Danantara Dukung Impor KRL Bekas Jepang dengan Catatan

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) per awal 2025, kebutuhan armada kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya jumlah penumpang harian yang kini menembus angka 1 juta orang per hari pada hari kerja. Angka ini naik sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, atau sebelum pandemi. Kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan armada inilah yang menjadi latar belakang rencana impor KRL bekas dari Jepang, sebuah kebijakan yang kini mendapat respons dari Danantara Indonesia.

Respons Danantara: Dukungan Bersyarat

Danantara Indonesia menyatakan posisinya terkait rencana tersebut. Lembaga pengelola investasi negara itu menyampaikan dukungan sepanjang impor KRL bekas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, bukan semata mengejar efisiensi biaya jangka pendek. Dalam pandangan Danantara, langkah ini dapat menjadi solusi transisi sebelum armada baru produksi dalam negeri atau hasil kerja sama internasional siap beroperasi penuh.

Di satu sisi, impor KRL bekas menawarkan keunggulan dari sisi waktu dan biaya. Pengadaan armada baru membutuhkan waktu produksi 2 hingga 3 tahun, sementara KRL bekas dapat didatangkan dalam hitungan bulan. Harga per unit KRL bekas dari Jepang diperkirakan berkisar Rp 8 miliar hingga Rp 12 miliar, jauh lebih murah dibandingkan KRL baru yang bisa mencapai Rp 25 miliar per unit. Dengan likuiditas yang terbatas, opsi ini dianggap mampu mempercepat penambahan kapasitas angkut tanpa membebani portofolio keuangan negara secara berlebihan.

Di sisi lain, masuknya KRL bekas menimbulkan kekhawatiran soal biaya perawatan jangka panjang, ketersediaan suku cadang, serta potensi ketergantungan pada teknologi dan industri negara asal. Rasio biaya operasional KRL bekas bisa lebih tinggi karena usia teknis yang sudah menua. Selain itu, ada pertanyaan mengenai nilai residu dan dampaknya terhadap valuasi aset operator jika armada harus dipensiunkan lebih cepat dari proyeksi.

Fundamental dan Sentimen Pasar Perkeretaapian

Dari kacamata fundamental, kebutuhan KRL di Jabodetabek memang mendesak. Tingkat okupansi kereta pada jam sibuk dilaporkan melampaui 150 persen dari kapasitas ideal, sebuah kondisi yang menurunkan kualitas layanan dan menimbulkan risiko keselamatan. Proyeksi pertumbuhan penumpang tahunan berkisar 5 hingga 7 persen, sementara penambahan armada berjalan lebih lambat. Kesenjangan ini menciptakan tekanan pada sistem transportasi publik yang menjadi tulang punggung mobilitas kaum pekerja.

Sentimen pasar terhadap rencana impor ini terbelah. Kalangan pelaku industri dalam negeri menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus peluang pengembangan manufaktur lokal. Sebaliknya, sebagian pengamat transportasi menilai bahwa kebutuhan publik harus didahulukan, dengan catatan pemerintah tetap menyiapkan peta jalan menuju kemandirian produksi KRL dalam jangka menengah.

"Impor armada bekas hanya boleh menjadi jembatan, bukan tujuan akhir. Pemerintah perlu memastikan ada transfer teknologi dan jaminan perawatan agar biaya total kepemilikan tidak membengkak di kemudian hari," ujar seorang pengamat ekonomi transportasi.

Risiko Capital Outflow dan Tekanan Nilai Tukar

Aspek makro juga perlu dicermati. Pembelian KRL dari Jepang berarti pengeluaran devisa dalam yen. Jika nilai impor signifikan, hal ini dapat menambah tekanan pada neraca perdagangan dan berpotensi memicu capital outflow dalam jangka pendek. Nilai tukar rupiah terhadap yen menjadi variabel penting; pelemahan rupiah akan langsung menaikkan biaya perolehan dan perawatan suku cadang impor.

Meski demikian, bila dibandingkan dengan manfaat ekonomi dari peningkatan mobilitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagian ekonom menilai dampak negatif tersebut masih terkendali. Efek berganda dari transportasi yang andal terhadap perekonomian Jabodetabek diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

Jalan Tengah yang Dibutuhkan

Langkah paling rasional adalah kombinasi: mendatangkan KRL bekas untuk kebutuhan mendesak sambil tetap mempercepat investasi armada baru dan penguatan industri dalam negeri. Transparansi dalam proses pengadaan, kajian biaya siklus hidup penuh, serta jaminan pasokan suku cadang menjadi prasyarat agar kebijakan ini tidak menjadi beban fiskal di masa depan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat luas tetap terpenuhi tanpa mengorbankan fundamental industri perkeretaapian nasional.