Dorong B50, Hemat Devisa dan Perbaiki Neraca Perdagangan

Kebijakan pencampuran biodiesel 50 persen ke dalam solar (B50) kembali disorot sebagai langkah strategis yang mampu menekan ketergantungan impor BBM dan memperkuat neraca dagang Indonesia. Andry Satrio, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menegaskan bahwa implementasi B50 secara luas akan memberi dampak signifikan terhadap penghematan devisa, terutama di tengah fluktuasi harga minyak distilat yang masih tinggi di pasar global. Pandangan ini menyiratkan urgensi percepatan realisasi program yang sudah diwacanakan pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.

Peta Impor Solar dan Beban Neraca Dagang

Indonesia selama ini masih menjadi importir netto produk minyak bumi, termasuk solar, dengan volume yang tidak sedikit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor solar dan produk distilat pada 2024 diperkirakan mencapai 7,4 juta kiloliter dengan nilai sekitar US$4,8 miliar. Angka ini membebani neraca perdagangan non-migas yang selama ini menyokong surplus, karena tingginya impor migas kerap menciptakan defisit pada komponen minyak dan gas. Harga rata-rata distilat di pasar Singapura, yang menjadi acuan utama, tercatat sekitar US$92–97 per barel sepanjang tahun lalu, naik hampir 15 persen secara year-on-year akibat permintaan yang solid di Asia dan gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Kondisi ini membuat setiap kebijakan substitusi impor menjadi krusial. Program mandatori biodiesel sejatinya telah berjalan dari B20 hingga B35, yang memberikan kontribusi penghematan devisa sekitar US$3–4 miliar per tahun. Dengan meningkatkan kadar campuran menjadi 50 persen, porsi biodiesel nabati yang menggantikan solar murni menjadi lebih besar sehingga berpotensi memangkas volume impor solar lebih dari sepertiga, tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan energi domestik.

Kalkulasi Penghematan dan Dampak pada Devisa

Secara sederhana, jika B50 diadopsi secara penuh, dari total konsumsi solar nasional yang diproyeksikan mencapai 16 juta kiloliter pada 2025, kebutuhan solar murni akan tertutup separuhnya oleh biodiesel berbasis kelapa sawit. Dengan asumsi tidak ada penambahan kapasitas kilang domestik secara drastis, volume impor solar dapat turun hingga 3,5–4 juta kiloliter per tahun. Apabila harga distilat global tetap tinggi, penghematan devisa bisa menembus US$3,2 miliar setiap tahun, lebih dari separuh defisit migas yang biasanya membebani neraca transaksi berjalan.

Analis Indef itu menambahkan, “Penerapan B50 mampu menghemat devisa secara berarti dengan memotong ketergantungan pada solar impor. Ini momentum yang tepat karena harga distilat dunia sedang tidak murah, sehingga substitusi dengan biodiesel semakin ekonomis.” Pengurangan impor akan langsung memperbaiki posisi current account (neraca transaksi berjalan) sekaligus menopang stabilitas rupiah, mengingat tekanan arus modal keluar (capital outflow) sering diperparah oleh kebutuhan pembelian mata uang asing untuk impor migas.

Efek Berganda pada Industri Hulu Sawit

Di sisi lain, implementasi B50 memberikan sentimen positif bagi sektor perkebunan kelapa sawit. Permintaan tambahan biodiesel akan menyerap sebagian produksi crude palm oil (CPO) domestik yang selama ini bergantung pada pasar ekspor. Dengan kenaikan permintaan domestik, harga tandan buah segar di tingkat petani berpeluang ikut terangkat, menciptakan efek pengganda di pedesaan. Berdasarkan perhitungan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), setiap kenaikan 1 juta kiloliter biodiesel membutuhkan tambahan 1,2–1,5 juta ton CPO, sehingga B50 berpotensi menambah konsumsi domestik sekitar 4–5 juta ton CPO per tahun.

Ini juga mengurangi eksposur sawit terhadap hambatan dagang di Eropa yang semakin ketat, sehingga program B50 dapat menjadi katup pengaman bagi surplus produksi. Neraca dagang pun mendapat ruang perbaikan ganda: impor solar menurun, ekspor CPO mentah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasar internasional yang fluktuatif.

Tantangan Infrastruktur dan Konsistensi Kebijakan

Meski cerah, B50 bukan tanpa tantangan. Pertama, kesiapan rantai pasok mulai dari kapasitas produksi biodiesel, tangki pencampur, hingga distribusi di seluruh daerah. Saat ini kapasitas terpasang pabrik biodiesel nasional tercatat sekitar 17–18 juta kiloliter, namun utilisasinya belum optimal. Pemerintah perlu memberikan insentif agar tetap menarik bagi produsen, termasuk pengelolaan selisih dana pungutan ekspor sawit (BPDPKS) yang menopang subsidi harga biodiesel. Kedua, soal teknis mesin kendaraan dan alat berat yang harus kompatibel dengan campuran B50. Uji coba telah dilakukan pada B40, tetapi untuk B50 masih perlu pengujian yang lebih luas pada berbagai segmen.

Konsistensi kebijakan menjadi kunci. Jika program setengah hati, target penghematan impor dan devisa tidak akan tercapai maksimal. Andry mengingatkan bahwa pemerintah bukan hanya harus mengejar target, tetapi juga memastikan tata kelola yang transparan agar dana subsidi tidak bocor dan manfaatnya betul-betul dirasakan hingga ke neraca perdagangan.

Proyeksi dan Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan harga CPO yang relatif stabil dan potensi penurunan harga minyak bumi jangka menengah, analis Indef memperkirakan bahwa apabila B50 sudah berjalan penuh pada 2026, Indonesia bisa menghemat devisa lebih dari US$10 miliar secara kumulatif dalam lima tahun pertama. Angka ini cukup signifikan untuk memperbaiki fundamental eksternal dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal.

Rekomendasi yang muncul adalah percepatan roadmap B50 dengan memperkuat sinergi kementerian, menggodok skema insentif yang tepat, serta melakukan komunikasi publik yang masif agar tidak muncul resistensi dari konsumen. B50, jika digarap serius, tidak hanya menjadi instrumen ketahanan energi, tetapi juga pilar baru penguatan neraca dagang yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Baca juga:

• Jaksa Agung Belum Ajukan Calon Jampidsus Baru ke Prabowo
• Jaga Stabilitas Finansial dengan Proteksi Risiko Penyakit Kritis