu karena potensi perlawanan hukum dan perbedaan yurisdiksi.

Michael Steven: Dari Ruang Direksi ke Sel Tahanan

Sementara rekannya di pucuk perusahaan menghilang dalam kemewahan, Michael Steven, mantan direktur utama Wanaartha Life, justru berakhir di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Penahanannya pada pertengahan 2024 menjadi babak awal proses peradilan. Dakwaan menjerat Steven atas kebijakan investasi agresif yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan konstruksi hukum, Steven menyetujui aliran dana premi ke saham-saham tidak likuid, reksa dana berkinerja buruk, serta entitas afiliasi yang nilai pasarnya terus tergerus. Keputusan itu melanggar rambu-rambu OJK dan memperdalam defisit solvabilitas. Persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta telah dimulai, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kesaksiannya diharapkan membuka tabir modus operandi yang merugikan ribuan nasabah.

Dampak Sistemik dan Upaya Pemulihan

Skandal Wanaartha Life bukan sekadar perkara perdata biasa; ia melukai kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan nasional. Tim likuidasi yang dibentuk OJK hanya mampu mengelola aset sisa sekitar Rp2 triliun, terlalu timpang untuk menambal liabilitas belasan triliun rupiah. Kejaksaan Agung pun bergerak menyita sejumlah properti dan kendaraan mewah di dalam negeri yang terhubung dengan para tersangka.

Kerja sama internasional terus diintensifkan. Penyidik menggandeng FBI dan US Marshals Service untuk melacak aliran dana dan aset Evelina di Amerika. Sementara itu, perlindungan terhadap pemegang polis masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa pengawasan berlapis dan transparansi penempatan dana adalah fondasi yang tak dapat ditawar. Publik kini menanti pengadilan memberikan keadilan, tidak hanya untuk nasabah yang terluka, melainkan juga untuk meneguhkan marwah industri asuransi Indonesia.

Baca juga:

• Buruh Angkutan Tolak Status UMKM, Sebut Hubungan Kerja dengan Platform
• Tanaman Bawah Estetik buat Pucuk Merah Kesayangan Lo