Amran Jelaskan Peran MBG dalam Lonjakan Harga Pangan Hewani

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memberikan penjelasan terbuka bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi motor penggerak kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam beberapa waktu terakhir. Momentum tersebut semakin terasa setelah masa libur panjang sekolah berakhir dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Menurut Amran, pemerintah justru melihat fenomena ini sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, agar peternak tidak terjepit oleh harga yang anjlok di bawah patokan resmi.

Dalam keterangannya, Mentan menekankan bahwa arah kebijakan pangan saat ini tidak semata-mata mengejar harga murah bagi konsumen, melainkan juga memastikan keseimbangan agar pelaku usaha di hulu tetap memperoleh marjin yang layak. “Kami terus memantau agar harga di tingkat peternak tidak melorot ke bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Program MBG menjadi salah satu instrumen yang secara alami menopang permintaan,” ujar Amran, mengutip kembali prinsip dasar yang dipegang kementeriannya.

Kembalinya Permintaan MBG PascaLibur Sekolah

Program MBG yang menyasar jutaan peserta didik di seluruh Indonesia memiliki pola permintaan yang sangat erat kaitannya dengan kalender akademik. Sepanjang libur semester atau hari besar keagamaan, distribusi makanan bergizi di sekolah otomatis terhenti. Akibatnya, serapan komoditas protein hewani seperti telur dan daging ayam menurun untuk sementara waktu. Kondisi ini kerap membuat harga di tingkat peternak bergerak turun karena pasokan yang melimpah tidak terserap optimal oleh pasar reguler.

Begitu sekolah kembali dibuka, kebutuhan harian MBG langsung meningkat tajam. Berdasarkan data yang dihimpun dari asosiasi peternak, program ini menyerap sekitar 10–15 persen dari total produksi telur nasional per hari selama musim sekolah berjalan. Untuk daging ayam, volumenya juga tidak sedikit mengingat menu-menu yang disajikan kerap mengandalkan sumber protein tersebut. Permintaan instan dalam skala besar itulah yang menurut Mentan memberikan tekanan ke atas pada harga di pasaran, terutama di sentra-sentra produksi utama seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera.

Amran tak menampik bahwa kenaikan harga tersebut juga dipicu faktor lain, seperti melonjaknya biaya pakan ternak dan harga bibit ayam umur sehari (day old chick/DOC) yang bergejolak. Namun ia menegaskan bahwa keberadaan MBG mencegah harga jatuh terlalu dalam saat produksi sedang tinggi. “Tanpa program ini, mungkin peternak kita akan menjerit karena harga telur bisa di bawah HPP pada momen-momen tertentu,” ungkapnya.

Mekanisme HPP sebagai Jaring Pengaman

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk telur ayam ras dan ayam pedaging merupakan acuan dasar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian. Saat ini, HPP telur ayam ras di tingkat peternak berada pada kisaran Rp24.000 per kilogram, sedangkan untuk ayam hidup di kandang sekitar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kg. Ketika harga pasar menyentuh atau melampaui level tersebut, peternak sudah bisa menutup biaya pokok produksi dan mendapat keuntungan wajar.

Pada periode pasca-libur kemarin, harga telur di tingkat peternak sempat merangkak naik hingga menyentuh angka Rp27.000–Rp28.000 per kg, sementara ayam hidup menyentuh Rp22.500 per kg. Angka itu jelas di atas HPP, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan intervensi berupa pembelian langsung untuk mengerek harga. Sebaliknya, pemerintah justru menempuh cara halus dengan menjaga volume serapan MBG agar tetap tinggi, sekaligus mengantisipasi kemungkinan pasokan berlebih yang bisa memicu kejatuhan harga secara tiba-tiba.

Amran menambahkan, kementeriannya secara berkala berkoordinasi dengan Bulog dan dinas pangan daerah untuk memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kelebihan produksi. Apabila ditemukan daerah dengan harga di bawah HPP, pemerintah siap menyerap kelebihan pasokan melalui mekanisme bantuan pangan atau program lain. Langkah ini diharapkan bisa menjaga keseimbangan psikologis pasar sehingga para tengkulak tidak seenaknya mempermainkan harga di tingkat peternak kecil.

Sisi Lain: Inflasi dan Daya Beli Konsumen

Kendati kebijakan tersebut berdampak positif bagi peternak, Amran tidak menutup mata terhadap potensi tekanan inflasi yang ditimbulkan. Kenaikan harga telur dan daging ayam adalah penyumbang utama inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) dalam beberapa bulan terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau terhadap inflasi umum cukup signifikan, dengan telur dan daging ayam menjadi kontributor terbesar kedua setelah cabai.

“Kami tentu sadar, konsumen juga harus terlindungi. Jangan sampai harga melambung terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sebabnya, kami terus menjaga rantai pasok dan mengupayakan efisiensi distribusi,” kata Amran. Pemerintah, lanjutnya, mendorong agar distribusi MBG mengoptimalkan pasokan dari peternak lokal sehingga memangkas biaya logistik yang kerap membebani harga akhir di tingkat konsumen.

Di sisi lain, para ekonom menilai program MBG sejatinya menciptakan keseimbangan baru di pasar pangan. Sebelum program ini berjalan, peternak sering kali terjebak dalam siklus harga rendah yang merugikan, terutama pada masa panen raya. Dengan adanya permintaan tetap dari MBG, harga menjadi lebih stabil dan terprediksi. Namun agar tidak memicu ekspektasi inflasi, transparansi data dan penjadwalan pengadaan perlu diperkuat. Amran berjanji akan merilis data serapan MBG secara berkala kepada publik agar pelaku pasar bisa memperhitungkan ekspektasi harga secara lebih rasional.

Proyeksi dan Strategi ke Depan

Menghadapi sisa tahun ini, Kementerian Pertanian proyeksikan bahwa produksi telur dan daging ayam masih akan tumbuh sekitar 3–5 persen dibandingkan tahun lalu, berkat perbaikan teknologi budidaya dan stabilnya harga pakan setelah pemerintah melakukan importasi jagung yang lebih terukur. Namun tantangan musiman seperti cuaca ekstrem dan penyakit ternak tetap menjadi faktor risiko yang bisa mempengaruhi sisi suplai.

Amran menuturkan, pihaknya akan terus mengevaluasi dampak MBG terhadap rantai pasok pangan. Jika ditemukan bahwa lonjakan permintaan dari program ini terlalu mendominasi dan menyebabkan gejolak harga yang sulit dikendalikan, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian menu atau diversifikasi sumber protein lain seperti ikan dan kacang-kacangan. “Fleksibilitas adalah kunci. Kami tidak ingin menciptakan ketergantungan baru yang justru memicu distorsi,” ucapnya.

Bagi peternak mandiri, sinyal dari pemerintah ini cukup melegakan. Selama bertahun-tahun, mereka kerap berada dalam posisi yang sulit: ketika harga tinggi, keuntungan justru banyak dinikmati pedagang besar; ketika harga anjlok, mereka yang paling merugi. Kehadiran MBG sebagai penyerap tetap setidaknya memberikan kepastian pasar. Namun demikian, peternak juga diminta untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk agar mampu bersaing secara berkelanjutan, karena program pemerintah bisa saja direvisi sewaktu-waktu sesuai dinamika fiskal dan prioritas nasional.

Dengan demikian, pernyataan Mentan Amran Sulaiman ini menegaskan bahwa kebijakan pangan nasional sedang memasuki fase di mana instrumen perlindungan sosial seperti MBG juga berfungsi sebagai stabilisator harga di tingkat hulu. Dua kutub yang selama ini sering berseberangan—konsumen dan produsen—kini dicoba diselaraskan lewat pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data. Publik tentu menanti apakah keseimbangan tersebut benar-benar dapat dijaga dalam jangka panjang, di tengah kompleksitas rantai pasok pangan nasional yang masih jauh dari sempurna.