Biodiesel B50-B100 dan 12,7 Juta Hektare Lahan Kritis

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per awal 2025, Indonesia memiliki sekitar 12,7 juta hektare lahan hutan terdegradasi yang tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Riau, Kalimantan, hingga Papua. Angka tersebut setara dengan hampir 10 persen dari total luas kawasan hutan nasional yang mencapai 120,4 juta hektare. Lahan ini sebagian besar berupa hutan bekas tebangan, semak belukar, dan areal terbuka yang kehilangan tutupan vegetasi rapat. Pertanyaannya, dapatkah lahan tidur ini menjadi fondasi pengembangan biodiesel B50 hingga B100 yang selama ini bergantung pada kelapa sawit?

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengangkat gagasan tersebut dalam sebuah forum diskusi ekonomi hijau pekan ini. Menurutnya, lahan hutan terdegradasi memiliki potensi untuk ditanami tanaman penghasil minyak nabati non-pangan seperti nyamplung, kemiri sunan, dan malapari, yang tidak bersaing dengan komoditas pangan. Pendekatan ini dinilai dapat mendorong target pencampuran biodiesel hingga persentase yang jauh lebih tinggi dibandingkan B35 yang berlaku saat ini.

Di Satu Sisi: Peluang Menggenjot Bauran Energi Terbarukan

Di satu sisi, pemanfaatan lahan kritis untuk bahan baku biodiesel menawarkan peluang signifikan bagi portofolio energi terbarukan nasional. Saat ini, bauran energi terbarukan dalam bauran energi primer baru sekitar 13,1 persen pada 2024, sementara target pemerintah adalah 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Biodiesel memegang peran kunci karena kontribusinya mencapai sekitar 40 persen dari total energi terbarukan.

Dari sisi likuiditas dan neraca perdagangan, pengembangan biodiesel juga berpotensi menekan impor solar yang pada 2024 mencapai sekitar 12,5 juta kiloliter dengan nilai devisa sekitar USD 8,2 miliar. Setiap kenaikan 10 persen pencampuran biodiesel diperkirakan dapat menghemat devisa hingga USD 800 juta per tahun. Angka ini bukanlah proyeksi yang bisa diabaikan di tengah tekanan capital outflow dan pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlangsung.

"Lahan terdegradasi itu aset mati. Kalau kita bisa menghidupkannya dengan tanaman penghasil minyak non-pangan, kita sekaligus menyelesaikan dua masalah: energi dan restorasi lingkungan," ujar Hashim dalam forum tersebut.

Selain itu, pengembangan biodiesel berbasis lahan kritis dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah-daerah yang selama ini bergantung pada sektor kehutanan. Estimasi kasar menunjukkan setiap 100.000 hektare lahan yang ditanami dapat menyerap sekitar 15.000 hingga 20.000 tenaga kerja langsung di sepanjang rantai pasok, mulai dari pembibitan hingga pengolahan.

Di Sisi Lain: Tantangan Fundamental dan Sentimen Pasar

Namun, di sisi lain, realisasi gagasan ini menghadapi sejumlah hambatan fundamental. Pertama, produktivitas tanaman penghasil minyak non-pangan masih jauh di bawah kelapa sawit. Kelapa sawit mampu menghasilkan 4 hingga 5 ton minyak per hektare per tahun, sementara nyamplung hanya sekitar 1,5 ton dan kemiri sunan sekitar 2 ton per hektare. Artinya, untuk menggantikan sebagian pasokan biodiesel yang ada, dibutuhkan lahan yang jauh lebih luas atau teknologi ekstraksi yang lebih efisien.

Kedua, status hukum lahan hutan terdegradasi masih abu-abu. Sebagian besar berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikelola, tetapi sebagian lainnya masuk dalam kawasan hutan lindung dan konservasi. Perubahan peruntukan membutuhkan revisi regulasi yang tidak sederhana dan berpotensi menghadapi resistensi dari kelompok lingkungan.

Ketiga, dari sisi valuasi ekonomi, pengembangan biodiesel B50-B100 membutuhkan investasi besar pada infrastruktur kilang dan logistik. Estimasi kebutuhan investasi untuk menambah kapasitas pengolahan hingga 5 juta kiloliter per tahun berkisar antara Rp 45 triliun hingga Rp 60 triliun. Tanpa insentif fiskal yang jelas dan kepastian harga, sektor swasta cenderung menahan diri.

"Semangatnya bagus, tetapi kita perlu melihat rasio ekonomi secara jujur. Selama harga bahan baku non-pangan belum kompetitif, biodiesel berbasis lahan kritis masih akan bergantung pada subsidi," kata seorang analis energi dari lembaga riset independen.

Dari sisi sentimen pasar, rencana ini juga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku industri sawit. Sebagian produsen khawatir kebijakan baru akan mengalihkan insentif yang selama ini dinikmati sektor sawit ke komoditas baru yang belum terbukti. Padahal, industri sawit saat ini menopang sekitar 16,5 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta menyumbang devisa ekspor sekitar USD 30 miliar pada 2024.

Proyeksi dan Jalan Tengah

Ke depan, proyeksi pemerintah menunjukkan pencapaian B50 secara bertahap mulai 2026, dengan B100 sebagai target jangka panjang pada 2035. Jika seluruh lahan terdegradasi yang sesuai dimanfaatkan, potensi tambahan pasokan bahan baku diperkirakan mencapai 3 hingga 4 juta kiloliter per tahun, setara dengan sekitar 25 persen kebutuhan solar nasional.

Jalan tengah yang mungkin ditempuh adalah kombinasi antara pemanfaatan lahan kritis untuk tanaman non-pangan, peningkatan efisiensi teknologi pengolahan, serta insentif fiskal yang terukur. Tanpa keseimbangan tiga elemen tersebut, rencana ambisius ini berisiko berhenti sebagai wacana. Yang jelas, berdasarkan data yang ada, Indonesia memiliki bahan baku lahan yang cukup, tetapi tantangan terbesar tetap pada eksekusi dan konsistensi kebijakan.