Ekonomi Biru Indonesia Dinilai Berpotensi Besar, Pembiayaan Jadi Penentu

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bank Indonesia per awal 2025, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto nasional berada di kisaran 2,6 persen, angka yang relatif stagnan dalam satu dekade terakhir. Padahal, luas perairan Indonesia mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi atau hampir 70 persen dari total wilayah yurisdiksi nasional. Kesenjangan antara luas potensi dan kontribusi ekonomi inilah yang kembali mencuat dalam diskusi mengenai ekonomi biru, sebuah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan tanpa merusak ekosistem.

Ekonomi biru mencakup sektor perikanan tangkap dan budidaya, energi terbarukan laut, pariwisata bahari, transportasi laut, hingga bioteknologi kelautan. Nilai tambah dari sektor-sektor ini diproyeksikan dapat menembus ratusan miliar dolar secara global pada 2030, dan Indonesia berada di posisi strategis untuk mengambil porsi signifikan. Namun, potensi besar itu belum berbanding lurus dengan realisasi investasi yang masuk.

Sinergi Pemerintah dan Swasta sebagai Prasyarat

Di satu sisi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kerangka kebijakan untuk mendorong ekonomi biru. Program ekonomi biru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan target kontribusi sektor maritim yang lebih besar terhadap PDB. Beberapa instrumen fiskal seperti insentif pajak untuk investasi di kawasan pesisir dan pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis maritim telah diperkenalkan. Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan kredit sektor perikanan yang mengalami kenaikan sekitar 7,8 persen year-on-year pada periode yang sama, meski porsinya terhadap total kredit perbankan masih di bawah 1 persen.

Di sisi lain, pelaku pasar menilai pembiayaan justru menjadi simpul utama yang belum terurai. Pembiayaan ekonomi biru menuntut horizon investasi panjang, risiko tinggi, dan jaminan yang tidak selalu mudah dipenuhi perbankan konvensional. Rasio kredit bermasalah pada sektor perikanan historis lebih tinggi dibanding rata-rata sektor lain, sehingga bank cenderung berhati-hati. Kondisi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai financing gap, yakni selisih antara kebutuhan modal dan ketersediaan dana yang bisa diakses pelaku usaha, terutama nelayan kecil dan usaha mikro di wilayah pesisir.

"Potensi ekonomi biru Indonesia sangat besar, tetapi tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta, potensi itu akan sulit terwujud menjadi investasi riil," ujar seorang ekonom senior perbankan yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Blended Finance dan Tantangan Likuiditas

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, berbagai skema pembiayaan campuran atau blended finance mulai ditawarkan. Skema ini menggabungkan dana publik, filantropi, dan modal komersial untuk menekan risiko proyek di tahap awal. Obligasi biru atau blue bond juga menjadi instrumen yang menarik perhatian, menyusul tren obligasi hijau yang lebih dulu berkembang. Valuasi instrumen ini masih kecil, namun tren penerbitannya menunjukkan arah yang positif.

Pro: pendekatan campuran memungkinkan proyek yang secara komersial belum bankable tetap berjalan, sekaligus memberi insentif bagi investor institusi untuk masuk lebih awal. Kontra: tanpa tata kelola yang transparan dan standar pengukuran dampak yang jelas, dana bisa terserap tidak efisien, bahkan berisiko menimbulkan moral hazard jika jaminan pemerintah terlalu longgar.

Dari sisi likuiditas, sentimen pasar terhadap sektor maritim masih dipengaruhi faktor global. Ketika terjadi gejolak di pasar keuangan internasional, capital outflow dari negara berkembang dapat menekan ketersediaan dana jangka panjang. Karena itu, fundamental proyek, kepastian regulasi, dan konsistensi kebijakan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.

Proyeksi dan Arah ke Depan

Jika pembiayaan dapat ditata lebih baik, sejumlah proyeksi optimistis menyebut kontribusi ekonomi biru terhadap PDB bisa naik signifikan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Sektor budidaya perikanan, energi arus laut, dan pariwisata bahari disebut sebagai tiga kandidat utama yang memiliki nilai tambah tinggi sekaligus potensi penyerapan tenaga kerja besar. Namun proyeksi ini sangat bergantung pada eksekusi, bukan semata narasi.

Yang perlu dicermati, pertumbuhan sektor ini tidak boleh mengorbankan keberlanjutan. Overfishing dan kerusakan terumbu karang masih menjadi ancaman nyata. Karena itu, indikator keberhasilan ekonomi biru semestinya tidak hanya diukur dari nilai investasi dan pertumbuhan PDB, tetapi juga dari kesehatan ekosistem laut itu sendiri. Tanpa keseimbangan itu, potensi besar yang digadang-gadang justru berisiko menjadi ilusi jangka pendek.

Pada akhirnya, kunci utama berada pada kemampuan menyatukan kepentingan pemerintah, perbankan, investor, dan masyarakat pesisir dalam satu kerangka pembiayaan yang sehat. Data dan proyeksi sudah tersedia; yang tersisa adalah komitmen untuk mengeksekusinya.