Desil Bukan Satu-Satunya Ukuran Ekonomi Keluarga, Ini Penjelasan BPS

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,48 persen, mengalami penurunan year-on-year dibandingkan 9,03 persen pada Maret 2024, sementara indeks gini — ukuran ketimpangan pendapatan — berada di level 0,383. Kendati angka kemiskinan terus menurun, cara mengukur kesejahteraan sebuah keluarga tetap menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Dalam pernyataan terbarunya, Kepala BPS menegaskan bahwa desil tidak dapat dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kondisi ekonomi keluarga.

Desil sendiri merupakan sistem pengelompokan yang menempatkan keluarga pada posisi relatif dalam tangga kesejahteraan. Bagi pembaca awam, desil adalah pembagian sepuluh kelompok keluarga yang diurutkan dari yang paling rendah kesejahteraannya, yakni desil 1, hingga yang paling tinggi, yakni desil 10. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen dari total keluarga, sehingga posisi setiap rumah tangga bersifat relatif dibandingkan rumah tangga lain, bukan ukuran absolut seperti garis kemiskinan atau pengeluaran riil per kapita.

Desil dan Penargetan Bantuan Sosial

Dalam praktik kebijakan, desil telah menjadi instrumen utama penargetan program perlindungan sosial. Pemerintah kerap menggunakan keluarga pada desil 1 hingga desil 2 — sekitar 20 persen keluarga terbawah — sebagai sasaran bantuan langsung tunai, bantuan pangan, hingga program keluarga harapan. Pendekatan ini dinilai efisien karena bertumpu pada basis data terpadu yang dapat diperbarui, termasuk pendataan sosial ekonomi yang dikelola BPS bersama kementerian terkait.

Di satu sisi, penggunaan desil memberikan kemudahan besar bagi birokrasi. Penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, lebih cepat, dan lebih mudah diaudit karena berbasis data terstandar. Sentimen pasar dan lembaga internasional umumnya merespons positif ketika bantuan sosial menggunakan penargetan berbasis data, karena menekan kebocoran dan memperkuat efektivitas fiskal. Rasio ketepatan sasaran yang membaik turut menopang fundamental ekonomi nasional.

Klarifikasi BPS ini muncul di tengah perbincangan publik mengenai akurasi data penerima bantuan. Sebagian keluarga yang merasa layak menerima bantuan kerap mempertanyakan mengapa namanya tidak masuk daftar penerima, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kriteria yang digunakan. Dalam konteks inilah penjelasan mengenai desil menjadi penting, karena banyak warga mengira desil adalah penilaian mutlak terhadap kemiskinan, padahal desil hanya menggambarkan posisi relatif di antara seluruh keluarga yang terdata.

Di Sisi Lain: Keterbatasan Ukuran Relatif

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa desil memiliki keterbatasan struktural. Karena bersifat relatif, jumlah keluarga di desil 1 akan selalu berada di kisaran 10 persen, apa pun kondisi absolutnya. Jika seluruh keluarga mengalami kenaikan pendapatan secara bersamaan, komposisi desil hampir tidak berubah — artinya perbaikan kesejahteraan riil tidak selalu tercermin dalam pergeseran posisi desil. Kondisi ini berbeda dengan indikator absolut seperti garis kemiskinan yang langsung bergerak ketika daya beli meningkat.

Lebih jauh, pengelompokan berbasis posisi relatif belum sepenuhnya menangkap perbedaan biaya hidup antardaerah, kepemilikan aset produktif, atau guncangan ekonomi mendadak seperti kehilangan pekerjaan dan bencana alam. Sebuah keluarga di desil 4 di wilayah perkotaan besar bisa menghadapi tekanan likuiditas yang lebih berat daripada keluarga di desil 2 di daerah dengan biaya hidup rendah. Karena itu, para pengamat menyarankan desil dipadukan dengan indikator lain, seperti pengeluaran per kapita, jumlah anggota keluarga yang bergantung, dan akses terhadap layanan dasar.

Implikasi bagi Kebijakan dan Masyarakat

Penegasan BPS bahwa desil bukan ukuran tunggal membawa implikasi luas bagi kebijakan. Pertama, pemerintah perlu terus menyempurnakan basis data agar mencerminkan kondisi terkini, termasuk memperbarui secara berkala mengikuti tren sosial-ekonomi yang berubah cepat. Kedua, penyaluran bantuan sebaiknya mempertimbangkan kombinasi indikator absolut dan relatif, dengan proyeksi kebutuhan yang diperbarui setiap periode, sehingga keluarga yang terpinggirkan secara absolut tidak luput dari perlindungan sosial.

Bagi masyarakat, memahami desil membantu menilai program pemerintah secara lebih kritis. Ketika sebuah keluarga disebut berada di desil 1, itu berarti posisinya relatif paling rendah dibandingkan sembilan kelompok lainnya, bukan semata-mata ukuran kemiskinan absolut. Sebaliknya, keluarga di desil 5 yang berada tepat di tengah distribusi tetap berpotensi rentan terhadap guncangan ekonomi, sehingga tidak otomatis dapat dikesampingkan dari pertimbangan bantuan.

Pada akhirnya, pernyataan BPS menggarisbawahi bahwa mengukur kesejahteraan keluarga tidak bisa disederhanakan menjadi satu angka tunggal. Kombinasi data survei, pendataan sosial ekonomi, serta indikator pendukung lainnya akan memberikan gambaran yang lebih utuh bagi para pemangku kebijakan. Dengan pendekatan berimbang antara kemudahan penargetan dan akurasi pengukuran, program perlindungan sosial dapat dirancang lebih adil serta responsif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.