Cukai Minuman Berpemanis Diproyeksi Berlaku Semester II 2027, Bidik Rp1,7 Triliun

Berdasarkan dokumen perencanaan penerimaan negara yang dihimpun dari lingkungan Kementerian Keuangan per akhir semester I 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menargetkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai semester II 2027, dengan proyeksi penerimaan negara sekitar Rp1,7 triliun pada periode awal pemberlakuan. Angka tersebut setara dengan sekitar 0,008% dari total target penerimaan perpajakan nasional yang dipatok di kisaran Rp2.300 triliun, sehingga secara fiskal kontribusinya masih tergolong marjinal meski secara regulasi berpotensi mengubah lanskap industri minuman olahan dalam negeri.

Di Satu Sisi: Urgensi Fiskal dan Kesehatan Publik

Dari perspektif kebijakan fiskal, cukai MBDK merupakan instrumen yang relatif baru dalam struktur penerimaan cukai nasional yang selama ini didominasi hasil tembakau. Kontribusi cukai hasil tembakau berada di kisaran Rp220 triliun per tahun, atau sekitar 96% dari total penerimaan cukai. Kondisi ini menciptakan konsentrasi risiko yang tinggi, karena setiap guncangan pada industri rokok langsung berdampak pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diversifikasi objek cukai dengan menambahkan MBDK dinilai sebagai langkah struktural untuk memperlebar basis penerimaan negara.

Argumentasi kesehatan publik turut memperkuat urgensi ini. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes pada penduduk usia di atas 15 tahun mengalami kenaikan dari 6,9% pada 2018 menjadi sekitar 11,7% pada 2023. Sementara itu, prevalensi obesitas pada orang dewasa naik dari 21,8% menjadi 23,4% pada periode yang sama. Konsumsi gula harian rata-rata penduduk Indonesia dilaporkan mencapai 130 gram per kapita per hari, jauh melampaui rekomendasi Kementerian Kesehatan sebesar 50 gram. Cukai dikenakan pada produk, bukan pada konsumen, sehingga secara teori mendorong produsen menurunkan kadar gula atau menaikkan harga jual yang pada akhirnya menekan konsumsi.

"Cukai sifatnya mengoreksi eksternalitas negatif. Kalau tujuannya mengubah perilaku, tarif harus cukup tinggi dan ada skema bertingkat berdasarkan kandungan gula," ujar seorang ekonom fiskal dari lembaga riset independen, yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Di Sisi Lain: Beban Industri dan Risiko Formalitas

Namun, kalangan pelaku industri menilai timing semester II 2027 berpotensi berbenturan dengan fase pemulihan daya beli rumah tangga. Indeks keyakinan konsumen (IKK) Bank Indonesia berada di level 123,5 pada paruh pertama 2025, di atas ambang optimistis 100, tetapi pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih tertahan di kisaran 4,9% year-on-year, di bawah rata-rata pra-pandemi yang mendekati 7%. Kenaikan harga akibat cukai dikhawatirkan menekan volume penjualan sektor minuman olahan yang memiliki elastisitas permintaan cukup tinggi terhadap harga.

Asosiasi industri minuman mencatat bahwa sektor ini menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja langsung dan lebih dari 2 juta tenaga kerja tidak langsung, mulai dari petani tebu, petani kopi, hingga jaringan distribusi UMKM. Setiap kenaikan harga 10% pada produk MBDK diproyeksi menurunkan volume penjualan antara 3% hingga 5% dalam dua kuartal pertama pemberlakuan. Risiko berikutnya adalah peralihan konsumsi ke produk berpemanis non-kemasan yang tidak terjangkau cukai, sehingga target kesehatan publik tidak tercapai sementara industri formal justru tergerus.

Fundamental, Sentimen Pasar, dan Proyeksi Jangka Menengah

Dari sisi fundamental, penerimaan Rp1,7 triliun pada tahun pertama perlu dibaca sebagai angka konservatif yang mencerminkan masa transisi registrasi barang kena cukai, pemasangan pita cukai baru, serta penyesuaian sistem informasi cukai. Pengalaman penerapan cukai plastik dan cukai minuman beralkohol menunjukkan bahwa penerimaan riil tahun pertama biasanya hanya mencapai 60% hingga 75% dari proyeksi awal, sebelum stabil pada tahun ketiga. Jika asumsi ini berlaku, penerimaan MBDK berpotensi menyentuh Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun pada 2029.

Sentimen pasar terhadap rencana ini cenderung terbelah. Emiten produsen minuman kemasan dengan portofolio dominan produk berpemanis berpotensi mengalami koreksi valuasi karena proyeksi laba per saham (EPS) dapat terpangkas. Sebaliknya, emiten dengan lini produk rendah gula atau air mineral justru berpeluang memperoleh relokasi portofolio investor. Tingkat likuiditas sektor barang konsumsi primer tetap terjaga karena permintaan bersifat inelastis, meski marjin kotor berpotensi tergerus oleh kenaikan biaya formulasi ulang produk.

Pada akhirnya, desain tarif akan menjadi variabel penentu. Skema cukai spesifik per liter, cukai ad valorem persentase harga, atau kombinasi keduanya akan menentukan distribusi beban antara produsen, distributor, dan konsumen. Tanpa pengawasan yang kuat, risiko kebocoran penerimaan dan pengalihan konsumsi ke produk ilegal menjadi nyata. Cukai MBDK bukan sekadar soal menambah pundi-pundi negara, melainkan ujian konsistensi kebijakan antara target fiskal, perlindungan industri, dan agenda kesehatan publik yang harus berjalan seiring.