DPR dan Pemerintah Sepakat Percepat Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah menyepakati usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk segera dibahas lebih lanjut. Kesepakatan ini diambil dalam rapat kerja yang berlangsung di kompleks parlemen, Selasa (23/6/2026).

Baleg DPR menilai bahwa RUU PFII memenuhi kategori keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pembentukan undang-undang. Penilaian ini menjadi dasar untuk membawa rancangan regulasi yang semula berada di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi prioritas pembahasan.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menegaskan bahwa mekanisme tersebut telah memiliki landasan hukum yang jelas. RUU yang tidak tercantum dalam Prolegnas tetap dapat dimasukkan ke dalam daftar prioritas apabila memenuhi syarat keadaan tertentu. Ia merujuk pada amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memberikan batas waktu tiga bulan.

“Nah, ini makanya kan kita bisa bahas, karena keadaan tertentu ini bisa jadi, karena sudah ada Undang-Undang P2SK yang mengamanatkan tiga bulan,” kata Bob.

Dengan adanya kesepakatan ini, pembahasan RUU PFII akan segera memasuki tahap yang lebih teknis antara legislatif dan eksekutif. Keberadaan pusat finansial internasional diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global serta menarik lebih banyak investasi asing ke dalam negeri.

Laporan media kami dari kompleks parlemen mencatat bahwa keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai fraksi yang hadir dalam rapat kerja tersebut. Informasi selengkapnya mengenai perkembangan pembahasan RUU ini terus dipantau oleh Beritadua.com.