Anggaran Program Makan Bergizi Serap Rp153,2 Triliun

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September, realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp153,2 triliun dan menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Angka ini menempatkan program tersebut sebagai salah satu pos belanja sosial terbesar dalam sejarah fiskal nasional, setara dengan sekitar 6,5 persen dari total belanja negara pada periode yang sama, atau setara dengan kisaran 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2025.

Sebagai konteks, PDB adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun. Rasio 0,7 persen memberi gambaran bahwa injeksi fiskal program ini cukup signifikan untuk menggerakkan permintaan domestik, meski belum sebesar program perlindungan sosial lain yang bersifat jangka panjang.

Dua Sisi Pandang: Stimulus Fiskal versus Beban Anggaran

Di satu sisi, penyaluran dana sebesar Rp153,2 triliun ke 57 juta penerima berpotensi menopang konsumsi rumah tangga, terutama di daerah dengan daya beli rendah. Secara teori ekonomi, belanja pemerintah memiliki multiplier effect — efek berganda — karena setiap rupiah yang dibelanjakan penerima manfaat akan berputar kembali ke perekonomian lokal melalui pembelian bahan pangan, jasa katering, dan transportasi. Jika asumsi multiplier berada di kisaran 1,2 hingga 1,5, maka tambahan aktivitas ekonomi yang tercipta bisa mencapai Rp184 triliun hingga Rp230 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa tata kelola dan standar sanitasi terus diperbaiki, termasuk audit dapur mitra, sertifikasi higienitas, dan digitalisasi pelaporan penerima manfaat. Perbaikan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mengurangi risiko pemborosan anggaran.

Di sisi lain, besarnya serapan anggaran menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal. Rasio defisit anggaran terhadap PDB pada 2025 diperkirakan berada di kisaran 2,5 hingga 2,8 persen, mendekati batas legal 3 persen. Artinya, ruang fiskal untuk program lain semakin terbatas. Jika penerimaan negara meleset dari target — misalnya akibat pelemahan harga komoditas atau capital outflow — pemerintah berpotensi menghadapi tekanan likuiditas dalam pembiayaan program.

Dari sisi pasar, sentimen investor terhadap obligasi negara dapat terpengaruh apabila kebutuhan penerbitan surat utang meningkat untuk menutup belanja sosial berskala besar. Yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun menjadi indikator penting yang perlu dicermati, karena kenaikan yield berarti biaya utang pemerintah ikut naik.

Proyeksi dan Tantangan Tata Kelola

Mengacu pada pola realisasi triwulanan, proyeksi serapan anggaran MBG hingga akhir tahun berpotensi menembus Rp200 triliun, dengan jumlah penerima yang dapat bertambah mendekati 70 juta jiwa. Proyeksi ini bergantung pada kecepatan penyaluran di kuartal IV, kapasitas dapur mitra, serta kelancaran rantai pasok bahan pangan lokal.

Tantangan utamanya bukan sekadar besaran anggaran, melainkan kualitas belanja. Indeks pembangunan manusia (IPM) dan prevalensi stunting menjadi tolok ukur hasil yang harus menunjukkan tren perbaikan. Tanpa perbaikan indikator gizi yang terukur, program berisiko dinilai sebagai belanja konsumtif tanpa dampak struktural.

Respons Pengamat dan Arah Kebijakan

"Yang perlu diuji bukan hanya seberapa besar dana mengalir, tetapi seberapa efisien dana itu menjadi perbaikan gizi. Evaluasi berbasis data antropometri dan kehadiran sekolah harus menjadi standar," ujar seorang ekonom fiskal dari lembaga riset independen.

Ke depan, pemerintah menghadapi pilihan sulit: mempertahankan skala program demi dampak sosial, atau merasionalisasi anggaran demi menjaga fundamental fiskal. Kombinasi keduanya menuntut reformasi tata kelola, penguatan pengawasan, dan transparansi pelaporan agar valuasi belanja negara tetap kredibel di mata pasar maupun publik.