Disparitas Harga Telur Peternak dan Konsumen Capai Dua Kali Lipat

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per akhir pekan ini, harga telur ayam di tingkat peternak berada di kisaran Rp20.000 per kilogram, sementara harga yang diterima konsumen di pasar ritel menembus Rp40.000 per kilogram. Selisih hampir dua kali lipat tersebut menjadi sorotan di tengah keluhan peternak yang menilai margin keuntungan tidak tersebar secara adil di sepanjang rantai pasok. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyoroti fenomena ini sebagai indikasi adanya inefisiensi struktural, bukan semata persoalan fluktuasi musiman.

Anatomi Disparitas: Dari Kandang Hingga Meja Makan

Secara fundamental, disparitas harga antara produsen dan konsumen mencerminkan biaya distribusi, margin pedagang, serta panjangnya rantai perantara. Di satu sisi, peternak mengklaim harga jual di kandang tidak menutupi biaya pakan yang mencapai 70-75 persen dari total biaya produksi. Harga jagung dan konsentrat sebagai komponen utama pakan mengalami kenaikan year-on-year, sehingga margin peternak tergerus meski harga di konsumen melonjak. Di sisi lain, pedagang pasar dan distributor berdalih bahwa kenaikan harga jual diperlukan untuk menutup biaya transportasi, penyusutan, serta risiko fluktuasi permintaan harian.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan harga telur ayam ras di tingkat konsumen memang memiliki tren kenaikan menjelang periode permintaan tinggi, seperti Ramadan dan akhir tahun. Namun, pola disparitas yang melebar hingga 100 persen dinilai tidak wajar dalam kondisi pasokan normal. Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok makanan mencatat andil inflasi dari komoditas telur yang cukup signifikan, meski volatilitasnya lebih rendah dibanding cabai dan bawang.

"Selisih harga yang terlalu jauh antara kandang dan konsumen menunjukkan adanya rente ekonomi di sepanjang rantai distribusi yang perlu dibenahi, bukan hanya soal produksi," ujar seorang pengamat ekonomi pertanian.

Pro dan Kontra Intervensi Harga

Pro: Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu melakukan intervensi melalui operasi pasar, penataan rantai pasok, dan penguatan koperasi peternak agar harga di kandang lebih kompetitif. Pendekatan ini diyakini dapat menekan disparitas sekaligus menjaga daya beli konsumen. Kementerian Pertanian sendiri telah mendorong program pengembangan peternakan rakyat dan subsidi pakan untuk menekan biaya produksi.

Kontra: Di sisi lain, intervensi harga yang terlalu agresif berpotensi mendistorsi sentimen pasar dan menekan margin pelaku usaha kecil di hilir. Beberapa ekonom mengingatkan bahwa masalah utama bukan pada harga, melainkan pada struktur pasar yang belum efisien dan lemahnya posisi tawar peternak. Tanpa perbaikan fundamental, seperti akses pembiayaan dan integrasi vertikal, kebijakan harga hanya bersifat jangka pendek dan berisiko menimbulkan kelangkaan.

Dalam kerangka valuasi komoditas, disparitas ini juga mencerminkan biaya tersembunyi yang tidak tercatat dalam statistik resmi. Likuiditas di tingkat peternak kerap terbatas karena siklus produksi yang panjang, sementara arus kas pedagang lebih cepat berputar. Perbedaan likuiditas ini menjadi salah satu faktor yang memperlebar selisih harga, selain aspek transportasi dan penyimpanan.

Proyeksi dan Implikasi ke Depan

Melihat tren historis, disparitas harga telur dan ayam cenderung menyempit pada periode pasokan melimpah dan melebar saat permintaan puncak. Proyeksi jangka pendek menunjukkan harga di konsumen berpotensi bertahan di level tinggi jika biaya pakan tidak turun. Pemerintah diperkirakan akan memperkuat pengawasan rantai distribusi dan mendorong transparansi harga di tingkat pasar induk.

Bagi konsumen, kondisi ini berdampak langsung pada inflasi pangan rumah tangga. Bagi peternak, kejelasan margin menjadi kunci keberlanjutan usaha. Tanpa perbaikan struktural, siklus keluhan yang sama berpotensi berulang setiap tahun. Rasio harga produsen terhadap konsumen yang saat ini mendekati 0,5 perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan distorsi yang lebih dalam terhadap portofolio usaha peternakan rakyat.

Kesimpulannya, persoalan ini bukan sekadar angka di pasar, melainkan cerminan efisiensi rantai pasok nasional. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan peternak untuk menciptakan struktur harga yang adil, transparan, dan berkelanjutan.