Review Produk21 November 20264 dibaca

Dasco Siap Perjuangkan Tambahan Anggaran Perlindungan Anak di Polri

Beritadua.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi institusi kepolisian, khususnya dal...

A
Administrator
Editor Review Produk
Dasco Siap Perjuangkan Tambahan Anggaran Perlindungan Anak di Polri

Beritadua.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan tambahan anggaran bagi institusi kepolisian, khususnya dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap anak. Pernyataan itu disampaikan di tengah pembahasan postur anggaran Polri yang tengah menjadi sorotan publik, dan menyusul dorongannya agar struktur pengamanan anak diperluas hingga ke tingkat sektor.

Menurut Dasco, persoalan perlindungan anak tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan responsif setelah kasus terjadi. Ia menilai kebutuhan itu menuntut kesiapan kelembagaan yang mumpuni, mulai dari penyediaan personel terlatih, unit khusus, hingga infrastruktur pelayanan yang menjangkau wilayah terdekat dengan masyarakat. Karena itulah ia menyatakan siap mengawal usulan penambahan anggaran di parlemen.

Dorong Direktorat Khusus sampai Tingkat Polsek

Lebih lanjut, politisi senior itu mendukung pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) yang diperluas tidak hanya di tingkat markas besar, tetapi juga di jajaran kewilayahan hingga kepolisian sektor. Menurutnya, kejahatan terhadap anak kerap bersifat lokal dan tersembunyi, sehingga kehadiran unit di lapisan paling bawah menjadi kunci deteksi dini.

"Kalau unitnya hanya ada di pusat, jangkauannya akan lambat. Yang dibutuhkan masyarakat adalah aparat yang benar-benar dekat, yang bisa menerima laporan dengan cepat dan menindaklanjutinya secara profesional," ujar Dasco dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa pembentukan direktorat hingga tingkat sektor memerlukan konsekuensi anggaran yang jelas, mulai dari pengadaan formasi personel, pelatihan berkelanjutan, hingga penyediaan ruang pemeriksaan ramah anak yang menjamin rasa aman bagi korban saat memberikan keterangan.

Antara Kebutuhan Anggaran dan Efisiensi

Usulan penambahan anggaran ini muncul di tengah tekanan publik agar belanja negara dikelola secara transparan. Sejumlah pengamat kebijakan menilai permintaan tambahan anggaran untuk institusi penegak hukum selalu mengandung dua sisi: di satu sisi dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas, namun di sisi lain menuntut pengawasan ketat agar tidak menjadi celah pemborosan. Dasco berdalih, penguatan perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya tidak langsung terlihat dalam satu tahun anggaran.

  • Kebutuhan personel: pembentukan unit baru di tingkat kewilayahan memerlukan penyediaan dan redistribusi personel terlatih.
  • Kapasitas penanganan: perlunya ruang pemeriksaan ramah anak dan prosedur yang berpihak pada korban.
  • Pencegahan: fungsi deteksi dini dinilai lebih efektif bila berada dekat dengan komunitas.
  • Akuntabilitas: publik menuntut rincian penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan dan Transparansi Jadi Sorotan

Di sisi lain, sejumlah pegiat perlindungan anak menyambut baik arah kebijakan tersebut, tetapi mengingatkan bahwa penambahan anggaran harus dibarengi dengan perbaikan mekanisme penanganan kasus. Mereka menyoroti pentingnya pelatihan sensitivitas gender dan perlindungan anak bagi personel, serta keberadaan pendamping psikologis dalam setiap proses hukum yang melibatkan korban di bawah umur.

Pengamat menilai, tanpa perbaikan tata kelola, tambahan anggaran berisiko hanya menjadi penambahan struktur tanpa peningkatan kualitas layanan. Karena itu, mekanisme evaluasi berkala dan pelaporan kinerja kepada publik dinilai menjadi syarat yang tidak bisa ditawar.

Hingga berita ini diturunkan, pembahasan mengenai besaran dan rincian penggunaan anggaran tersebut masih akan bergulir di parlemen. Beritadua.com akan terus memantau perkembangan pembahasan ini, termasuk bagaimana usulan pembentukan direktorat hingga tingkat sektor itu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan alokasi anggaran yang konkret.

Berita Terkait