Prabowo Ungkap Rencana Penjualan Tiga BUMN Pertahanan ke Asing

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan bahwa sejumlah pihak di masa lalu berencana melepas tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertahanan kepada in...

Jul 12, 2026 - 10:50

0 0

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan bahwa sejumlah pihak di masa lalu berencana melepas tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertahanan kepada investor asing. Pernyataan ini membuka kembali diskusi tentang kedaulatan industri strategis nasional di tengah tekanan modernisasi alutsista.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan dan BPS per Maret 2025, kontribusi industri pertahanan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih di bawah 0,5%, namun memiliki efek pengganda yang signifikan pada sektor manufaktur logam, elektronik, dan teknologi informasi. Ketiga BUMN yang disebut-sebut dalam rencana penjualan tersebut adalah PT Pindad (persenjataan dan munisi), PT PAL Indonesia (kapal perang), dan PT Dirgantara Indonesia (pesawat terbang).

Kronologi dan Reaksi Pasar

Informasi yang disampaikan Presiden Prabowo sontak memicu sentimen positif di kalangan investor ritel domestik. Indeks saham sektor manufaktur tercatat naik 1,2% pada perdagangan sesi pagi setelah pernyataan tersebut ramai diberitakan. “Ini sinyal kuat bahwa pemerintah baru tidak akan mentoleransi upaya pelepasan aset vital ke tangan asing tanpa perhitungan jangka panjang,” ujar seorang analis senior dari lembaga riset ekonomi independen.

Namun, di sisi lain, beberapa pelaku pasar sempat khawatir bahwa sikap proteksionisme berlebihan dapat menghalangi masuknya investasi asing yang dibutuhkan untuk transfer teknologi. Ketiga BUMN tersebut selama ini mencatatkan kinerja keuangan yang fluktuatif. PT PAL, misalnya, pada tahun fiskal 2024 melaporkan pendapatan Rp4,2 triliun dengan margin laba bersih hanya 3,8%, sementara PT Dirgantara Indonesia masih membukukan akumulasi kerugian yang cukup besar akibat proyek pesawat N219 yang lambat terserap pasar. Data OJK menunjukkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) PT Pindad berada di level 1,7 kali, mendekati ambang batas kewajaran industri.

Dua Sisi Koin: Proteksi vs. Keterbukaan

Pro: Mempertahankan tiga BUMN ini di bawah kendali negara adalah langkah tepat demi kedaulatan. Industri pertahanan memiliki karakteristik unik: permintaan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, siklus riset dan pengembangan (R&D) panjang, dan risiko geopolitik tinggi. Jika dijual ke asing, dikhawatirkan terjadi capital outflow teknologi, di mana rancangan serta cetak biru alutsista strategis dapat dipindahkan ke luar negeri. Selain itu, dari perspektif ketahanan nasional, ketergantungan pada pemasok asing akan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi pertahanan. Presiden Prabowo menegaskan, “Kita harus mampu memproduksi sendiri peluru, senapan, bahkan kapal perang. Itu bukan soal efisiensi, melainkan kemandirian.”

Kontra: Sebagian ekonom berpendapat bahwa keterbukaan terhadap modal asing justru bisa menjadi jalan keluar dari stagnasi teknologi. Valuasi ketiga perusahaan tersebut, jika dihitung berdasarkan metode discounted cash flow dengan asumsi pertumbuhan pesanan pemerintah 5% per tahun, diperkirakan mencapai Rp22 triliun. Dana segar dari mitra strategis global berpotensi mempercepat modernisasi fasilitas produksi yang kini rata-rata berusia 30 tahun. “Kerja sama dengan prinsipal asing melalui skema joint venture atau strategic partnership — bukan penjualan penuh — bisa menghasilkan lompatan teknologi tanpa kehilangan kendali,” tulis sebuah catatan riset dari bank investasi ternama. Mereka mencontohkan sukses transformasi PT PAL yang sempat menggandeng galangan kapal asal Korea Selatan dalam pembangunan kapal selam.

Fundamental dan Proyeksi

Melihat fundamental ekonomi makro, keputusan untuk menahan penjualan BUMN pertahanan berisiko menambah beban fiskal. Anggaran pertahanan Indonesia pada 2025 tercatat Rp155 triliun atau sekitar 0,8% dari PDB, masih jauh dari target ideal 1,5% PDB yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan keterbatasan likuiditas negara, ketiga BUMN itu harus mencari pendanaan alternatif. Obligasi global atau pinjaman sindikasi dengan jaminan aset bisa menjadi opsi, namun berpotensi meningkatkan rasio utang terhadap modal yang sudah mengkhawatirkan.

Di sisi lain, tren year-on-year belanja alutsista domestik menunjukkan kenaikan 12% pada kuartal I-2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini didorong oleh eskalasi ketegangan di Laut China Selatan dan kebutuhan modernisasi TNI. Jika pesanan dalam negeri terus meningkat, utilisasi pabrik Pindad yang saat ini berada di level 65% bisa naik menjadi 80% pada akhir 2026, meningkatkan pendapatan dan laba tanpa perlu suntikan asing. Proyeksi tersebut tentu bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mengarahkan kontrak pertahanan ke perusahaan lokal.

Kisruh rencana penjualan tiga BUMN strategis ini menjadi pengingat bahwa kebijakan pertahanan dan ekonomi saling terkait erat. Di satu sisi, retorika kemandirian didukung semangat nasionalisme yang tinggi; di sisi lain, logika pasar tetap menuntut efisiensi dan daya saing. Presiden Prabowo tampaknya telah memilih jalur pertama, dengan segala konsekuensi yang harus diantisipasi dalam pengelolaan portofolio aset negara.

Baca juga: