Purbaya Sebut Alihkan SAL Rp400 Triliun dari BI untuk Pacu Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah akan mengalihkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp400 triliun yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia (BI) untuk membiayai berbagai program pendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan langkah ini bukan sekadar reposisi kas, melainkan strategi fiskal terukur guna mengakselerasi pemulihan dan ekspansi ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang masih membayangi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per April 2026, SAL yang tersimpan di BI mencapai sekitar Rp420 triliun, terdiri dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang belum dimanfaatkan. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp400 triliun akan dialihkan secara bertahap ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat belanja produktif, termasuk infrastruktur, subsidi energi tepat sasaran, dan program padat karya. Di satu sisi, pemanfaatan dana yang selama ini “mengendap” di instrumen surat berharga negara (SBN) yang dipegang BI dapat memberikan tambahan ruang fiskal tanpa harus menambah penerbitan utang baru secara signifikan. Di sisi lain, pengalihan dana dalam jumlah besar ini menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter serta potensi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Mekanisme dan Alasan di Balik Pengalihan

Secara teknis, SAL merupakan akumulasi sisa kas pemerintah yang berasal dari surplus APBN dan sisa dana pembiayaan yang tidak terserap. Selama ini, dana tersebut ditempatkan di BI dalam bentuk SBN yang menjadi bagian dari operasi moneter bank sentral. Dengan memindahkan SAL ke rekening pemerintah di bank umum atau langsung membelanjakannya, pemerintah berharap dapat memutar dana tersebut ke sektor riil lebih cepat. Purbaya menjelaskan bahwa proses pengalihan akan disesuaikan dengan kapasitas serapan sektor riil agar tidak menimbulkan gejolak likuiditas perbankan. Pemerintah, katanya, telah berkoordinasi dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyusun peta jalan yang menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan stabilitas moneter.

Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 5,0–5,3 persen pada 2026, penambahan belanja dari SAL ini diharapkan mampu mendorong produk domestik bruto (PDB) mendekati batas atas kisaran tersebut. Namun, pengalihan dana kelolaan BI bukan tanpa konsekuensi. Ketika dana yang sebelumnya terserap dalam portofolio SBN BI dikembalikan ke pemerintah, bank sentral perlu menyesuaikan strategi operasi moneter, terutama dalam mengelola likuiditas dan menjaga suku bunga acuan sesuai sasaran inflasi.

Perspektif Positif: Stimulus Tanpa Beban Utang Baru

Para pendukung kebijakan ini menekankan bahwa pemanfaatan SAL merupakan langkah efisien karena bersumber dari dana milik pemerintah sendiri, bukan utang baru. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB dapat tetap terkendali di bawah batas aman 40 persen. Di saat yang sama, belanja infrastruktur dan bantuan sosial yang tepat waktu dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan. Analis ekonomi memperkirakan setiap Rp1 triliun belanja modal dapat menghasilkan tambahan PDB antara Rp600 miliar hingga Rp1,2 triliun dalam jangka menengah, bergantung pada kualitas proyek dan tingkat penyerapan tenaga kerja domestik.

Tambahan Rp400 triliun—setara sekitar 1,5 persen dari nominal PDB Indonesia—dapat menjadi katalis bagi sektor konstruksi, manufaktur, dan jasa yang masih dalam fase pemulihan. Selain itu, program subsidi energi berbasis data yang didanai SAL diharapkan mampu menahan laju inflasi kelompok administered prices tanpa membebani anggaran reguler.

Perspektif Risiko: Ancaman Inflasi dan Tekanan Moneter

Di sisi lain, sejumlah ekonom menyuarakan kekhawatiran serius. Pengalihan dana SAL sebesar itu ke dalam perekonomian, jika tidak diimbangi manajemen makro yang hati-hati, dapat memicu lonjakan likuiditas yang berujung pada tekanan inflasi. Saat ini inflasi inti berada di kisaran 2,8 persen year-on-year, relatif terjaga, namun tambahan uang beredar dari belanja pemerintah bisa mendorong kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan dan properti.

“Ketika pemerintah memompa Rp400 triliun ke dalam sistem dalam waktu relatif singkat, ekuilibrium pasar uang akan terganggu. BI mungkin harus menaikkan suku bunga lebih agresif atau memperketat Giro Wajib Minimum,” ujar seorang ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia dalam wawancara terbatas.

Selain itu, penempatan SAL di BI selama ini merupakan instrumen penting bagi bank sentral dalam menjalankan operasi moneter. Dengan berkurangnya SBN yang dipegang BI, bank sentral harus menyerap kembali kelebihan likuiditas melalui penerbitan instrumen sendiri, yang dapat menambah beban bunga bagi BI dan berdampak pada struktur biaya perbankan. Hal ini memicu perdebatan mengenai perluasan mandat BI dalam mendukung pembiayaan fiskal jangka panjang.

Dampak bagi Pasar dan Investor

Pasar obligasi dan valuta asing langsung bereaksi terhadap pernyataan Purbaya. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik tipis 12 basis poin pada hari yang sama, sementara rupiah melemah 0,4 persen terhadap dolar AS. Investor asing, yang saat ini memegang sekitar 17 persen dari total SBN yang dapat diperdagangkan, memantau dengan cermat apakah langkah ini akan mengurangi independensi BI dan meningkatkan risiko fiskal jangka panjang.

Namun, sebagian analis menilai kekhawatiran itu berlebihan. Selama pemerintah menunjukkan transparansi dan kepastian jadwal pengalihan, serta tetap berpegang pada defisit APBN yang direncanakan 2,3 persen dari PDB, sentimen pasar dapat kembali pulih. Sejarah mencatat bahwa Indonesia beberapa kali melakukan manuver fiskal nonkonvensional tanpa menyebabkan keguncangan berkepanjangan, selama komunikasi kebijakan dilakukan dengan baik.

Di ujung perdebatan, kebijakan ini sekali lagi menunjukkan tarik-menarik klasik antara pertumbuhan dan stabilitas. Pemerintah ingin mendobrak laju ekonomi yang dianggap belum optimal, sementara bank sentral harus menjaga mandat kestabilan nilai tukar dan inflasi. Sinkronisasi antara Kementerian Keuangan dan BI akan menjadi kunci penentu apakah pengalihan SAL sebesar Rp400 triliun ini akan tercatat sebagai langkah brilian atau justru memantik ketidakpastian baru di tengah jalan pemulihan yang masih rentan.