BUMN Ikut Kelola Kawasan Industri Garam di NTT buat Geber Produksi

Beritadua.com, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng BUMN pergaraman PT Garam (Persero) untuk mempercepat swasembada garam nasional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional KKP 2026 di Jakarta, Rabu (2/7) lalu.

Dalam kerja sama ini, kedua pihak sepakat bersinergi dalam pengoperasian, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan kawasan K-SIGN secara profesional, produktif, dan berkelanjutan. Rincian teknis pelaksanaan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang segera diteken. Dengan masuknya PT Garam sebagai operator utama, diharapkan kawasan sentra garam di NTT tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat pertumbuhan industri garam nasional.

Optimisme KKP Hadirkan Sentra Garam Modern

Dirjen Koswara menegaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi KKP mendorong hilirisasi garam dalam negeri. "Dengan dukungan pengalaman PT Garam sebagai BUMN pergaraman, kami optimistis program K-SIGN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional yang mampu mendukung percepatan swasembada garam," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Beritadua.com, Minggu (5/7/2026).

"Dengan dukungan pengalaman PT Garam sebagai BUMN pergaraman, kami optimistis program K-SIGN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional yang mampu mendukung percepatan swasembada garam."

Pembangunan K-SIGN di Rote Ndao sendiri sejalan dengan target KKP untuk mengurangi ketergantungan impor garam, khususnya garam industri. Kawasan seluas ratusan hektare ini akan didesain dengan teknologi modern yang mampu menghasilkan volume garam berkualitas tinggi. PT Garam diharapkan mentransfer pengetahuan manajerial dan operasional yang telah teruji di sentra-sentra produksi garam lainnya, seperti di Madura dan Jawa Timur.

Nusa Tenggara Timur dipilih karena memiliki potensi alam berupa lahan pesisir yang luas, iklim yang mendukung evaporasi, dan minimnya curah hujan. Jika dikelola secara optimal, kawasan ini bisa menjadi lumbung garam baru di Indonesia bagian timur. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, produksi dari K-SIGN juga berpeluang ekspor, terutama ke negara-negara tetangga yang selama ini mengandalkan garam dari Australia.

Keterlibatan BUMN ini juga membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sekitar. PT Garam akan melibatkan petambak garam lokal dalam rantai pasok sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan. KKP menegaskan, pengelolaan kawasan akan mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan konservasi ekosistem pesisir.

Dengan integrasi antara sumber daya alam, pengalaman BUMN, dan dukungan kebijakan KKP, K-SIGN diharapkan mulai beroperasi penuh dalam dua tahun ke depan. Target awal, kawasan ini mampu menyumbang setidaknya 20 persen dari total produksi garam nasional dalam lima tahun, menekan impor, dan menjadikan Indonesia kembali mandiri dalam penyediaan garam.