Evaluasi Pelatihan Militer Manajer Kopdes, Ada Materi Keuangan-Koperasi

Program pembekalan calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) tengah menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, metode pelatihan yang mengadopsi pendekatan semi-militer menuai beragam respons dari berbagai kalangan. Evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum pun mulai dilakukan, terutama setelah terungkap bahwa materi keuangan dan perkoperasian tetap menjadi komponen inti dalam program tersebut.

Konteks Program dan Skala Perekrutan

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per Juni 2026, program Kopdeskel Merah Putih menargetkan pembentukan koperasi di lebih dari 75.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Setiap unit koperasi diproyeksikan membutuhkan sedikitnya satu manajer profesional yang mampu mengelola unit usaha, melakukan pencatatan keuangan, serta mengembangkan bisnis berbasis potensi lokal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pelatihan intensif bagi calon manajer di sejumlah balai latihan.

Namun, pendekatan yang digunakan menuai kontroversi. Sejumlah peserta pelatihan di beberapa lokasi dikabarkan menjalani aktivitas fisik ala militer, termasuk baris-berbaris, latihan ketahanan, dan disiplin ketat. Salah satu sumber internal menyebutkan bahwa materi tersebut bertujuan membentuk karakter kepemimpinan dan ketahanan mental. Akan tetapi, efektivitasnya dalam mencetak manajer koperasi yang kompeten secara teknis justru dipertanyakan.

Komposisi Materi: Keuangan dan Perkoperasian Dominan

Di tengah perdebatan, evaluasi internal menunjukkan bahwa porsi materi keuangan dan perkoperasian sebenarnya tetap mendominasi kurikulum. Sekitar 70 persen dari total jam pelatihan dialokasikan untuk modul akuntansi dasar, analisis laporan keuangan, manajemen kas, perpajakan koperasi, serta strategi pengembangan usaha. Sementara itu, 30 persen sisanya mencakup pembentukan karakter, kepemimpinan, dan aktivitas fisik yang memicu polemik.

Berdasarkan penelusuran, modul keuangan mencakup pemahaman siklus akuntansi koperasi, penghitungan sisa hasil usaha (SHU), hingga teknik valuasi sederhana untuk unit usaha desa. Materi perkoperasian mencakup prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, mekanisme rapat anggota tahunan (RAT), dan tata kelola yang transparan. Pengajar dari kalangan praktisi dan akademisi FEUI serta Universitas Gadjah Mada dilibatkan untuk memastikan substansi materi tetap berbasis keilmuan.

Dua Perspektif: Antara Pembentukan Karakter dan Kebutuhan Teknis

Di satu sisi, pendekatan semi-militer dinilai mampu menanamkan disiplin, loyalitas, dan ketahanan menghadapi tekanan—kualitas yang dianggap relevan bagi manajer yang akan bertugas di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. "Ketika ditempatkan di desa terpencil, manajer harus memiliki mental baja. Pelatihan fisik bisa menjadi simulasi tekanan lapangan," ujar seorang pengamat sumber daya manusia dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Di sisi lain, kritik tajam datang dari kalangan ekonom dan praktisi koperasi. Mereka menilai bahwa kompleksitas pengelolaan koperasi modern membutuhkan kompetensi teknis yang tidak bisa dikompensasi oleh latihan fisik. "Kita perlu manajer yang paham cash flow, bukan yang kuat lari pagi. Risiko gagal bayar koperasi justru berasal dari buta literasi keuangan, bukan dari kurangnya push-up," tegas ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Pendekatan hibrida ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas biaya. Dengan total anggaran pelatihan yang dilaporkan mencapai Rp2,3 triliun untuk seluruh gelombang peserta, alokasi untuk aktivitas non-teknis diperkirakan mencapai Rp690 miliar. Angka ini dianggap signifikan dan berpotensi dialihkan untuk pendampingan pasca-pelatihan atau penyediaan perangkat lunak akuntansi bagi koperasi desa.

Implikasi terhadap Fundamental Ekonomi Desa

Dari perspektif makroekonomi, keberhasilan Kopdeskel Merah Putih akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi desa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 mencatat bahwa kontribusi sektor koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional baru mencapai 5,1 persen, jauh di bawah potensi maksimal yang bisa melampaui 10 persen apabila tata kelola dan kapasitas manajerial meningkat. Koperasi desa yang dikelola secara profesional berpotensi menjadi motor penggerak inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

Koperasi desa yang sehat secara fundamental juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir dan pinjaman informal berbunga tinggi. Dalam konteks ini, manajer yang memiliki pemahaman mendalam tentang analisis kelayakan kredit mikro dan manajemen risiko pembiayaan menjadi jauh lebih krusial dibandingkan ketahanan fisik semata. Sentimen pasar terhadap program ini pun mulai tercermin dari peningkatan pencarian informasi terkait saham emiten sektor keuangan mikro dan koperasi di Bursa Efek Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.

Evaluasi yang sedang berjalan diharapkan mampu menghasilkan kurikulum yang lebih proporsional. Beberapa usulan yang mengemuka meliputi integrasi pelatihan fisik ke dalam aktivitas team building yang lebih relevan secara bisnis, pengurangan porsi baris-berbaris, serta penambahan modul financial technology dan digitalisasi koperasi. Otoritas terkait dijadwalkan akan mengumumkan hasil evaluasi dan revisi kurikulum pada akhir Juli 2026.

Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti: nasib puluhan ribu koperasi desa ke depan sangat bergantung pada kualitas manajer yang kini tengah dicetak. Jika fondasi teknis keuangan dan perkoperasian tetap kokoh sebagai arus utama pelatihan, maka program ini masih menyimpan potensi besar untuk mentransformasi wajah ekonomi perdesaan Indonesia.