Ekonomi Biru Indonesia dan Tantangan Pembiayaan Global

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bank Indonesia per kuartal terakhir, sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 2,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, dengan nilai output mencapai Rp 180 triliun pada 2023. Angka ini terlihat moderat, namun jika dihitung dari potensi ekonomi biru yang mencakup energi terbarukan laut, pariwisata bahari, budidaya perikanan, hingga bioteknologi kelautan, nilai ekonominya diproyeksikan menembus USD 1,3 triliun pada 2030. Di satu sisi, besarnya potensi ini menjadi magnet bagi investor global. Di sisi lain, struktur pembiayaan yang ada dinilai belum mampu menjawab kebutuhan sektor yang padat modal dan berisiko tinggi.

Fundamental Sektor Kelautan dan Sinyal Pasar

Indonesia memiliki garis pantai sekitar 99.000 kilometer dan luas laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara dengan kekayaan bahari terbesar di dunia. Namun, kontribusi sektor ini terhadap PDB masih jauh di bawah potensinya. Bandingkan dengan sektor pertanian yang menyumbang sekitar 12,4 persen PDB, atau industri manufaktur yang mencapai 18,7 persen. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ekonomi biru belum tergarap optimal, terutama dari sisi hilirisasi dan nilai tambah.

Dari perspektif pembiayaan, kredit perbankan untuk sektor kelautan dan perikanan tercatat hanya sekitar 3,1 persen dari total kredit nasional per Desember 2023. Rasio ini jauh lebih kecil dibandingkan alokasi kredit untuk sektor perdagangan, pertanian, maupun infrastruktur. Likuiditas perbankan memang melimpah, dengan Loan to Deposit Ratio sekitar 84 persen, namun penyaluran ke sektor biru terhambat oleh persepsi risiko yang tinggi, keterbatasan agunan, dan ketidakpastian regulasi di tingkat daerah.

"Potensi ekonomi biru Indonesia sangat besar, tetapi tanpa sinergi antara pemerintah dan swasta, terutama dalam skema pembiayaan campuran, potensi itu hanya akan menjadi angka proyeksi tanpa realisasi," ujar seorang analis sektor keuangan di sebuah bank investasi global, dikutip dari riset internalnya.

Pro dan Kontra Skema Pembiayaan Ekonomi Biru

Pro: Penerbitan obligasi biru atau blue bonds menawarkan alternatif pendanaan yang menarik. Pemerintah telah menerbitkan global bonds bertema lingkungan dan kelautan sejak 2018, dengan total emisi mencapai USD 3,5 miliar hingga 2023. Instrumen ini mendapat respons positif dari investor institusi yang mencari portofolio berkelanjutan. Selain itu, blended finance yang menggabungkan dana publik, filantropi, dan komersial dapat menurunkan risiko proyek di tahap awal.

Kontra: Namun, ketergantungan pada utang menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Rasio utang pemerintah terhadap PDB saat ini berada di kisaran 39 persen, masih relatif aman, tetapi penambahan utang untuk sektor yang arus kasnya tidak stabil dapat meningkatkan risiko fiskal jangka menengah. Di sisi lain, capital outflow dari pasar keuangan domestik dalam beberapa kuartal terakhir menunjukkan bahwa sentimen pasar global masih rentan terhadap ketidakpastian suku bunga The Fed. Ini berdampak pada biaya penerbitan obligasi biru yang bisa lebih mahal dari proyeksi awal.

Dari sisi valuasi, proyek-proyek ekonomi biru sering kali memiliki periode pengembalian yang panjang, antara 7 hingga 12 tahun, jauh lebih lama dibandingkan proyek infrastruktur darat yang rata-rata 5 tahun. Hal ini menjadi tantangan bagi investor yang memiliki horizon investasi pendek. Di sisi lain, tren global menuju ekonomi rendah karbon justru memperkuat fundamental jangka panjang sektor ini, terutama untuk subsektor energi terbarukan laut seperti pembangkit listrik tenaga arus laut dan angin lepas pantai.

Sinergi Pemerintah dan Swasta sebagai Kunci

Berdasarkan data OJK per pertengahan 2024, porsi kredit hijau terhadap total kredit perbankan baru mencapai 11,2 persen, dan di dalamnya, porsi untuk sektor kelautan masih sangat kecil. Ini menandakan bahwa kerangka taksonomi hijau yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik ekonomi biru. OJK tengah menyusun taksonomi sektor kelautan yang diharapkan selesai pada akhir 2024, dengan cakupan definisi yang lebih jelas dan insentif rasio pembiayaan yang lebih longgar.

Sinergi pemerintah dan swasta tidak cukup hanya dalam bentuk penjaminan atau subsidi bunga. Diperlukan reformasi tata kelola, terutama dalam hal perizinan usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut proyeksi Bank Indonesia, setiap kenaikan 1 persen investasi di sektor kelautan berpotensi menciptakan sekitar 150.000 lapangan kerja baru dan menambah 0,15 persen pertumbuhan PDB dalam jangka menengah. Namun, proyeksi ini bersyarat pada perbaikan iklim investasi dan kepastian hukum.

Dengan fundamental yang kuat dan sentimen pasar yang mulai berubah, ekonomi biru Indonesia berada di titik kritis. Jika pembiayaan dapat dikelola dengan rasio risiko yang terukur dan tata kelola yang transparan, sektor ini dapat menjadi motor pertumbuhan baru. Sebaliknya, tanpa sinergi yang konkret, potensi besar itu hanya akan menjadi narasi tanpa dampak nyata bagi perekonomian nasional.