DPR Soroti Hilirisasi Nikel yang Berhenti di Setengah Jadi

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per akhir 2024, Indonesia tercatat memiliki kapasitas smelter nikel yang terus mengalami kenaikan signifikan dalam satu dekade terakhir. Dari sekitar 3 unit pada 2014, jumlah fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel melonjak menjadi puluhan unit pada 2024. Namun di balik lonjakan kapasitas tersebut, muncul pertanyaan fundamental: apakah hilirisasi nikel Indonesia baru berhenti pada produk setengah jadi seperti feronikel, nickel pig iron (NPI), dan matte nikel?

Moratorium Smelter Setengah Jadi jadi Sorotan

Wacana moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi kembali mengemuka. Anggota Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menyatakan dukungannya terhadap penghentian sementara izin smelter yang berorientasi pada produk antara. Menurutnya, hilirisasi seharusnya tidak berhenti di titik itu, melainkan harus berlanjut ke produk turunan yang memiliki nilai tambah jauh lebih tinggi, seperti prekursor baterai, katoda, hingga sel baterai litium.

"Hilirisasi yang kita bangun jangan hanya berhenti di produk setengah jadi. Perlu investasi yang diarahkan pada produk turunan nikel agar nilai tambahnya benar-benar dinikmati Indonesia," ujar Bambang dalam salah satu pernyataan resminya di Senayan.

"Kalau kita hanya menjual NPI dan feronikel, kita masih berada di tahap awal rantai nilai. Nilai tambah yang tercipta jauh lebih kecil dibanding jika kita memproduksi katoda atau sel baterai," tegasnya.

Pro: Hilirisasi Lebih Dalam Perkuat Fundamental Ekonomi

Di satu sisi, dorongan untuk memperdalam hilirisasi nikel dinilai sejalan dengan strategi transformasi ekonomi nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor produk turunan nikel, khususnya feronikel dan NPI, menyumbang devisa signifikan. Pada 2023, nilai ekspor nikel dan produk turunannya dilaporkan menembus angka puluhan miliar dolar AS, tumbuh belasan persen secara year-on-year dibanding 2020.

Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa investasi pada produk turunan bernilai tinggi akan menciptakan lapangan kerja lebih banyak, meningkatkan penerimaan negara dari royalti dan pajak, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Proyeksi lembaga internasional menyebut permintaan nikel kelas baterai akan melonjak hingga 2030, seiring akselerasi transisi energi. Dengan menguasai segmen ini, Indonesia berpotensi menikmati valuasi industri yang jauh lebih besar.

Selain itu, hilirisasi yang lebih dalam dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah maupun setengah jadi yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Likuiditas investasi di sektor pengolahan lanjutan juga berpotensi mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kontra: Risiko Kapasitas Berlebih dan Capital Outflow

Di sisi lain, kebijakan moratorium menyimpan risiko yang tidak ringan. Beberapa ekonom mengingatkan bahwa penghentian izin smelter setengah jadi secara mendadak dapat menimbulkan sentimen pasar negatif, terutama di kalangan investor yang telah menanamkan modal besar pada fasilitas existing. Rasio utang terhadap ekuitas di sektor ini relatif tinggi, sehingga ketidakpastian regulasi berpotensi memicu capital outflow dan menekan nilai investasi yang sudah berjalan.

Kekhawatiran lain adalah overkapasitas. International Nickel Study Group (INSG) mencatat pasokan nikel global mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir, yang turut menekan harga nikel di bursa London Metal Exchange (LME). Jika moratorium justru menghambat ekspansi yang sudah terencana tanpa diimbangi kesiapan ekosistem baterai, Indonesia berisiko kehilangan momentum pasar.

Selain itu, pengembangan produk turunan membutuhkan teknologi tinggi, sumber daya manusia terampil, dan rantai pasok kimia yang kompleks. Tanpa insentif fiskal yang jelas dan kepastian regulasi, industri dalam negeri bisa kesulitan bersaing dengan produsen global, terutama dari Tiongkok yang telah lebih dulu menguasai teknologi pengolahan nikel kelas baterai.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Mencermati dua perspektif tersebut, arah kebijakan hilirisasi nikel tampaknya perlu dirancang secara bertahap dan terukur. Pemerintah didorong menyusun peta jalan yang jelas, mencakup target produk turunan, insentif investasi, serta kerangka waktu transisi. Tanpa itu, moratorium berpotensi menimbulkan distorsi di pasar dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha.

Indeks keyakinan investor di sektor pertambangan dan pengolahan perlu dijaga agar tetap stabil. Diperlukan koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada jangka pendek, tetapi juga memperkuat fundamental industri nasional dalam jangka panjang. Pada akhirnya, hilirisasi bukan sekadar soal berapa smelter yang berdiri, melainkan seberapa jauh nilai tambah yang benar-benar tertinggal di dalam negeri.