Review Produk21 November 20263 dibaca

DPR Siapkan Revisi UU Perlindungan Anak untuk Perangi Bullying

Beritadua.com — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen lembaganya untuk memerangi kekerasan terhadap anak, termasuk bullying di lingkunga...

A
Administrator
Editor Review Produk
DPR Siapkan Revisi UU Perlindungan Anak untuk Perangi Bullying

Beritadua.com — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmen lembaganya untuk memerangi kekerasan terhadap anak, termasuk bullying di lingkungan sekolah dan ruang digital. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas meningkatnya kasus perundungan yang berujung pada dampak psikis berat, bahkan kematian, dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Dasco, komitmen tersebut tidak cukup berhenti pada pernyataan sikap, melainkan harus diterjemahkan menjadi langkah legislasi yang konkret.

DPR, kata Dasco, tengah menyiapkan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai payung hukum yang lebih tegas. Revisi itu disebut akan memperjelas definisi perundungan, memperberat sanksi bagi pelaku dewasa yang membiarkan atau terlibat, serta memperkuat mekanisme pemulihan bagi korban.

Komitmen yang Diminta Dibuktikan Lewat Regulasi

Dalam keterangannya, Dasco menegaskan bahwa perang melawan perundungan harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kampanye moral.

"Komitmen melawan segala bentuk kekerasan terhadap anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk lewat instrumen hukum yang jelas dan bisa dijalankan di lapangan," ujar Dasco di Jakarta.

Ia menyebut revisi UU Perlindungan Anak akan dibahas bersama kementerian terkait, Komisi Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan anak. DPR menargetkan pembahasan awal dapat dimulai pada masa sidang berikutnya, meski belum ada tenggat resmi yang dipublikasikan.

Poin-Poin yang Digodok dalam Revisi

Berdasarkan penelusuran Beritadua.com, sejumlah substansi yang mengemuka dalam wacana revisi mencakup:

  • Definisi perundungan yang lebih rinci, mencakup perundungan fisik, verbal, sosial, dan siber, agar tidak multitafsir dalam penegakan hukum.
  • Pertanggungjawaban satuan pendidikan, termasuk kewajiban membentuk tim penanganan dan melaporkan kasus secara berkala.
  • Perlindungan bagi pelapor, baik siswa maupun guru, agar tidak menjadi sasaran balasan.
  • Mekanisme pemulihan korban, dari pendampingan psikologis hingga bantuan hukum.
  • Penguatan pengawasan ruang digital, terutama pada platform yang menjadi locus perundungan siber.

Sisi Lain: Regulasi Tanpa Penegakan Dianggap Percuma

Sejumlah penggiat perlindungan anak menyambut baik wacana revisi, namun mengingatkan bahwa masalah utama selama ini bukan ketiadaan aturan, melainkan lemahnya penegakan dan minimnya sumber daya di sekolah. Mereka menilai UU yang ada sudah cukup mengatur, tetapi sering berhenti pada tahap laporan tanpa tindak lanjut.

"Revisi undang-undang penting, tapi kalau sekolah tidak punya guru bimbingan konseling yang memadai dan dinas pendidikan tidak responsif, aturan baru hanya akan menambah tumpukan kertas," kata seorang aktivis perlindungan anak yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Kritik lain menyoroti risiko kriminalisasi berlebihan terhadap anak pelaku. Para pemerhati mendorong pendekatan keadilan restoratif agar anak yang melakukan perundungan tetap mendapat pembinaan, sementara pelaku dewasa yang membiarkan kekerasan justru diperberat sanksinya.

Beban Sekolah dan Kesiapan Anggaran

Di tingkat satuan pendidikan, sejumlah kepala sekolah mengaku belum memiliki prosedur baku penanganan perundungan. Ketiadaan psikolog sekolah dan terbatasnya anggaran membuat penanganan kasus bergantung pada inisiatif guru. Kondisi ini, menurut mereka, berpotensi membuat kewajiban baru dalam revisi UU sulit dijalankan jika tidak dibarengi dukungan fiskal.

DPR disebut akan mendorong alokasi anggaran pendampingan psikososial dalam pembahasan bersama pemerintah. Namun rincian besaran dan skema distribusinya belum dibahas.

Yang Akan Diawasi Publik

Beritadua.com mencatat setidaknya tiga hal yang layak diawasi publik ke depan: apakah draf revisi benar-benar masuk program legislasi prioritas, apakah pembahasannya melibatkan korban dan praktisi lapangan, serta apakah aturan turunannya nanti dapat dijalankan sekolah tanpa beban administratif berlebih. Tanpa pengawasan itu, pernyataan perang melawan bullying berisiko berhenti sebagai retorika.

Berita Terkait