327 Emiten Belum Penuhi Syarat Free Float 15 Persen

Hingga saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa dari total sekitar 913 perusahaan tercatat, sebanyak 327 emiten masih belum memenuhi ketentuan minimal porsi saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen. Angka tersebut setara dengan 35,82 persen dari keseluruhan emiten yang terdaftar, menandakan masih besarnya tantangan penerapan tata kelola pasar modal yang lebih inklusif.

Ketentuan free float minimum 15 persen sejatinya telah diatur dalam peraturan bursa dan merupakan bagian dari upaya meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta memperluas basis investor ritel dan institusi. Free float sendiri merujuk pada jumlah saham yang dimiliki oleh publik—bukan oleh pemegang saham pengendali, pendiri, atau pihak terafiliasi—sehingga semakin tinggi porsinya, semakin mudah suatu saham diperjualbelikan tanpa gejolak harga yang berlebihan.

Latar Belakang Aturan dan Tujuannya

Regulasi free float diperkenalkan untuk memastikan bahwa saham yang diperdagangkan di bursa tidak sekadar menjadi kendaraan bagi segelintir pemilik, melainkan benar-benar menjadi instrumen investasi publik. Dengan batas 15 persen, BEI ingin mendorong emiten agar lebih banyak memberikan akses kepemilikan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan memperdalam pasar dan meningkatkan kapitalisasi bursa. Semakin tinggi free float, maka saham tersebut dinilai lebih likuid dan berpotensi masuk dalam indeks-indeks acuan seperti LQ45 atau IDX30, yang juga mensyaratkan persentase minimum saham publik tertentu.

Namun, di lapangan, implementasi aturan ini tidak selalu mulus. Banyak emiten yang awalnya tercatat dengan porsi publik di bawah 15 persen masih belum bisa menyesuaikan diri meski telah diberikan tenggat waktu oleh otoritas. BEI sebelumnya telah memberikan relaksasi dan keringanan melalui mekanisme perpanjangan waktu, namun jumlah emiten yang belum comply tetap berada di angka yang signifikan.

Mengapa Banyak Emiten Belum Memenuhi?

Di satu sisi, ada pandangan bahwa ketentuan free float ini memaksa pemegang saham pendiri untuk melepas sebagian hartanya dalam kondisi pasar yang mungkin tidak ideal. Dalam situasi di mana harga saham sedang tertekan atau minat investor rendah, aksi korporasi penambahan saham publik—baik melalui private placement, right issue, atau divestasi—bisa berdampak dilutif terhadap harga saham dan merugikan pemegang saham existing. Selain itu, di perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi di tangan keluarga atau grup usaha, keengganan untuk mengurangi porsi kepemilikan juga menjadi kendala utama. Mereka khawatir kehilangan kendali strategis atau menambah beban kepatuhan baru.

Di sisi lain, banyak pelaku pasar dan analis menilai bahwa ketidakpatuhan ini justru mencerminkan lemahnya komitmen emiten terhadap prinsip transparansi dan perlindungan pemegang saham publik. Pasalnya, free float yang rendah sering kali diiringi dengan minimnya transaksi dan rentang bid-ask yang lebar, sehingga saham menjadi tidak menarik bagi investor institusi berbasis reksa dana atau dana pensiun. Dengan tetap bertengger di bawah 15 persen, emiten tersebut pada dasarnya membatasi akses modal baru dari pasar, yang justru bertentangan dengan tujuan awal perusahaan go public.

Dampak dan Konsekuensi

Jika ketentuan free float tidak terpenuhi, emiten dapat menghadapi sanksi bertahap dari bursa, mulai dari peringatan tertulis, suspensi perdagangan, hingga potensi delisting. Namun, selama ini BEI cenderung mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan kesempatan emiten untuk menyusun rencana aksi penyesuaian free float. Dalam catatan terbaru, beberapa emiten masih berada dalam proses konsultasi dengan konsultan keuangan guna merancang langkah yang paling minim risiko terhadap fluktuasi harga.

"Ketidakpatuhan free float lebih dari 35 persen emiten menunjukkan bahwa pasar modal kita masih didominasi oleh emiten dengan struktur kepemilikan tertutup. Ini bukan saja soal angka, melainkan tentang kualitas likuiditas yang ujung-ujungnya memengaruhi daya tarik bursa kita di mata investor global," ujar ekonom senior lembaga riset pasar, di Jakarta.

Analis lain menambahkan bahwa selama periode pasar bearish, upaya pemenuhan free float memang bisa menjadi dilema. "Di satu sisi, bursa ingin memaksa perusahaan membuka kepemilikan, namun di sisi lain kondisi pasar yang lesu bisa menjadi penghalang. Solusi yang mungkin adalah memberi insentif—misalnya keringanan biaya pencatatan atau perpanjangan masa penyesuaian—tanpa menghilangkan batas akhir yang tegas," jelasnya.

Langkah BEI ke Depan

BEI sendiri terus melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap emiten yang belum comply. Beberapa strategi yang didorong antara lain mendorong emiten untuk melakukan aksi penjualan saham treasuri ke publik, atau mengalihkan saham milik pendiri kepada pihak-pihak yang tidak terafiliasi. Bursa juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan insentif berupa status "papan utama" atau "papan pengembangan" yang mengharuskan pemenuhan free float lebih tinggi sebagai prasyarat naik kelas.

Ke depan, diharapkan semakin banyak emiten yang menyadari bahwa kepatuhan terhadap free float bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan strategi untuk meningkatkan likuiditas dan valuasi saham. Sebuah studi internal menunjukkan bahwa saham dengan free float di atas 20 persen memiliki rata-rata volume perdagangan harian yang jauh lebih tinggi dibanding saham-saham di bawah ambang tersebut. Hal ini pada akhirnya berpotensi menurunkan cost of equity dan membuka akses pendanaan yang lebih murah bagi perusahaan.

Prospek Hingga Akhir Tahun

Dengan tenggat yang terus berjalan, pelaku pasar berharap BEI tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas demi kredibilitas bursa. Meski jumlah emiten yang belum memenuhi free float masih tinggi, optimisme muncul dari semakin banyaknya perusahaan yang menyadari arti penting reformasi struktur permodalan. Beberapa emiten besar juga dilaporkan sedang dalam proses pengaturan ulang portofolio pemegang saham untuk memperbesar free float, yang diharapkan menjadi contoh bagi emiten lain.

Hingga saat ini, dari total 913 emiten yang tercatat, jumlah yang telah memenuhi free float di atas 15 persen masih lebih mendominasi, namun bukan berarti tanpa catatan. Sebanyak hampir sepertiga dari populasi bursa masih menyisakan pekerjaan rumah. Bagi investor, data ini menjadi sinyal untuk mencermati tidak hanya fundamental keuangan, melainkan juga struktur saham publik sebagai indikator likuiditas dan good corporate governance. Dengan demikian, diharapkan pada tahun depan, presentase emiten yang belum comply dapat ditekan hingga di bawah 20 persen, menjadikan pasar modal Indonesia semakin matang dan berdaya saing global.