BRAN Matangkan Struktur Kelembagaan Reforma Agraria Nasional

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per Agustus 2025, pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memasuki tahap penajaman struktur kelembagaan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria yang menjadi dasar hukum baru bagi penataan aset dan akses masyarakat terhadap tanah. Proses ini menandai pergeseran fundamental dari pendekatan administratif pertanahan menuju kerangka reforma agraria yang lebih terintegrasi.

Dasar Hukum dan Mandat Kelembagaan

UU Pengaturan Reforma Agraria memberikan mandat kepada BRAN untuk mengoordinasikan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Dalam kerangka ini, Kementerian ATR/BPN berperan sebagai kementerian induk yang menyiapkan regulasi teknis, sementara BRAN berfungsi sebagai badan pelaksana yang menjembatani kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pembagian tugas ini penting karena reforma agraria selama ini sering terkendala tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Indeks Reforma Agraria yang dirilis menunjukkan capaian baru sekitar 60-70 persen dari target nasional, menandakan masih ada ruang perbaikan signifikan dalam tata kelola.

Di Satu Sisi: Efisiensi dan Kepastian Hukum

Dari perspektif positif, pemisahan fungsi antara regulator dan pelaksana berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi. Selama ini, proses sertifikasi dan redistribusi tanah memakan waktu rata-rata 18-24 bulan per objek, dengan biaya transaksi tinggi akibat prosedur berlapis. Dengan BRAN yang fokus pada eksekusi, target redistribusi lahan seluas 9 juta hektare dalam periode 2025-2029 dinilai lebih terukur. Likuiditas kepemilikan tanah yang meningkat juga dapat mendorong inklusi keuangan, karena sertifikat tanah dapat dijadikan agunan kredit usaha rakyat. Proyeksi Bank Indonesia menunjukkan setiap 1 persen kenaikan kepemilikan tanah bersertifikat berkorelasi dengan pertumbuhan kredit mikro sekitar 0,3-0,5 persen.

Di Sisi Lain: Risiko Fragmentasi dan Kapasitas

Namun, sentimen pasar dan pengamat kebijakan menyoroti potensi fragmentasi kelembagaan. Penambahan badan baru berisiko menciptakan duplikasi anggaran dan memperlambat koordinasi lintas sektor. Rasio belanja pegawai terhadap total anggaran kementerian yang sudah mencapai sekitar 40 persen dikhawatirkan membengkak. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di daerah masih menjadi hambatan fundamental. Data OJK mencatat sengketa agraria masih menempati porsi signifikan dalam pengaduan sektor properti dan pertanahan, dengan tren year-on-year yang belum menunjukkan penurunan tajam. Tanpa penguatan pengawasan, BRAN berpotensi menghadapi masalah yang sama dengan lembaga sebelumnya.

Implikasi bagi Iklim Investasi dan Ekonomi

Bagi pelaku usaha, kepastian struktur BRAN menjadi sinyal penting terkait valuasi aset dan portofolio properti. Ketidakpastian regulasi dapat memicu capital outflow di sektor properti dan menahan minat investasi jangka panjang. Sebaliknya, jika tata kelola berjalan baik, reforma agraria dapat menjadi katalis pemerataan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan transparansi anggaran, digitalisasi data pertanahan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat. Tanpa itu, reforma agraria hanya akan menjadi proyek administratif tanpa dampak struktural bagi kesejahteraan masyarakat luas.