Anggaran Kemenko Infrastruktur Rp 276 Miliar Disetujui, AHY Tekankan Pentingnya Kerja Lapangan dan Pengawasan

Badan Anggaran DPR memberikan persetujuan terhadap pagu anggaran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp 276 miliar. Menteri Koordinator Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa alokasi dana tersebut tidak hanya untuk kegiatan koordinasi rutin, melainkan juga mencakup operasional menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis di seluruh pelosok tanah air.

"Jangan cuma lihat rapat di balik meja," ujar AHY dengan nada tegas seusai pertemuan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa tugas kementerian yang dipimpinnya jauh melampaui sekadar forum-forum pertemuan formal. Menurut laporan yang diterima media kami, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memiliki spektrum tanggung jawab yang sangat luas, terutama dalam memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur benar-benar terhubung dengan agenda prioritas nasional.

AHY merinci bahwa infrastruktur tidak boleh dibangun semata-mata demi mengejar target fisik atau seremonial belaka. Seluruh pembangunan harus memiliki orientasi jelas terhadap sejumlah pilar utama bangsa. Di antaranya adalah memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjamin ketersediaan air bersih, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan anggaran yang telah disetujui tersebut, kementerian berencana mengintensifkan fungsi koordinasi lintas sektor dan pengawasan langsung ke lapangan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa dana pembangunan terserap secara efektif sesuai peruntukannya, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai penjuru negeri. Beritadua.com akan terus memantau perkembangan implementasi anggaran ini.