Prabowo: Pemimpin Serukan Kerusuhan Itu Pengkhianat

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas dalam pidato peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-79. Ia menyebut setiap pemimpin yang menganjurkan aksi pembakaran fasilitas umum sebagai pengkhianat. Pernyataan itu menjadi sorotan tajam di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang tengah berupaya bangkit pasca-pandemi.

Dalam acara yang digelar di Jakarta Convention Center, Senin, Prabowo menekankan bahwa stabilitas nasional adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, tindakan provokatif yang merusak infrastruktur publik dinilainya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan.

Koperasi Sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi

Pidato Hari Koperasi kali ini sejatinya bertujuan menguatkan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 2025, terdapat lebih dari 127.000 unit koperasi aktif dengan total volume usaha mencapai Rp280 triliun. Sektor ini menyerap sekitar 22 juta tenaga kerja, atau hampir 15 persen dari total angkatan kerja nasional. Prabowo menyoroti bahwa koperasi adalah wujud nyata dari ekonomi kerakyatan yang berlandaskan asas kekeluargaan. 'Koperasi mengajarkan gotong royong, bukan saling menghancurkan. Inilah DNA bangsa kita,' ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh capaian tersebut dapat runtuh jika situasi keamanan dan ketertiban terganggu. 'Tidak ada investor yang mau datang jika negeri ini dibakar. Tidak ada koperasi yang bisa berkembang jika pasar dan gudang dirusak,' tambah Prabowo.

Konteks Politik dan Peringatan Keras

Pernyataan keras ini muncul di tengah memanasnya suhu politik menjelang transisi pemerintahan daerah. Beberapa pihak diduga menggerakkan demonstrasi yang berujung anarkistis di sejumlah kota, termasuk pembakaran halte bus dan fasilitas publik lainnya. Prabowo tidak menyebut nama, namun menegaskan bahwa siapa pun yang menghasut kerusakan harus ditindak tegas. 'Pemimpin yang memerintahkan atau menganjurkan pembakaran, perusakan, apalagi terhadap aset rakyat sendiri, dia adalah pengkhianat bangsa. Tidak ada ampun untuk itu,' katanya disambut tepuk tangan peserta.

Para pengamat menilai langkah ini sebagai upaya Prabowo untuk menegaskan wibawa negara di tengah upaya delegitimasi pemerintah. Ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Teuku Riefky, mengatakan bahwa ketidakpastian politik bisa memukul indeks kepercayaan konsumen dan menghambat realisasi investasi. 'Setiap kali ada kerusuhan, IHSG langsung terkoreksi dan capital outflow meningkat tajam. Ini sangat merugikan,' jelasnya.

Stabilitas Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengaitkan pesan stabilitas dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen secara konsisten. 'Tanpa stabilitas, mimpi itu hanya angan-angan. Siapa yang mengganggu stabilitas, berarti menggagalkan masa depan anak cucu kita,' tegasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, setiap kali terjadi gangguan keamanan berskala nasional, pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi hingga 0,4 persen. Pada kerusuhan Mei 1998 misalnya, PDB merosot hingga minus 13 persen, meski saat itu juga dipicu krisis moneter. Prabowo ingin memastikan sejarah kelam itu tidak terulang. Ia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh politik dan masyarakat, untuk bersama-sama menjaga ketertiban. 'Perbedaan pendapat itu biasa, tapi jangan bakar-bakaran. Itu bukan budaya kita,' pungkasnya.

Pidato sekaligus menandai komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas koperasi melalui digitalisasi dan perluasan akses pembiayaan. Pada periode 2025-2026, pemerintah mengalokasikan dana bergulir sebesar Rp15 triliun bagi koperasi produktif di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan rasio kewirausahaan nasional dari 3,47 persen menjadi 5 persen pada 2029.

Dengan penekanan pada stabilitas dan kemandirian ekonomi, Prabowo ingin menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari ketertiban sosial. Pesannya jelas: siapa pun yang bermain api dengan mengorbankan fasilitas publik, akan berhadapan dengan hukum dan sejarah yang mencatatnya sebagai pengkhianat.

Baca juga:

• Drama Miami Gardens: Reaksi Haaland Usai Norwegia Terhenti di Perempat Final
• Peta Baru Digital Indonesia: Proteksi Anak, Ekspansi AI, dan Keuangan Melonjak