Harga Ayam dan Telur Melonjak, Mentan Soroti Peran Mafia Pangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per akhir Juli 2025, harga daging ayam ras dan telur ayam di sejumlah pasar induk nasional mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini menjadi sorotan publik karena kedua komoditas tersebut merupakan sumber protein hewani utama bagi rumah tangga Indonesia. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, secara terbuka menuding adanya praktik kartel atau mafia pangan yang menahan pasokan untuk mendorong harga di tingkat konsumen.

Dalam sebuah wawancara khusus, Amran menyatakan bahwa lonjakan harga tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelangkaan pasokan di tingkat peternak. Ia menduga ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan tidak wajar dengan memanfaatkan celah distribusi dan penyimpanan. Pernyataan ini sontak memicu diskusi hangat di kalangan pelaku usaha, ekonom, dan konsumen mengenai akar persoalan sebenarnya dari inflasi pangan volatile ini.

Analisis Dua Sisi: Efisiensi Pasar vs. Permainan Kartel

Di satu sisi, argumen mengenai intervensi mafia pangan memiliki dasar empiris yang kuat. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi fenomena yang disebut sebagai asymmetric price transmission, di mana harga di tingkat konsumen naik tajam ketika terjadi guncangan pasokan, tetapi tidak kunjung turun ketika pasokan di tingkat peternak kembali normal. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa harga ayam di tingkat peternak (farm gate) seringkali mengalami penurunan, namun harga ritel tetap bertahan tinggi. Ini menciptakan margin yang tidak proporsional bagi pedagang besar atau tengkulak, sementara peternak kecil tetap terjepit oleh harga pakan yang mahal.

"Pola pergerakan harga yang kaku di tingkat ritel seringkali merupakan indikasi adanya kekuatan pasar oligopoli. Beberapa pelaku besar dapat mengendalikan volume pasokan untuk menjaga harga tetap berada di zona nyaman mereka," ujar seorang ekonom pertanian dari sebuah lembaga riset independen.

Di sisi lain, narasi mafia pangan seringkali terlalu disederhanakan untuk menggambarkan masalah struktural yang jauh lebih rumit. Struktur biaya produksi ayam dan telur sangat dipengaruhi oleh harga pakan ternak, yang mana sekitar 60-70 persen komponennya berasal dari jagung dan bungkil kedelai impor. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan gangguan rantai pasok global menjadi faktor fundamental yang tak bisa diabaikan. Ketika rupiah melemah, biaya input peternak melonjak, sehingga mendorong harga jual di tingkat dasar. Dalam konteks ini, menyebut kenaikan harga murni sebagai ulah mafia bisa jadi mengalihkan perhatian dari perlunya perbaikan tata niaga pakan dan logistik.

Dampak Terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

Inflasi pangan bergejolak (volatile food) merupakan komponen yang paling sensitif terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga ayam dan telur secara year-on-year memberikan tekanan langsung pada inflasi umum. Mengacu pada data BPS, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Jika harga dua komoditas strategis ini tidak segera dikendalikan, proyeksi inflasi tahunan bisa melewati batas atas sasaran Bank Indonesia, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan kebijakan moneter dan stabilitas suku bunga.

Bagi rumah tangga, lonjakan ini memaksa mereka melakukan penyesuaian portofolio konsumsi. Telur dan ayam, yang semula menjadi sumber protein terjangkau, kini mulai beralih menjadi barang yang dikonsumsi dengan porsi lebih kecil. Dampaknya, kualitas gizi keluarga berisiko menurun. Sementara itu, dari sisi pelaku usaha restoran dan UMKM kuliner, kenaikan harga bahan baku ini menggerus margin keuntungan mereka, terutama jika mereka tidak berani menaikkan harga jual karena daya beli konsumen yang sedang lemah.

Langkah Intervensi dan Tantangan Ke Depan

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian berjanji akan memperkuat pengawasan rantai distribusi, termasuk melakukan operasi pasar dan penindakan terhadap pelaku yang menimbun. Namun, efektivitas langkah ini sangat bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tanpa bukti kuat mengenai adanya perjanjian kartel, tuduhan mafia pangan bisa menjadi bumerang politik. Di sisi lain, penguatan data peternakan nasional, seperti pendataan populasi ayam dan produksi telur secara real-time, menjadi kunci untuk mendeteksi anomali pasokan.

Ke depan, sentimen pasar akan sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum dan iklim usaha. Jika pelaku pasar melihat adanya ketidakpastian intervensi, mereka cenderung menahan pasokan atau menaikkan harga sebagai bentuk premi risiko. Sebaliknya, jika pemerintah mampu membuktikan tata kelola yang transparan dan menindak praktik curang secara adil, kepercayaan pasar dapat pulih. Yang jelas, persoalan harga ayam dan telur bukan sekadar soal ada atau tidaknya mafia, melainkan cerminan dari kompleksitas fundamental ekonomi pangan nasional yang membutuhkan solusi jangka panjang, bukan sekadar retorika sesaat.