Beredar Link Palsu Pendaftaran Bansos PKH 2026, Kemensos Beri Peringatan

Jakarta - Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya peredaran tautan atau link pendaftaran palsu yang mengatasnamakan Program Keluarga Harapan (PKH) 2026. Penelusuran fakta yang dilakukan tim Cek Fakta Liputan6.com mengonfirmasi bahwa informasi yang beredar luas di platform media sosial seperti Facebook tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

Tautan mencurigakan itu tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan berpotensi besar menjadi celah penipuan digital (phishing) yang menyasar data pribadi masyarakat prasejahtera. Modus penipuan ini biasanya memanfaatkan momen pencairan bantuan sosial tahap awal tahun untuk mengelabui korban.

Anatomi Modus Penipuan Digital Berkedok Bansos

Berdasarkan pola yang teridentifikasi, pelaku kejahatan siber menyebarkan pesan berantai di grup WhatsApp, halaman Facebook tidak resmi, dan akun-akun tiruan yang memuat narasi “Pendaftaran Bansos PKH 2026 Sudah Dibuka”. Dalam unggahan tersebut, disertakan sebuah tautan yang mengarahkan pengguna ke situs di luar domain resmi pemerintah.

Situs palsu itu didesain sangat mirip dengan laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Begitu korban mengakses tautan tersebut, mereka akan diminta untuk memasukkan data pribadi sensitif seperti:

• Nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Nomor Kartu Keluarga (KK)
• Alamat domisili lengkap
• Nomor telepon seluler yang terhubung dengan layanan perbankan

Jika data tersebut berhasil dikumpulkan, pelaku dapat dengan mudah mengakses dompet digital atau layanan perbankan korban. Dalam kasus yang lebih parah, data NIK dan KK bisa disalahgunakan untuk pinjaman online ilegal (pinjol) yang merugikan korban secara finansial.

Respon Tegas Kemensos dan Batas Waktu Pendaftaran

Pihak Kementerian Sosial menegaskan bahwa mekanisme pendaftaran bansos tidak pernah dilakukan melalui penyebaran tautan sembarangan di media sosial. Juru bicara terkait menyatakan bahwa proses update dan pendaftaran peserta PKH bersifat tertutup dan berbasis data terpadu.

"Kami tidak pernah menyebar link pendaftaran acak lewat WhatsApp atau Facebook. Seluruh mekanisme resmi hanya melalui aplikasi Cek bansos Kemensos dan situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Jika ada yang meminta data pribadi lewat tautan tidak dikenal, segera laporkan karena itu pasti penipuan," tegas pihak Kemensos saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa periode pendaftaran progresif untuk PKH 2026 secara spesifik belum dibuka secara massal mengingat validasi data penerima manfaat tengah berlangsung. Masyarakat harus curiga terhadap segala bentuk informasi yang mengklaim “pasti lolos” atau “dapat jatah” hanya dengan mengklik tautan.

Ciri-Ciri Tautan Palsu dan Domain Resmi

Agar tidak menjadi korban, masyarakat wajib memahami perbedaan domain resmi pemerintah dengan situs abal-abal. Situs resmi pemerintahan Indonesia selalu menggunakan domain .go.id. Berikut panduan perbandingannya:

• Resmi: cekbansos.kemensos.go.id (situs untuk mengecek status penerimaan, bukan pendaftaran terbuka).
• Palsu: bansos-pkh[.]web[.]id, daftar-bansos2026[.]my[.]id, atau variasi penggunaan blogspot dan sites.google.
• Tautan resmi tidak pernah mengarahkan ke halaman Google Form atau semacamnya untuk meminta NIK lengkap se-KK.

Tim Cek Fakta Liputan6.com juga menemukan bahwa tautan yang beredar di Facebook tersebut merupakan situs phishing klasik. Situs ini tidak memiliki halaman “Tentang Kami” yang jelas, tidak menampilkan logo resmi pemerintahan terbaru, dan biasanya memiliki banyak kesalahan penulisan (typo) pada narasi resminya.

Dampak Sosial: Korban Jiwa dan Harapan Palsu

Lebih dari sekadar kehilangan data, penipuan ini memberikan harapan palsu bagi masyarakat kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan. Emosi kecewa dan frustrasi sering kali dialami oleh warga yang sudah terlanjur mengisi data dan menunggu pencairan yang tak kunjung datang. Situasi ini memicu distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap program resmi pemerintah yang sejatinya krusial untuk pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, literasi digital menjadi tameng utama. Masyarakat diharapkan tidak langsung percaya pada informasi yang dibagikan oleh akun tidak resmi. Lakukan pengecekan silang (cross-check) melalui situs resmi atau media sosial terverifikasi milik Kemensos.

Langkah Preventif dan Pelaporan

Apabila Anda atau keluarga menemukan tautan mencurigakan serupa, berikut langkah yang harus diambil:

• Jangan klik atau bagikan: Hentikan penyebaran pesan berantai.
• Laporkan: Gunakan fitur “laporkan” di Facebook atau pesan teks sebagai spam.
• Pantau Rekening: Jika sudah terlanjur memberikan data, segera hubungi bank terkait untuk memblokir transaksi mencurigakan.

Pemerintah memastikan bahwa penyaluran bansos selalu mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pastikan hanya mengakses informasi melalui saluran komunikasi resmi Kemensos di nomor hotline 17117.