Danantara Gandeng KPK untuk Awasi Ketat Proyek Hilirisasi, Cegah Kebocoran Anggaran

Langkah strategis diambil oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam memastikan tata kelola proyek strategis nasional berjalan bersih. Chief Operating Officer (COO) Danantara Asset Management, Dony Oskaria, secara resmi menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalin sinergi pengawasan.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (29/6/2026) tersebut membawa misi utama pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek hilirisasi. Dony secara lugas meminta bantuan KPK untuk turut serta memelototi jalannya investasi dan operasional proyek hilirisasi yang dikelola oleh Danantara.

Inisiatif ini lahir dari kesadaran akan besarnya potensi kebocoran dan penyimpangan dalam proyek-proyek berskala besar. Dengan menggandeng KPK sejak dini, Danantara ingin membangun benteng integritas yang kokoh. Langkah proaktif ini dinilai sebagai terobosan penting di tengah masifnya agenda hilirisasi sumber daya alam yang dicanangkan pemerintah.

Komitmen Transparansi dan Pencegahan Korupsi

Dalam keterangannya, Dony menekankan bahwa pengawasan dari lembaga antirasuah bukanlah sekadar formalitas, melainkan kebutuhan vital untuk menjaga kepercayaan investor dan publik. Kehadiran KPK sebagai mitra pengawas diharapkan mampu meminimalisir celah-celah korupsi, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, hingga eksekusi di lapangan.

Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek hilirisasi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan tidak dikorupsi. Oleh karena itu, kami meminta KPK untuk membantu kami mengawasi agar tata kelolanya transparan dan akuntabel,

Langkah kolaborasi ini selaras dengan arahan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi berbasis sumber daya alam. Dengan adanya pengawalan dari KPK, Danantara berharap dapat memangkas biaya-biaya tidak terduga dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang kerap menjadi momok di sektor investasi besar.

Selain membahas pendampingan pengawasan, pertemuan itu juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi mengenai tata kelola yang baik. Sinergi ini diharapkan menjadi model baru bagi lembaga investasi pemerintah lainnya dalam menerapkan prinsip anti-korupsi secara sistemik, bukan hanya seremonial.

Terpisah, agenda pembangunan strategis lainnya juga terus bergulir. Pemerintah baru saja mengamankan lahan seluas 30 hektare secara gratis untuk pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, menandai percepatan program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi ini menambah panjang daftar proyek strategis yang membutuhkan transparansi tinggi dalam pengelolaannya. Tim Beritadua.com akan terus memantau perkembangan sinergi antara Danantara dan KPK dalam mengawal proyek hilirisasi.