Puncak Harkopnas 2026: Tanah Datar Perkuat Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Rakyat

Gelora Bung Karno, Jakarta, menjadi saksi komitmen baru Kabupaten Tanah Datar dalam memajukan koperasi. Bupati Eka Putra hadir langsung pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, Minggu, di Indonesia Arena, untuk menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar warisan sejarah, melainkan pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Kehadiran orang nomor satu di Tanah Datar ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah kabupaten serius mendorong transformasi koperasi agar lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing di era modern.

Dalam suasana nasional yang penuh semangat kebangkitan ekonomi pascapandemi dan di tengah dinamika global, peringatan tahun ini mengusung tema yang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Bagi Tanah Datar, momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung untuk memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan diambil dalam memperkuat kelembagaan koperasi.

Komitmen Pemerintah Daerah

Bupati Eka Putra dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Tanah Datar. “Kami ingin koperasi naik kelas, dari sekadar unit simpan pinjam menjadi motor penggerak produktivitas sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan industri kecil. Pemerintah daerah siap menjadi fasilitator, bukan hanya dengan regulasi tetapi juga pendampingan dan akses permodalan,” ujarnya. Pernyataan ini disambut positif oleh para pelaku koperasi yang hadir, sekaligus menunjukkan bahwa dukungan daerah bukan lagi sekadar wacana.

Ia mencontohkan, tahun ini pemkab telah mengalokasikan dana pendamping untuk pengembangan koperasi produktif sebesar Rp2,3 miliar melalui APBD 2026. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk pelatihan manajemen, sertifikasi produk, dan digitalisasi pemasaran bagi puluhan koperasi binaan. Langkah ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, menunjukkan keseriusan daerah menjadikan koperasi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Pendekatan Digital dan Akses Pasar

Era digital tidak bisa diabaikan. Bupati Eka Putra menyadari bahwa koperasi tradisional kerap terhambat oleh keterbatasan jangkauan pasar dan tata kelola manual. Oleh karena itu, Pemkab Tanah Datar menggandeng platform digital lokal untuk mengintegrasikan produk koperasi ke dalam ekosistem e-commerce dan marketplace daerah. Saat ini, tercatat 37 koperasi di wilayah tersebut telah memiliki toko daring dan berhasil mencatatkan transaksi bulanan rata-rata Rp15 juta per koperasi. Angka ini meskipun masih kecil, menunjukkan tren kenaikan sebesar 28 persen year-on-year.

Selain itu, pemerintah kabupaten mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi bagian dari program nasional. Di Tanah Datar, targetnya terbentuk minimal satu koperasi desa di tiap nagari dengan fokus pada pengelolaan hasil bumi dan rantai pasok pangan. “Ini cara kami memastikan nilai tambah tidak keluar dari daerah, melainkan dinikmati langsung oleh petani dan pengrajin,” tambah Bupati.

Sinergi Program Nasional dan Capaian Daerah

Pada level nasional, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong revisi regulasi dan insentif perpajakan bagi koperasi. Bupati Eka Putra memanfaatkan forum Harkopnas untuk membangun jejaring dengan kementerian dan pemerintah provinsi, memastikan Tanah Datar menjadi salah satu pilot project program Koperasi Multi Pihak dan akses pembiayaan murah dari LPDB-KUMKM. Tahun lalu, koperasi di Tanah Datar berhasil menyerap pinjaman lunak sebesar Rp7,8 miliar, meningkat dari Rp4,5 miliar pada 2025. Rasio kredit bermasalah pun tergolong rendah, berkisar 2,1 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.

Dari sisi kelembagaan, jumlah koperasi aktif di Tanah Datar per Juni 2026 mencapai 143 unit dengan anggota lebih dari 82.000 orang dan volume usaha total menembus Rp127 miliar. Meski belum semua masuk kategori sehat, Bupati optimistis melalui program pendampingan dan audit berkala, rasio koperasi tidak sehat dapat ditekan menjadi di bawah 10 persen pada akhir tahun.

Kolaborasi dengan Pelaku Usaha dan Perbankan

Tidak bisa dipungkiri, keterbatasan akses modal masih menjadi momok bagi koperasi. Untuk itu, Pemkab Tanah Datar memfasilitasi kemitraan antara koperasi dengan bank BUMN dan bank daerah. Salah satu wujud konkret adalah penandatanganan nota kesepahaman dengan Bank Nagari yang menyediakan kredit berbunga rendah untuk pengembangan usaha koperasi pertanian. Hal ini diharapkan mampu memutus rantai pinjaman rentenir yang selama ini membelit petani, dengan menggantinya melalui skema Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Bupati juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi anggota koperasi. Dalam satu tahun terakhir, lebih dari 2.500 anggota telah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dan pencatatan usaha. Hasilnya, omzet rata-rata usaha mikro yang terafiliasi koperasi naik sekitar 20 persen, menunjukkan dampak langsung dari pendekatan kolaboratif ini.

Masa Depan Koperasi Tanah Datar

Pasca-Harkopnas, agenda besar menanti. Pemkab menargetkan transformasi sepuluh koperasi potensial menjadi koperasi modern dengan standar manajemen yang setara korporasi. Pendekatan corporate-based cooperative ini diyakini akan meningkatkan daya saing dan menarik minat generasi muda. “Kami tidak ingin koperasi hanya diminati generasi tua. Inovasi dan teknologi harus menjadi roh koperasi ke depan,” pungkas Eka Putra.

Dengan fondasi yang perlahan diperkuat dan dukungan kebijakan yang terintegrasi, Tanah Datar memberi contoh bahwa daerah bisa menjadi garda terdepan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Langkah kecil seperti akses digital, pendampingan, dan penyaluran modal murah, jika dilakukan konsisten, akan melahirkan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Baca juga:

• Mitchell Baker Jadi WNI, Harapan Baru Lini Serang
• 24 Tahun BSMI, Luncurkan RS Lapangan untuk Palestina di Mesir