Prasmanan MBG di Gorontalo: Efisiensi Anggaran atau Risiko Baru?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo per 2024, angka partisipasi sekolah jenjang SD hingga SMA mencapai 95,6 persen, dengan total populasi pelajar sekitar 182 ribu jiwa. Angka ini menjadi basis penting ketika Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, membuka wacana penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Wacana ini mencuat sebagai respons terhadap tren evaluasi program yang selama ini berjalan dengan pola paket makanan siap saji. Perubahan model distribusi ini, jika diimplementasikan, berpotensi menggeser lanskap tata kelola program gizi nasional di daerah, terutama dari sisi anggaran, logistik, dan perilaku konsumsi siswa.

Di Satu Sisi: Efisiensi Anggaran dan Pengurangan Sampah

Dari kacamata fiskal, sistem prasmanan menawarkan sejumlah keunggulan. Pola paket siap saji selama ini menyumbang biaya kemasan, distribusi, dan potensi food waste yang cukup besar. Dengan prasmanan, siswa mengambil porsi sesuai kebutuhan, sehingga pemborosan makanan dapat ditekan. Sebagai gambaran, sejumlah studi internal kementerian menyebut potensi penghematan biaya operasional hingga 15–20 persen per porsi jika distribusi dilakukan secara swalayan di dapur sekolah. Penghematan ini bisa dialihkan untuk peningkatan kualitas bahan baku, misalnya protein hewani lokal seperti ikan nike dan ayam kampung yang menjadi komoditas unggulan Gorontalo. Selain itu, prasmanan berpotensi menumbuhkan literasi gizi sejak dini karena siswa belajar menentukan porsi seimbang. Dalam konteks makro, langkah ini sejalan dengan tren efisiensi belanja negara yang ditargetkan tumbuh 5,8 persen year-on-year pada APBN 2025.

Di Sisi Lain: Risiko Higienitas dan Ketimpangan Porsi

Namun, di sisi lain, sistem prasmanan menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan. Pertama, faktor higienitas: penyajian terbuka meningkatkan peluang kontaminasi bakteri, terutama di sekolah dengan fasilitas sanitasi terbatas. Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menunjukkan baru 62 persen sekolah dasar memiliki akses air bersih memadai. Kedua, potensi ketimpangan porsi: siswa yang lebih gesit atau antre lebih awal cenderung mendapat porsi lebih besar, sementara siswa pemalu atau datang terlambat berisiko kekurangan. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gizi yang menjadi roh program MBG. Ketiga, dari sisi likuiditas anggaran sekolah, pengelolaan prasmanan menuntut peralatan tambahan seperti food warmer, tray, dan tenaga penyaji, yang berarti belanja modal baru. Estimasi kebutuhan investasi awal per sekolah bisa menembus Rp35–50 juta, angka yang tidak kecil bagi sekolah dengan dana BOS terbatas. Belum lagi soal akuntabilitas, karena pengawasan porsi per siswa menjadi lebih rumit dibanding paket tertutup.

Respons Publik dan Proyeksi ke Depan

Wacana ini pun memantik beragam sentimen pasar kebijakan. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa efektivitas prasmanan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan sekolah. Ketua Dewan Pendidikan Gorontalo, Rahman Kadir, menyatakan dalam sebuah forum diskusi bahwa pendekatan ini bisa menjadi inovasi jika didukung pelatihan dan audit gizi berkala. Pro: sistem ini mendorong partisipasi siswa dan mengurangi sampah. Kontra: tanpa standar operasional ketat, mutu gizi justru bisa menurun. Pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi turunan, termasuk rasio penyaji terhadap siswa, standar kebersihan, dan mekanisme pengaduan. Jika berhasil, Gorontalo bisa menjadi percontohan nasional. Sebaliknya, jika gagal, kepercayaan publik terhadap program MBG bisa tergerus. Yang jelas, kebijakan ini masih sebatas wacana dan memerlukan kajian kelayakan menyeluruh sebelum dieksekusi.