Danantara Gabungkan 23 BUMN Kawasan Industri Jadi Raksasa ASEAN

Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan laporan kinerja Danantara per awal 2025, konsolidasi terhadap 23 perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor kawasan industri resmi memasuki tahap lanjutan. Langkah ini diproyeksikan melahirkan satu entitas pengelola kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dengan total luas lahan kelolaan mencapai 35 ribu hektare atau setara sekitar 350 kilometer persegi. Sebagai perbandingan, luas tersebut hampir setengah dari luas DKI Jakarta, yang berdasarkan data BPS mencapai 662 kilometer persegi.

Angka 35 ribu hektare itu bukan sekadar simbol ambisi. Dalam konteks ekonomi, lahan industri merupakan salah satu instrumen strategis untuk menarik capital outflow menjadi capital inflow, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekspor nonmigas. Namun, konsolidasi sebesar ini juga memunculkan pertanyaan mendasar soal valuasi, tata kelola, dan dampaknya terhadap likuiditas pasar modal domestik.

Skala Lahan dan Potensi Sinergi

Jika dirinci, total lahan kelolaan 35 ribu hektare tersebut tersebar di sejumlah klaster utama, mulai dari Jawa bagian barat, kawasan industri di Batam, Kalimantan, hingga Sulawesi. Penggabungan 23 BUMN ini diyakini akan mengurangi tumpang tindih fungsi, menyatukan rantai pasok, dan memperkuat daya tawar Indonesia dalam menarik investasi manufaktur global yang tengah mencari lokasi alternatif di tengah tensi dagang Amerika Serikat dan China.

Secara fundamental, penggabungan ini berpotensi menciptakan skala ekonomi (economies of scale) yang lebih besar. Biaya pengembangan infrastruktur kawasan, seperti jalan, listrik, air, dan pengolahan limbah, dapat ditekan karena dikelola secara terpusat. Bagi investor, hal ini berarti proses perizinan dan pembangunan pabrik menjadi lebih sederhana.

Di satu sisi, proyek ini dinilai mampu meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang lebih dulu menata kawasan industrinya secara terintegrasi. Rasio okupansi kawasan industri di Indonesia, berdasarkan data Himpunan Kawasan Industri (HKI), rata-rata berada di kisaran 70 hingga 80 persen pada 2024. Dengan pengelolaan yang lebih efisien, angka ini berpotensi naik dan menarik lebih banyak perusahaan multinasional.

Pro: Efisiensi dan Daya Saing Global

Dari kacamata optimistis, merger ini menjadi jawaban atas fragmentasi pengelolaan kawasan industri yang selama ini dinilai tidak efisien. Sebanyak 23 BUMN yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri kerap bersaing tidak sehat dalam merebut investor, bahkan saling menurunkan harga sewa lahan. Konsolidasi diharapkan mengakhiri praktik tersebut.

"Dengan konsolidasi, kita tidak lagi berkompetisi antar-BUMN, tetapi bersaing dengan negara lain. Itu akan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi," ujar Dony, yang menekankan pentingnya skala besar dalam menarik investasi manufaktur.

Selain itu, entitas baru ini berpotensi memiliki kekuatan permodalan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur kawasan. Akses terhadap pendanaan global, termasuk penerbitan obligasi dan kerja sama strategis dengan investor asing, menjadi lebih terbuka. Proyeksi jangka panjang menunjukkan peningkatan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan di kisaran 19 hingga 20 persen.

Kontra: Risiko Monopoli, Valuasi, dan Tata Kelola

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa konsolidasi 23 BUMN dalam satu entitas raksasa berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolistik. Jika satu perusahaan menguasai mayoritas lahan industri nasional, harga sewa lahan dapat dikendalikan sepihak, yang pada akhirnya membebani pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin masuk ke sektor manufaktur.

Risiko kedua berkaitan dengan valuasi aset. Penggabungan 23 perusahaan dengan latar belakang laporan keuangan, struktur utang, dan aset yang berbeda-beda memerlukan penilaian independen yang transparan. Tanpa itu, dikhawatirkan terjadi undervaluasi atau overvaluasi yang merugikan negara. Rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) gabungan juga perlu dicermati agar tidak membebani neraca entitas baru.

Risiko ketiga adalah tata kelola dan birokrasi. Pengalaman sejumlah merger BUMN sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi budaya kerja, sistem teknologi informasi, dan sumber daya manusia sering menjadi hambatan utama. Jika tidak dikelola baik, sinergi yang diharapkan justru berubah menjadi inefisiensi baru, dengan biaya operasional yang membengkak.

Sentimen pasar terhadap rencana ini pun masih terbelah. Kalangan analis menilai langkah ini positif bagi fundamental jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek dapat menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi investor yang memiliki portofolio di saham-saham BUMN terkait. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi merespons dengan volatilitas apabila detail skema merger belum jelas.

Proyeksi dan Hal yang Perlu Dicermati

Ke depan, keberhasilan konsolidasi ini akan sangat bergantung pada tiga hal: transparansi valuasi aset, kejelasan model bisnis, serta pengawasan yang kuat agar tidak terjadi praktik monopoli. Pemerintah dan Danantara perlu memastikan bahwa entitas baru ini tidak hanya besar secara ukuran, tetapi juga sehat secara fundamental dan berdaya saing di tingkat regional.

Jika berhasil, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri manufaktur ASEAN dengan lahan kelolaan terbesar, menyalip kapasitas kawasan industri di Vietnam dan Thailand. Namun jika gagal dalam eksekusi, konsolidasi ini hanya akan menjadi beban baru bagi keuangan negara. Semua mata kini tertuju pada detail skema yang akan diumumkan, karena dari sanalah arah tren investasi dan likuiditas sektor industri nasional akan ditentukan.