Rekening Gratis Desil 1-4: Inklusi Keuangan atau Beban Likuiditas?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia per akhir 2024, pemerintah menargetkan sebanyak 25,1 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok desil 1-4 penerima rekening bank gratis mulai akhir tahun ini. Angka ini setara sekitar 12% dari total penduduk usia dewasa Indonesia, atau kira-kira 9% dari total populasi yang kini tercatat di atas 278 juta jiwa. Desil sendiri merujuk pada pembagian penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran; desil 1 adalah 10% termiskin, desil 4 adalah 10% berikutnya dengan pengeluaran per kapita bulanan di kisaran Rp600 ribu hingga Rp1,2 juta.

Skala dan Konteks Fundamental

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024 menunjukkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%, naik dari 67,8% pada 2019, namun tingkat literasi keuangan masih tertinggal di 65,43%. Artinya, ada gap sekitar 10 poin persen antara kepemilikan akses dan pemahaman produk. Program rekening gratis menyasar desil 1-4 yang selama ini menjadi kelompok paling rentan terhadap praktik pinjaman daring ilegal dan rentenir, karena terhambat persyaratan setoran minimum serta biaya administrasi bulanan.

Secara nominal, jika rata-rata saldo minimum ditetapkan Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, pemerintah harus menyiapkan subsidi biaya administrasi dan biaya pembukaan rekening yang diperkirakan menyerap anggaran di kisaran Rp500 miliar hingga Rp1,5 triliun per tahun. Angka ini relatif kecil dibanding subsidi energi yang menembus Rp500 triliun, tetapi signifikansinya terletak pada efek pengganda inklusi.

Di satu sisi, program ini berpotensi mengangkat rasio kepemilikan rekening dari sekitar 76% menjadi mendekati 85% dalam dua tahun, sejalan dengan target Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Pemerintah dapat menyalurkan bansos secara lebih presisi, memangkas kebocoran penyaluran yang selama ini melalui kantor pos atau tunai.

Dua Perspektif: Pro dan Kontra

Pro: Inklusi keuangan berkorelasi positif dengan penurunan kemiskinan. Data Bank Dunia 2021 menunjukkan setiap kenaikan 10 poin persen kepemilikan rekening dapat menurunkan rasio kemiskinan 0,5-1 poin persen. Bagi pekerja informal yang mencapai 57% dari total angkatan kerja, rekening ini menjadi pintu masuk pembiayaan mikro formal dengan suku bunga jauh lebih rendah ketimbang pinjol yang rata-rata berbunga 0,3% per hari.

Kontra: Sentimen pasar mengkhawatirkan fenomena dormant account atau rekening tidur. Pengalaman program serupa di India dengan skema Jan Dhan Yojana menunjukkan sekitar 30% rekening tetap tidak aktif bertransaksi setelah tiga tahun. Jika puluhan juta rekening dibuka tanpa edukasi, biaya operasional bank pelat merah meningkat dan berpotensi menggerus margin bunga bersih (NIM) yang saat ini berada di level 4,7%. Belum lagi risiko fraud dan penyalahgunaan identitas jika verifikasi data desil tidak akurat.

“Inklusi keuangan harus dibarengi literasi. Rekening tanpa pemahaman hanya memindahkan masalah dari meja rentenir ke aplikasi digital,” ujar seorang pengamat ekonomi moneter yang enggan disebutkan namanya.

Proyeksi dan Risiko Likuiditas

Bank Indonesia memperkirakan likuiditas perbankan tetap longgar dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) di kisaran 78-80%. Namun, jika 25,1 juta rekening baru hanya menjadi tempat parkir dana bantuan sosial tanpa diikuti simpanan sukarela, dampaknya pada pendalaman pasar keuangan bakal minim. Tren capital outflow global dan normalisasi suku bunga The Fed juga menjadi sentimen pasar yang bisa menekan valuasi sektor perbankan nasional.

Proyeksi lain: jika setiap rekening rata-rata menyimpan Rp200 ribu, total dana yang dihimpun mencapai Rp5 triliun, setara kurang dari 0,05% total dana pihak ketiga perbankan yang menembus Rp8.700 triliun. Jadi efek likuiditas agregat relatif terbatas, tetapi efek sosial dan fundamental jangka panjang justru terletak pada perubahan perilaku finansial kelompok desil bawah.

Ujian sesungguhnya bukan pada jumlah rekening yang dibuka, melainkan pada intensitas transaksinya. Tanpa pendampingan dan ekosistem merchant digital di wilayah pedesaan, program ini berisiko menjadi portofolio kebijakan yang bagus di atas kertas, tetapi kosong di lapangan. Pemerintah perlu indikator aktivitas, bukan sekadar kepemilikan.