Dadang Supriatna: Profil dan Kinerja Bupati Bandung

Dadang Supriatna: Profil dan Kinerja Bupati Bandung

Dadang Supriatna, akrab disapa Kang DS, menjabat sebagai Bupati Bandung periode 2021–2024 setelah memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bandung tahun 2020. Berpasangan dengan aktor dan politikus Sahrul Gunawan, pasangan calon nomor urut 2 ini berhasil meraih 929.331 suara atau 55,94 persen dari total suara sah, mengungguli tiga pasangan calon lainnya. Dadang maju melalui koalisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia dilantik pada 26 April 2021 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menjelang akhir masa jabatan perdananya, Dadang kembali mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Bandung dalam Pilkada serentak 2024, kali ini berpasangan dengan Ali Syakieb, melanjutkan basis dukungan politik yang solid di wilayah dengan hampir 3,7 juta penduduk ini.

Profil dan Latar Belakang

Dadang Supriatna lahir di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada 2 Agustus 1971. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kabupaten Bandung, kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Langlangbuana Bandung. Jejak karir politiknya dimulai dari tingkat desa, ketika ia terpilih sebagai Kepala Desa Cangkuang Kulon selama dua periode berturut-turut sejak tahun 2000 hingga 2013. Pengalaman panjang di pemerintahan desa membentuk pemahamannya terhadap persoalan akar rumput. Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai kepala desa, Dadang terjun ke politik praktis. Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2014–2019 dari daerah pemilihan Jawa Barat II melalui PKB. Di parlemen provinsi, ia duduk di Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan, posisi yang mengasah kompetensinya dalam penganggaran dan pembangunan daerah. Pada Pemilu 2019, Dadang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat, namun memutuskan mundur ketika maju sebagai calon Bupati Bandung pada Pilkada 2020.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak dilantik, Dadang Supriatna mengusung visi pembangunan bertajuk Bedas — akronim dari Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera. Visi ini diterjemahkan ke dalam serangkaian program prioritas yang menyasar infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pelayanan dasar. Salah satu program paling menonjol adalah Pinjaman Bergulir Tanpa Bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan dana bergulir sebesar Rp50 miliar dengan skema tanpa bunga dan tanpa agunan. Hingga akhir tahun 2023, program ini telah menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 28.000 pelaku UMKM di 31 kecamatan, dengan tingkat pengembalian di atas 92 persen, menjadikannya salah satu model pembiayaan mikro daerah yang paling banyak direplikasi di Jawa Barat.

Di sektor infrastruktur, Dadang meluncurkan program Sabilulungan Jalan Mulus yang menargetkan perbaikan 1.000 kilometer jalan kabupaten dalam satu periode. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung mencatat hingga triwulan ketiga 2024, sebanyak 748 kilometer jalan telah direhabilitasi atau dibangun ulang, termasuk pembangunan 42 jembatan baru yang menghubungkan wilayah-wilayah terisolasi di Kecamatan Nagreg, Cicalengka, dan Rancaekek. Program ini didanai melalui alokasi APBD rata-rata Rp600 miliar per tahun untuk sektor infrastruktur, meningkat dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Di bidang pertanian, Dadang menggulirkan Program Tani Berdikari yang menyediakan bantuan alat mesin pertanian, subsidi pupuk organik, dan asuransi pertanian bagi 45.000 petani. Produksi padi Kabupaten Bandung meningkat dari 5,7 ton per hektare pada 2020 menjadi 6,2 ton per hektare pada 2023 berdasarkan data Dinas Pertanian setempat.

Tantangan dan Kontroversi

Meski sejumlah program memperoleh apresiasi, masa kepemimpinan Dadang Supriatna tidak sepi dari kritik. Persoalan kemacetan kronis di koridor Soreang-Margaasih dan penyelesaian proyek Jalan Tol Soreang–Pasirkoja yang mangkrak menjadi keluhan utama warga. Penanganan sampah darurat di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti yang kerap menimbulkan konflik antarwilayah juga belum menemukan solusi permanen. Dari sisi tata kelola, beberapa organisasi masyarakat sipil mempertanyakan kebijakan mutasi besar-besaran aparatur sipil negara yang dilakukan pada tahun pertama pemerintahannya, yang dinilai sebagian kalangan sarat muatan politik. Dadang juga menghadapi sorotan terkait proyek pembangunan Alun-Alun Soreang yang menelan anggaran Rp42 miliar namun baru beroperasi optimal setelah revisi desain. Meski demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya dalam survei Litbang Kompas pada akhir 2023 tercatat sebesar 64,7 persen, menunjukkan basis dukungan yang masih kuat menjelang kontestasi politik berikutnya.