Fenomena Sosial: Ijazah Sobek dan Pilihan Hidup di Luar Istana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, angka pengangguran terbuka di Indonesia tercatat 4,82 persen atau sekitar 7,2 juta orang, dengan kontribusi terbesar dari lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK) sebesar 9,89 persen. Angka ini menjadi konteks penting ketika sebuah peristiwa sosial menyita perhatian publik: seorang individu dari lingkungan keraton dilaporkan menyobek ijazah SMA di hadapan atasannya dan memilih meninggalkan istana secara permanen. Peristiwa ini, meski berskala personal, menyentuh sejumlah isu fundamental: nilai formal pendidikan, dinamika hubungan kerja, dan kebebasan memilih jalur hidup di tengah tekanan struktur sosial.

Ijazah sebagai Simbol atau Sekadar Kertas?

Di satu sisi, ijazah masih menjadi instrumen utama dalam pasar kerja formal Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen lowongan kerja di sektor formal menetapkan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat. Rasio ini menegaskan bahwa ijazah berfungsi sebagai semacam entry barrier—pintu masuk yang menentukan akses seseorang terhadap portofolio pekerjaan tertentu. Dalam kerangka ekonomi, ijazah adalah sinyal (signaling) kepada pasar mengenai kapabilitas dasar dan disiplin seseorang.

Di sisi lain, muncul pertanyaan: apakah ijazah selalu mencerminkan kompetensi riil? Sejumlah studi menunjukkan korelasi antara tingkat pendidikan dan pendapatan memang positif, namun tidak sempurna. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2023 mencapai 74,39, naik dari 72,91 pada 2020, yang mengindikasikan perbaikan kualitas hidup, tetapi kesenjangan antara kualifikasi formal dan kebutuhan industri masih lebar. Fenomena menyobek ijazah bisa dibaca sebagai protes simbolik terhadap dominasi formalitas atas substansi.

Tekanan Struktural dan Pilihan Keluar dari Istana

Keputusan meninggalkan lingkungan istana—sebuah institusi dengan beban tradisi dan ekspektasi sosial yang tinggi—mencerminkan apa yang dalam sosiologi ekonomi disebut sebagai exit (keluar) dibandingkan voice (bersuara). Dalam konteks ini, individu memilih keluar dari sistem yang dianggap tidak lagi selaras dengan nilai pribadinya. CEO firma konsultan global, dalam sebuah laporan tahunan, menyebutkan bahwa 63 persen pekerja muda di Asia Tenggara mempertimbangkan pindah karier dalam dua tahun terakhir, didorong oleh ketidaksesuaian nilai dan budaya kerja.

“Pendidikan formal tetap penting, tetapi ia bukan satu-satunya jalan menuju keberhasilan. Yang krusial adalah kemampuan beradaptasi dan keberanian mengambil keputusan,” ujar seorang ekonom senior dalam sebuah diskusi panel.

Namun, keputusan semacam ini juga mengandung risiko. Tanpa ijazah, akses terhadap pekerjaan formal menyusut drastis. Survei menunjukkan bahwa upah rata-rata pekerja lulusan SMA di perkotaan berkisar Rp3,2 juta per bulan, sementara lulusan diploma ke atas bisa mencapai Rp5,8 juta. Ada opportunity cost yang tidak kecil.

Sentimen Pasar dan Persepsi Publik

Dari kacamata ekonomi, peristiwa ini dapat memengaruhi sentimen pasar secara terbatas, terutama jika dikaitkan dengan sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Nilai kapitalisasi sektor pendidikan di bursa relatif kecil, namun persepsi publik terhadap nilai ijazah bisa bergeser. Jika fenomena ini meluas, permintaan terhadap lembaga pendidikan formal berpotensi terdampak, meski dalam jangka pendek, fundamental tetap kokoh karena ijazah masih menjadi prasyarat administratif di banyak instansi.

Pro: keputusan ini mendorong diskusi mengenai pentingnya keterampilan praktis, kewirausahaan, dan jalur alternatif seperti kursus bersertifikat. Kontra: tanpa ijazah, risiko underemployment dan ketidakstabilan pendapatan meningkat, terutama di tengah capital outflow dan pelemahan rupiah yang membatasi lapangan kerja.

Pada akhirnya, peristiwa ini bukan sekadar kisah personal. Ia adalah cermin dari ketegangan antara tradisi dan modernitas, formalitas dan substansi, serta kebebasan individu dan ekspektasi kolektif. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa nilai ijazah akan terus berevolusi, mengikuti dinamika pasar kerja dan perubahan sosial. Yang jelas, pilihan untuk keluar dari istana—baik secara literal maupun metaforis—selalu memiliki ongkos dan peluang yang perlu dihitung dengan rasio, bukan sekadar sentimen.