Analis Soroti Dua Sisi Peran Collection Agent di Kasus KUR Jember

Terungkapnya kasus dugaan penyelewengan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Jember yang merugikan negara hingga Rp41,4 miliar kembali membuka perdebatan tentang titik rawan dalam rantai penyaluran kredit bersubsidi. Penetapan tiga tersangka oleh aparat penegak hukum tidak hanya menyisakan pertanyaan tentang celah pengawasan, tetapi juga mengarahkan sorotan tajam pada peran collection agent yang kerap luput dari audit ketat. Di tengah upaya pemerintah mendorong inklusi keuangan dan pemulihan UMKM pascapandemi, kasus ini menjadi pengingat bahwa instrumen penjaminan dan penagihan yang justru diciptakan untuk memitigasi risiko dapat berbalik menjadi pintu masuk moral hazard.

Anatomi Kasus: Dari Penagihan ke Penyelewengan

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari laporan investigasi, modus operandi dalam kasus Jember berpusat pada penyalahgunaan wewenang oleh oknum collection agent yang bekerja sama dengan pihak internal bank penyalur. Dana KUR yang semestinya diterima oleh debitur mikro justru disedot melalui skema fiktif, mulai dari pemotongan pencairan hingga manipulasi setoran angsuran. Dari total kerugian Rp41,4 miliar, sebagian besar diduga mengalir melalui celah yang terbuka lebar pada proses penagihan di lapangan, di mana collection agent bertindak sebagai ujung tombak sekaligus penentu arus kas kembali ke bank.

Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menekankan bahwa peran ganda collection agent inilah yang kerap menjadi sumber masalah. "Mereka memiliki akses langsung terhadap debitur dan pengetahuan mendetail tentang profil pembayaran. Tanpa pengawasan berlapis, godaan untuk merekayasa data angsuran atau bahkan menciptakan debitur siluman menjadi sangat besar," jelasnya dalam sebuah diskusi terbatas. Ia menambahkan bahwa praktik serupa bukanlah yang pertama, namun seringkali baru terbongkar setelah nominal kerugian membengkak signifikan.

Pro: Efisiensi Penagihan dan Kontribusi terhadap NPL

Di satu sisi, penggunaan collection agent dalam ekosistem KUR memiliki justifikasi bisnis yang kuat. Bank penyalur—terutama bank BUMN yang mendominasi penyaluran KUR—kerap mengandalkan tenaga penagih eksternal untuk menjangkau segmen mikro di daerah yang sulit diakses secara digital. Tanpa kehadiran mereka, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) KUR berpotensi melambung melampaui batas toleransi penjaminan. Data Otoritas Jasa Keuangan per akhir 2025 menunjukkan bahwa NPL KUR nasional terjaga di kisaran 2,8 persen, sebuah angka yang relatif sehat untuk portofolio kredit UMKM. Kontribusi collection agent dalam menjaga angka ini, terutama dengan melakukan pendekatan personal dan penjadwalan ulang, diakui oleh banyak praktisi perbankan.

Dari sudut pandang penjamin, yaitu Askrindo dan Jamkrindo, keberadaan collection agent juga mempercepat proses klaim dan subrogasi. Semakin cepat kredit bermasalah ditangani, semakin kecil beban klaim yang harus ditanggung oleh anggaran negara. Dalam konteks penyaluran KUR yang mencapai lebih dari Rp300 triliun secara nasional pada tahun lalu, setiap satu persen efisiensi penagihan bernilai triliunan rupiah potensi penghematan.

Kontra: Celah Moral Hazard dan Minimnya Regulasi

Namun di sisi lain, justru efisiensi ini membawa risiko tersembunyi. Tidak seperti pegawai bank yang terikat kode etik dan pengawasan internal berlapis, collection agent seringkali merupakan tenaga alih daya dengan ikatan kontraktual jangka pendek dan insentif berbasis komisi. Struktur insentif ini, menurut Ibrahim Assuaibi, menciptakan moral hazard yang akut: "Ketika pendapatan seorang collection agent sangat bergantung pada volume penagihan, ada kecenderungan untuk membesar-besarkan angka tunggakan atau bahkan menciptakan piutang fiktif agar target komisi tercapai."

Lebih jauh, regulasi tentang tata kelola collection agent di Indonesia masih terfragmentasi. Belum ada standar baku yang mengatur batas minimal kualifikasi, mekanisme pengawasan, hingga audit jejak digital atas setiap interaksi penagihan. Dalam kasus Jember, diduga kuat para tersangka memanfaatkan absennya dashboard pemantauan real-time antara bank, penjamin, dan debitur untuk merekayasa laporan penagihan selama berbulan-bulan tanpa terdeteksi.

Aspek lain yang disorot adalah potensi benturan kepentingan. Beberapa collection agent diketahui juga memiliki hubungan afiliasi dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro setempat, yang membuka peluang pengalihan dana KUR ke usaha lain di luar peruntukan semula. Hal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi keuangan, tetapi juga menggerus tujuan awal KUR sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM.

Dampak pada Kepercayaan dan Ruang Fiskal

Skandal Jember ini berpotensi memicu efek domino pada ekosistem KUR secara nasional. Pertama, kepercayaan penjamin dan pemangku kepentingan terhadap mekanisme penagihan berbasis collection agent akan menurun, memaksa pemerintah untuk mengkaji ulang skema penjaminan yang selama ini dianggap minim risiko. Kedua, peningkatan klaim penjaminan akibat kredit fiktif akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tidak langsung, mengurangi ruang fiskal untuk subsidi bunga KUR di periode mendatang.

Bagi pelaku UMKM di Jember dan sekitarnya, kasus ini menciptakan sentimen negatif yang dapat memperlambat penyaluran KUR baru. Bank penyalur biasanya merespons dengan memperketat prosedur pencairan, sehingga debitur potensial yang benar-benar membutuhkan modal kerja justru terkena imbas. Dari data historis, setiap kali terjadi kasus penyelewengan KUR, realisasi penyaluran di wilayah terkait cenderung terkontraksi sebesar 15–20 persen pada kuartal berikutnya.

Jalan Keluar: Digitalisasi dan Pengawasan Berbasis Data

Sejumlah solusi konkret mulai mengemuka. Pertama, digitalisasi menyeluruh pada rantai penagihan, termasuk pencatatan elektronik setiap transaksi angsuran yang langsung terintegrasi dengan sistem bank dan penjamin, sehingga rekayasa data menjadi jauh lebih sulit. Kedua, penetapan sertifikasi wajib bagi collection agent yang menangani kredit bersubsidi, lengkap dengan uji kelayakan dan verifikasi latar belakang berkala. "Sudah saatnya collection agent diperlakukan seperti profesi keuangan lainnya, dengan izin resmi dan kode etik yang dapat ditegakkan," tegas Ibrahim Assuaibi.

Ketiga, perlu ada pemisahan fungsi antara penagihan dan verifikasi lapangan. Selama ini, satu orang collection agent seringkali merangkap tugas menagih, memverifikasi usaha debitur, hingga memberikan rekomendasi restrukturisasi. Pemisahan ini akan menciptakan check and balances alami di tingkat lapangan. Terakhir, insentif bagi collection agent perlu dikaitkan tidak hanya dengan nominal pembayaran yang diterima, tetapi juga dengan kualitas portofolio jangka panjang dan kepuasan debitur.

Kasus Jember sejatinya adalah cermin dari tantangan besar dalam menjaga integritas program KUR yang sudah menjadi salah satu pilar utama pembiayaan UMKM nasional. Tanpa perbaikan tata kelola di level penagihan, setiap rupiah subsidi yang digelontorkan rawan menjadi bancakan segelintir pihak. Pilihan antara efisiensi dan keamanan tidak harus menjadi dilema, asalkan sistem dirancang untuk saling mengunci, bukan saling menutupi.

Baca juga:

• Kajian Hukum Penanganan Tuberkulosis di Indonesia
• Perjuangan Sengit Calon Pebulutangkis Muda di Audisi PB Djarum Pekanbaru