DPR Dorong Alokasi APBN 2027 Percepat Perlintasan Sebidang

Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, secara resmi mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN 2027 demi mempercepat penyelesaian perlintasan sebidang di berbagai daerah. Langkah ini dinilai krusial mengingat tingginya angka kecelakaan dan kemacetan yang ditimbulkan oleh titik-titik perlintasan sebidang yang belum tertangani secara optimal.

Dorongan Strategis dari Komisi V

Dalam pernyataannya, Hamka menegaskan bahwa perlintasan sebidang—persimpangan antara jalur kereta api dan jalan raya—menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang berulang setiap tahun. Ia meminta agar pemerintah tidak lagi menunda-nunda penanganan titik-titik rawan tersebut melalui pembangunan flyover, underpass, atau setidaknya pemasangan palang pintu otomatis yang terintegrasi.

Kronologi Usulan dan Langkah yang Diusulkan

1. Identifikasi Titik Rawan: Hamka B Kady meminta Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah untuk segera merampungkan pemetaan seluruh perlintasan sebidang yang belum memiliki pengamanan memadai. Data terakhir menunjukkan terdapat lebih dari 3.500 perlintasan sebidang di Indonesia, dan sekitar 40% di antaranya tidak berpalang pintu.
2. Pengajuan Anggaran APBN 2027: Melalui fungsi penganggaran di Banggar, Hamka mengusulkan agar dana percepatan ini dimasukkan dalam Rancangan APBN 2027 dengan alokasi yang jelas di Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.
3. Skema Multi-years: Usulan tidak hanya mencakup anggaran tahun tunggal, namun juga skema kontrak tahun jamak (multi-years) agar proyek strategis seperti flyover perlintasan kereta bisa berjalan tanpa terputus.
4. Koordinasi dengan Daerah: Hamka mendorong pemerintah pusat untuk menggandeng pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pendanaan pendamping, terutama untuk pembebasan lahan yang kerap menjadi hambatan utama.
5. Target Penyelesaian 2028: Dengan alokasi APBN yang memadai, ia optimistis seluruh perlintasan sebidang utama di Pulau Jawa dan Sumatera dapat diselesaikan paling lambat tahun 2028.

Dampak Kecelakaan dan Kerugian Ekonomi

Berdasarkan data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sepanjang 2023–2025 tercatat lebih dari 600 kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengakibatkan ratusan korban jiwa serta kerugian material yang signifikan. Selain korban manusia, kemacetan di titik-titik tersebut saat palang pintu ditutup menyebabkan penurunan produktivitas hingga triliunan rupiah per tahun.

Hamka menekankan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk menghilangkan perlintasan sebidang akan memberikan pengembalian ekonomi berupa penghematan biaya logistik, penurunan angka kecelakaan, serta peningkatan konektivitas antarkota. “Kita tidak bisa terus menoleransi adanya titik maut yang merenggut nyawa warga secara berulang. APBN harus hadir memberi solusi,” tegasnya.

Respons Pemerintah dan Tantangan

Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan telah menutup atau meningkatkan pengamanan terhadap sekitar 1.500 perlintasan sebidang. Namun, sisanya masih memerlukan penanganan serius. Menteri Perhubungan sebelumnya menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal menjadi kendala utama, sehingga usulan dari DPR ini diharapkan menjadi momentum untuk memprioritaskan anggaran infrastruktur keselamatan.

Hamka sendiri berkomitmen untuk memperjuangkan alokasi ini di setiap pembahasan RAPBN 2027 bersama mitra kerja komisi. “Ini bukan sekadar usulan, tetapi akan kami kawal sampai menjadi keputusan anggaran yang konkret,” tutupnya.

FAQ Esensial

1. Apa yang dimaksud dengan perlintasan sebidang dan mengapa berbahaya? Perlintasan sebidang adalah persimpangan antara rel kereta api dan jalan raya pada ketinggian yang sama. Titik ini berbahaya karena risiko tabrakan antara kendaraan dan kereta api sangat tinggi, terutama di perlintasan tanpa palang pintu atau penjaga. 2. Berapa banyak perlintasan sebidang yang masih menjadi masalah di Indonesia? Dari lebih dari 3.500 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, sekitar 40% tidak dilengkapi palang pintu atau pengaman lainnya, sehingga menjadi titik kecelakaan berulang yang perlu segera ditangani. 3. Bagaimana langkah konkret DPR dalam mendorong anggaran ini? Anggota Banggar Hamka B Kady akan memperjuangkan alokasi anggaran khusus dalam APBN 2027 melalui pembahasan bersama mitra kerja, termasuk mengusulkan skema kontrak multi-years agar proyek tidak terhenti di tengah jalan. Tags: perlintasan sebidang, APBN 2027, Hamka B Kady, Komisi V DPR, infrastruktur transportasi --- Sosial Media - [SOCIAL_TWEET]: Anggota Banggar DPR RI, Hamka B Kady, mendorong alokasi APBN 2027 untuk percepatan penyelesaian perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Data KNKT: 600+ kecelakaan terjadi dalam 2 tahun terakhir. #KeselamatanTransportasi #APBN2027 - [SOCIAL_FB]: Hamka B Kady, Anggota Banggar sekaligus Komisi V DPR RI, secara resmi meminta pemerintah mengalokasikan dana khusus dalam APBN 2027 untuk menghilangkan titik-titik maut perlintasan sebidang. Ia menyoroti lebih dari 600 kecelakaan dan kerugian ekonomi triliunan rupiah akibat perlintasan tanpa palang pintu. DPR akan mengawal usulan ini hingga menjadi keputusan anggaran. Apakah Anda setuju perlintasan sebidang harus segera ditiadakan? #APBN #Infrastruktur #Keselamatan - [SOCIAL_TG]: 🚨 DPR Dorong APBN 2027 Untuk Hapus Perlintasan Sebidang Maut. Anggota Banggar Hamka B Kady meminta pemerintah tak lagi tunda penanganan ribuan titik rawan. Simak target penyelesaian dan tantangannya di sini: [link] - [SOCIAL_THREADS]: 1/ Perlintasan sebidang masih jadi momok di banyak daerah. Anggota Banggar DPR Hamka B Kady kini mendorong APBN 2027 untuk menuntaskannya. Apa saja kronologi usulan dan dampaknya? 2/ Data KNKT: 600+ kecelakaan, ratusan korban jiwa, dan kerugian triliunan rupiah. 40% perlintasan tak berpalang pintu. 3/ DPR siap kawal alokasi anggaran hingga RAPBN 2027 disahkan. Menurutmu, apakah ini langkah yang tepat?