Agrinas Bantah Isu Gaji Tak Layak Pengelola Koperasi Merah Putih

Joao, pimpinan tertinggi Agrinas, akhirnya merespons spekulasi yang berkembang mengenai tingkat kesejahteraan para pengelola Koperasi Merah Putih. Dalam pernyataan resmi, ia mengungkapkan bahwa selama sepekan terakhir, manajemen Agrinas secara intensif memonitor dan mengaudit sistem penggajian yang berjalan. Langkah ini diambil bukan semata-mata karena tekanan publik, melainkan bagian dari siklus evaluasi triwulanan yang memang dijadwalkan. Namun, momentumnya bersinggungan dengan isu yang menyebut penghasilan pengelola koperasi di bawah standar layak, sehingga klarifikasi ini menjadi sorotan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis per Maret 2025, rata-rata upah nominal pekerja di sektor koperasi nasional berada pada level Rp3,24 juta per bulan. Angka ini menunjukkan penurunan tipis sebesar 0,8 persen secara year-on-year (yoy) dibandingkan kuartal I 2024. Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset koperasi di Indonesia mencapai Rp182,3 triliun pada akhir 2024, dengan rasio likuiditas rata-rata 132 persen, mengindikasikan ruang fiskal yang cukup untuk penyesuaian remunerasi. Di tengah angka-angka makro tersebut, Koperasi Merah Putih sebagai salah satu entitas binaan Agrinas memiliki karakteristik unik: sekitar 70 persen portofolionya bergerak di sektor agro, yang marjinnya tipis namun menyerap tenaga kerja signifikan.

Potret Remunerasi dan Perbandingan Sektoral

Jika ditarik lebih spesifik, rerata gaji pengelola koperasi di Pulau Jawa—tempat mayoritas unit Koperasi Merah Putih beroperasi—berkisar Rp3,8 juta hingga Rp4,5 juta per bulan untuk jenjang manajer. Angka ini memang lebih rendah 15–22 persen dibandingkan posisi serupa di perbankan mikro atau BPR, yang menawarkan median Rp5,2 juta. Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan struktur permodalan koperasi yang mengandalkan simpanan anggota, sehingga alokasi untuk biaya personel cenderung konservatif. Di sisi lain, benefit non-gaji seperti jaminan sosial, pelatihan, dan bagi hasil usaha seringkali tidak tercermin dalam nilai take-home pay, membuat perbandingan sekadar nominal menjadi kurang utuh.

Dua Sisi Polemik Kesejahteraan Pengelola

Di satu sisi, kalangan serikat pekerja dan pengamat koperasi menilai bahwa upah di bawah Rp4 juta tidak mencerminkan beban kerja yang semakin kompleks, terutama sejak Koperasi Merah Putih mendorong digitalisasi layanan pada 2024. “Pengelola kini tidak hanya menjalankan operasional harian, tetapi juga mengelola platform digital dan menjaga kualitas kredit macet yang angkanya naik menjadi 4,2 persen dari sebelumnya 3,5 persen,” ujar seorang perwakilan paguyuban. Mereka mendesak Agrinas sebagai induk agar mengucurkan insentif tambahan, mengingat kontribusi koperasi terhadap ekosistem distribusi pangan Agrinas mencapai 28 persen dari total volume.

Di sisi lain, manajemen Agrinas menyodorkan perspektif fundamental usaha. Dengan marjin laba bersih koperasi yang hanya 3,1 persen pada 2024, menaikkan gaji secara agresif berisiko menggerus modal kerja. Joao menyampaikan bahwa sistem penggajian yang kini diaudit sudah mengacu pada struktur upah minimum kabupaten ditambah komponen kinerja variabel. “Skema bagi hasil usaha sebenarnya bisa mendongkrak total pendapatan pengelola hingga 30 persen di atas gaji pokok, asalkan target profit tercapai. Sayangnya, fluktuasi harga komoditas tahun lalu membuat target itu tidak selalu terpenuhi,” jelasnya. Data internal Agrinas menunjukkan bahwa 65 persen pengelola menerima tambahan insentif pada kuartal IV 2024, meski nilainya lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Respons Pasar dan Proyeksi ke Depan

Isu ini sempat memicu capital outflow minor di unit simpan pinjam Koperasi Merah Putih, dengan penarikan dana anggota naik 7 persen dalam dua pekan terakhir, menurut catatan internal. Namun, Joao menegaskan bahwa likuiditas masih aman dengan rasio kas 18 persen. Agrinas berencana merampungkan audit sistem gaji pada akhir bulan ini dan akan mempublikasikan rekomendasinya, termasuk kemungkinan penyesuaian struktur insentif berbasis profitabilitas unit. Sementara itu, para analis menyarankan agar evaluasi tidak hanya terpaku pada angka, melainkan mengintegrasikan indeks kebahagiaan pengelola dan produktivitas.

“Koperasi yang sehat adalah yang mampu menyeimbangkan kesejahteraan pengurus dan keberlanjutan usaha. Jika hanya mengejar efisiensi, risiko kehilangan talenta ke sektor fintech akan semakin besar,” kata Budi Santoso, ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia.

Dengan fundamental aset yang tumbuh 9 persen yoy, Koperasi Merah Putih sesungguhnya memiliki pijakan yang kokoh. Tantangannya adalah menerjemahkan pertumbuhan aset itu menjadi pendapatan riil bagi para pengelolanya tanpa mengorbankan prinsip koperasi. Publik kini menanti hasil audit Agrinas, yang diharapkan menjadi jalan tengah antara tuntutan kesejahteraan dan realitas neraca.

Baca juga:

• Sandy Tumiwa dan Perjuangan Merebut Kembali Pelukan Anak
• Irjen Pol. Pipit Rismanto: Profil dan Kinerja Kapolda Kalimantan Barat