DPRD Jabar Sepakat Lanjutkan Usulan Perubahan Nama Provinsi Menjadi Sunda ke Tahap Legislasi

BANDUNG – Aspirasi untuk mengganti nomenklatur Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda semakin mendekati kenyataan. Hal ini menyusul adanya kesepakatan dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bersama para pengusul perubahan nama.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat pada Kamis (2/7/2026) tersebut menghasilkan angin segar bagi para pendukung usulan. Kedua belah pihak bersepakat untuk membawa aspirasi ini ke jenjang yang lebih formal melalui mekanisme legislasi resmi. Langkah ini menjadi fondasi awal bagi proses perubahan identitas wilayah yang telah berlangsung lama.

Kesepakatan Diluar Dugaan

Suasana rapat dilaporkan berlangsung konstruktif. Pihak legislatif menerima secara terbuka berbagai argumen yang disampaikan oleh koordinator serta para pendukung perubahan nama provinsi. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci detail perdebatan yang terjadi, hasil akhir rapat menunjukkan adanya titik temu antara keinginan masyarakat yang diwakili oleh para pengusul dengan sikap politik para wakil rakyat di Komisi I.

Kesepakatan ini merupakan langkah maju yang signifikan. Aspirasi masyarakat untuk mengganti nama menjadi Provinsi Sunda akan segera diproses sesuai tahapan legislasi yang berlaku,

Pernyataan tersebut merujuk pada komitmen DPRD Jawa Barat untuk segera menentukan mekanisme resmi pembahasan. Dengan demikian, usulan ini tidak lagi sekadar wacana di ruang publik, melainkan telah menjadi materi resmi yang akan dibahas di tingkat legislatif daerah.

Akar Sejarah dan Identitas Kultural

Usulan pergantian nama dari Jawa Barat menjadi Sunda bukanlah isu baru. Gagasan ini telah bergulir selama bertahun-tahun dengan landasan utama berupa penguatan identitas budaya dan sejarah. Para pendukung usulan menilai bahwa nama "Jawa Barat" bersifat geografis dan kurang merepresentasikan akar budaya masyarakat setempat yang mayoritas merupakan etnis Sunda.

Dengan menggunakan nama "Sunda", diharapkan identitas kultural masyarakat dapat lebih terangkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan pariwisata serta kebudayaan daerah. Argumentasi historis juga menjadi poin penting, mengingat eksistensi Kerajaan Sunda yang pernah berjaya di tanah Pasundan sebelum era kolonial.

Langkah Legislasi ke Depan

Meskipun usulan ini telah mendapatkan lampu hijau untuk dilanjutkan, perjalanan menuju perubahan nama resmi sebuah provinsi masih cukup panjang. DPRD Jawa Barat harus menyusun mekanisme pembahasan yang melibatkan berbagai pakar, akademisi, budayawan, serta tokoh masyarakat. Tahapan ini krusial untuk memastikan bahwa perubahan fundamental semacam ini benar-benar mewakili kehendak seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

Proses legislasi yang dimaksud mencakup serangkaian rapat dengar pendapat publik hingga kemungkinan perubahan peraturan daerah. Yang pasti, dinamika politik dan sosial di Jawa Barat akan semakin hangat seiring dengan dimulainya proses formal ini. Laporan dari media kami akan terus mengawal perkembangan pembahasan usulan yang berpotensi mengubah peta identitas wilayah di Indonesia ini.

Sebelumnya, wacana perubahan nama provinsi juga sempat mencuat di wilayah lain, seperti permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah penulisan "Sumatera Selatan" menjadi "Sumatra Selatan", yang menunjukkan adanya tren penataan kembali identitas daerah di tanah air.