Danantara Serahkan 100 BUMN Non-Inti ke Sektor Swasta

Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan laporan portofolio Danantara per kuartal terakhir, sebanyak lebih dari 100 perusahaan pelat merah yang tergolong non-inti telah dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Langkah ini menandai babak baru konsolidasi aset negara melalui skema kolaborasi yang menyasar efisiensi operasional sekaligus optimalisasi valuasi aset.

Kebijakan ini muncul di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kekayaan negara yang dipisahkan mengalami kenaikan signifikan, dengan proyeksi tumbuh 7,4 persen year-on-year pada tahun anggaran berikutnya.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Penguatan Fundamental

Dari kacamata efisiensi, langkah ini dipandang rasional. Banyak BUMN non-inti memiliki rasio profitabilitas di bawah 3 persen, jauh tertinggal dibandingkan perusahaan swasta di sektor serupa yang mampu mencatatkan margin dua digit. Dengan melepas entitas berkinerja rendah, holding dapat memfokuskan likuiditas dan sumber daya pada sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan pangan.

"Pelepasan aset non-inti akan memperbaiki struktur neraca dan menurunkan beban operasional yang selama ini menggerus dividen negara," ujar seorang ekonom senior yang meneliti restrukturisasi BUMN.

Sentimen pasar pun tercermin dari pergerakan indeks saham sektor infrastruktur yang menguat terbatas pasca pengumuman. Investor menilai langkah ini sebagai sinyal positif bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola perusahaan negara.

Di Sisi Lain: Risiko Monopoli dan Pengurangan Kendali Publik

Namun, perspektif kritis perlu dihadirkan. Pengalihan aset ke swasta berpotensi mempersempit ruang kendali negara atas sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan publik. Dalam beberapa kasus, perusahaan non-inti justru menopang rantai pasok strategis, sehingga pelepasan terlalu dini dapat mengganggu stabilitas operasional induk.

Kekhawatiran lain menyangkut potensi capital outflow jika mitra swasta yang masuk merupakan entitas asing yang kemudian mengalihkan keuntungan ke luar negeri. Selain itu, praktik pengalihan aset rentan menimbulkan konflik kepentingan apabila prosesnya tidak transparan.

Dari sisi tenaga kerja, rasionalisasi biasanya diikuti penyesuaian jumlah pegawai. Meski pemerintah menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja massal, ketidakpastian tetap membebani sentimen di kalangan karyawan.

Proyeksi dan Tantangan Implementasi

Ke depan, keberhasilan strategi ini akan bergantung pada tiga faktor utama: transparansi valuasi, kualitas mitra strategis, dan kerangka regulasi yang melindungi kepentingan publik. Tanpa itu, target efisiensi berisiko bergeser menjadi sekadar penjualan aset jangka pendek.

Analis memperkirakan proses konsolidasi akan berlangsung bertahap hingga 2027, dengan fokus awal pada sektor properti, perdagangan, dan jasa keuangan non-bank. Portofolio yang tersisa diperkirakan lebih ramping namun memiliki fundamental lebih kuat.

Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan tarik-menarik klasik antara efisiensi pasar dan kendali negara. Publik berhak menuntut akuntabilitas penuh, sebab setiap aset yang dilepas adalah kekayaan bersama yang harus memberi manfaat optimal bagi perekonomian nasional.