Cek Fakta Liputan6: Link Pendaftaran PPPK BGN 2026 Hoaks

Maraknya informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial kembali menelan korban. Kali ini, giliran Badan Gizi Nasional (BGN) yang namanya dicatut dalam aksi penipuan berkedok rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2026. Tim Cek Fakta Liputan6 mengidentifikasi sebuah unggahan mencurigakan di Facebook yang menyebarkan tautan pendaftaran melalui aplikasi pesan instan WhatsApp, dengan klaim sebagai jalur resmi penerimaan PPPK di lingkungan BGN.

Modus operandinya cukup klasik namun tetap efektif menjerat korban. Pelaku menyebarkan pesan berantai berisi narasi bahwa BGN membuka rekrutmen besar-besaran untuk formasi PPPK 2026. Dalam pesan tersebut, disematkan sebuah tautan yang mengarahkan korban ke halaman eksternal—bukan situs resmi pemerintah dengan domain .go.id atau portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Korban yang lengah diminta memasukkan data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, hingga informasi sensitif lainnya yang berpotensi disalahgunakan untuk tindak kejahatan siber maupun penipuan finansial.

Mengenali Ciri-Ciri Tautan Rekrutmen Palsu

Penelusuran Cek Fakta Liputan6 mengungkap sejumlah kejanggalan pada tautan yang beredar tersebut. Pertama, BGN sebagai lembaga pemerintah yang baru terbentuk pada penghujung tahun 2024, hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi pembukaan rekrutmen PPPK untuk periode 2026. Kedua, seluruh proses pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK di Indonesia wajib melalui portal tunggal SSCASN di bawah kendali BKN, bukan melalui formulir daring tidak resmi yang disebar lewat grup WhatsApp atau Facebook.

Praktik phishing berkedok lowongan kerja seperti ini bukanlah fenomena baru. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat ribuan aduan masyarakat terkait penipuan daring bermodus rekrutmen palsu. Korban tidak hanya kehilangan data pribadi, tetapi juga dirugikan secara materiil karena pelaku kerap meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi, pembuatan berkas, atau jaminan kelulusan.

"Masyarakat harus waspada terhadap segala bentuk informasi rekrutmen yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah. BGN belum membuka pendaftaran PPPK untuk tahun 2026. Jika ada yang mengatasnamakan BGN dan meminta data pribadi atau sejumlah uang, itu dipastikan penipuan," tegas juru bicara BGN dalam klarifikasi yang dikutip oleh tim Cek Fakta Liputan6.

Langkah Verifikasi Lowongan Kerja Pemerintah

Agar tidak terjebak dalam pusaran penipuan rekrutmen, masyarakat perlu membekali diri dengan kemampuan verifikasi dasar. Literasi digital bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan tameng utama di era banjir informasi. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diterapkan setiap kali menerima informasi lowongan kerja, khususnya yang mengatasnamakan instansi pemerintah:

• Periksa domain situs. Seluruh portal rekrutmen resmi pemerintah menggunakan domain .go.id. Jika tautan yang diterima berakhiran .com, .net, .xyz, atau domain mencurigakan lainnya, segera tinggalkan.
• Akses langsung portal SSCASN. Kunjungi laman sscasn.bkn.go.id secara mandiri—bukan melalui tautan yang dikirimkan pihak tidak dikenal. Semua pengumuman CASN dan PPPK terpusat di portal ini.
• Cek silang di situs resmi instansi. Badan Gizi Nasional memiliki laman resmi yang dapat diakses publik. Informasi resmi tentang rekrutmen akan dimuat di sana, bukan disebar melalui pesan berantai WhatsApp.
• Waspada terhadap permintaan uang. Proses seleksi PPPK tidak dipungut biaya sepeser pun. Segala bentuk permintaan transfer uang dengan alasan apa pun adalah indikator kuat penipuan.

Tim Cek Fakta Liputan6 secara konsisten memantau dan membongkar klaim-klaim menyesatkan yang beredar di ruang digital. Dalam kasus ini, tautan pendaftaran PPPK BGN 2026 yang disebarkan melalui WhatsApp dan dipromosikan di Facebook dinyatakan hoaks. Masyarakat diimbau untuk tidak mengklik, tidak menyebarkan, dan segera melaporkan konten serupa melalui fitur pelaporan di platform media sosial atau kanal aduan Komdigi.