Utang RI 70,2 Persen Rupiah, Pemerintah Klaim Aman dari Gejolak Dolar

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia per akhir 2024, komposisi utang pemerintah Indonesia tercatat didominasi instrumen berdenominasi rupiah, yakni mencapai 70,2 persen dari total portofolio surat berharga negara (SBN). Pemerintah menegaskan struktur tersebut membuat posisi fiskal relatif terlindungi dari fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama ketika indeks dolar global (DXY) mengalami penguatan yang menekan mata uang negara berkembang. Sisanya sekitar 29,8 persen berupa utang valuta asing, dengan porsi terbesar dalam denominasi dolar AS, yen Jepang, dan euro.

Dalam terminologi ekonomi, utang berdenominasi rupiah berarti kewajiban pokok dan bunga tidak ikut membengkak ketika kurs melemah. Sebaliknya, utang valas menimbulkan apa yang disebut currency mismatch, yakni ketidaksesuaian antara mata uang penerimaan negara dan mata uang kewajiban. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri berada di kisaran 39 persen, masih di bawah batas legal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Di Satu Sisi: Struktur Rupiah Menjadi Bantalan Fiskal

Argumen utama pemerintah adalah bahwa dominasi rupiah memberikan ruang fiskal yang lebih stabil. Ketika rupiah melemah, misalnya dari Rp15.500 menjadi Rp16.200 per dolar AS, beban bunga utang valas memang naik, tetapi dampaknya terbatas karena hanya menyentuh kurang dari sepertiga total portofolio. Pemerintah juga mencatat bahwa sebagian besar utang valas memiliki tenor panjang dan bunga tetap, sehingga tidak serta-merta menimbulkan tekanan likuiditas jangka pendek.

"Struktur utang yang mayoritas dalam rupiah memberi fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengelola anggaran tanpa harus terus-menerus menyesuaikan asumsi kurs secara drastis," ujar seorang pejabat fiskal dalam paparan APBN Kita, tanpa menyebut nama institusi.

Selain itu, kepemilikan SBN oleh investor domestik terus meningkat, kini mencapai sekitar 87 persen, sementara investor asing hanya menguasai sekitar 13 persen. Tingginya porsi investor lokal dianggap mengurangi risiko capital outflow mendadak yang bisa memicu gejolak di pasar surat utang.

Di Sisi Lain: Risiko Valas dan Sentimen Pasar Tetap Mengintai

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa klaim aman tidak boleh membuat pemerintah lengah. Meski porsi valas hanya 29,8 persen, nilai absolutnya mencapai ribuan triliun rupiah. Setiap pelemahan 1 persen kurs rupiah terhadap dolar AS berpotensi menambah kewajiban setara Rp5–7 triliun, tergantung posisi kurs acuan. Angka ini signifikan bagi ruang belanja negara, terutama jika pelemahan berlangsung dalam tren jangka panjang.

Risiko lain datang dari biaya lindung nilai (hedging) dan jatuh tempo utang valas yang menumpuk pada tahun-tahun tertentu. Ketika volatilitas kurs meningkat, premi credit default swap (CDS) Indonesia biasanya ikut naik, yang berarti pasar meminta imbal hasil lebih tinggi untuk memegang obligasi negara. Kenaikan yield ini secara tidak langsung memperbesar biaya utang baru, baik dalam rupiah maupun valas.

Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen year-on-year dinilai cukup untuk menjaga rasio utang tetap stabil. Pemerintah juga menyiapkan strategi pembiayaan campuran, termasuk penerbitan SBN ritel dan obligasi hijau, untuk memperluas basis investor dan menekan ketergantungan pada dolar.

Valuasi Pasar dan Proyeksi ke Depan

Dari kacamata pasar, valuasi SBN saat ini dinilai cukup menarik dengan imbal hasil SBN 10 tahun berada di kisaran 6,6–6,9 persen. Indeks kepercayaan investor terhadap obligasi negara masih terjaga, tercermin dari hasil lelang yang tetap oversubscribed beberapa bulan terakhir. Namun, sentimen global seperti kebijakan suku bunga Federal Reserve dan ketegangan geopolitik tetap menjadi variabel yang sulit diprediksi.

Ke depan, kunci utama bukan sekadar komposisi mata uang, melainkan disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan moneter. Pemerintah perlu memastikan defisit anggaran tetap di bawah 3 persen PDB dan menjaga likuiditas pasar keuangan. Tanpa itu, klaim "aman dari tekanan dolar" bisa menjadi narasi yang menenangkan di atas kertas, tetapi rapuh ketika gejolak eksternal benar-benar datang. Keseimbangan antara ketahanan struktur dan kewaspadaan terhadap risiko valas akan menentukan kredibilitas fiskal Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan kata lain, struktur 70,2 persen rupiah memang memberikan perlindungan, tetapi bukan imunitas penuh. Pembaca perlu mencermati perkembangan kurs, yield SBN, serta kebijakan The Fed sebagai indikator awal tekanan terhadap portofolio utang negara.