Prabowo Klaim BUMN Merugi Puluhan Tahun Kini Mulai Untung

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang sudah puluhan tahun mencatatkan kerugian kini berhasil berbalik arah dan mulai mengantongi laba. Pernyataan ini ia sampaikan dalam sebuah acara peresmian infrastruktur di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus menjadi momentum evaluasi tata kelola perusahaan-perusahaan milik negara.

Prabowo menegaskan, transformasi tersebut bukan sekadar klaim sepihak, melainkan terbukti dari laporan keuangan terbaru yang sudah diaudit. “Ada beberapa BUMN yang rugi sampai 20–30 tahun, sekarang sudah positif. Tidak sedikit yang alami perbaikan fundamental,” ujarnya. Meski enggan menyebut angka pasti secara terbuka, sejumlah sumber di Kementerian BUMN membeberkan peningkatan tersebut antara lain terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT PLN (Persero).

Kilas Balik BUMN yang Terpuruk

Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional, menjadi salah satu contoh paling mencolok. Pada tahun 2020–2022, perusahaan ini harus menelan kerugian mencapai Rp38,9 triliun akibat pandemi, beban utang yang membengkak, dan tata kelola yang dinilai buruk. Namun setelah melewati proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berujung restrukturisasi utang senilai Rp114 triliun, serta perampingan rute dan armada, pada kuartal I 2026 Garuda mencatat laba bersih Rp1,2 triliun. Ini menjadi titik balik pertama setelah bertahun-tahun merugi.

Senada dengan Garuda, PT Krakatau Steel yang merupakan pabrik baja terbesar di Indonesia juga sempat terjerat utang jumbo dan kerugian hingga Rp13,5 triliun pada 2019. Diversifikasi produk, injeksi modal oleh negara sebesar Rp3 triliun melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN), serta efisiensi produksi lewat teknologi blast furnace baru, membuat perseroan mencetak laba bersih Rp780 miliar di tahun buku 2025. PLN, meski sering dianggap sebagai pelayan publik ketimbang entitas bisnis murni, juga berhasil menekan rugi operasional yang sempat membengkak akibat beban subsidi energi. Pada 2026, dengan penyesuaian tarif listrik untuk golongan non-subsidi serta digitalisasi jaringan transmisi, PLN membukukan surplus Rp4,5 triliun, setelah sebelumnya mencatatkan defisit hingga Rp15 triliun di 2022.

Resep Perbaikan: Antara Restrukturisasi Utang dan Digitalisasi

Lonjakan kinerja tersebut tidak datang dengan sendirinya. Pemerintah, melalui Kementerian BUMN, menjalankan peta jalan transformasi yang mencakup tiga pilar: restrukturisasi keuangan, profesionalisasi manajemen, dan digitalisasi operasional. Untuk Garuda, misalnya, selain pemangkasan utang, maskapai ini juga mengurangi jumlah tipe pesawat dari 23 menjadi 7 jenis guna menekan biaya perawatan. Krakatau Steel menghentikan pabrik tua yang boros energi dan fokus pada produksi baja konstruksi bernilai tambah tinggi. PLN menggencarkan pemasangan smart meter dan sistem pembayaran digital yang memotong biaya operasi sekaligus mengurangi pencurian listrik.

“Kunci utamanya adalah keberanian memotong ‘sapi perah’ yang sudah tidak produktif, meskipun secara politik sensitif,” ujar Bambang Prijambodo, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ia menambahkan bahwa penyegaran direksi dengan melibatkan kalangan profesional non-partisan juga menjadi katalis positif. Sebelumnya, banyak BUMN dipimpin oleh tokoh politik yang kurang memiliki kompetensi industri, sehingga keputusan bisnis kerap kalah oleh kepentingan jangka pendek.

Sisi Lain Perbaikan: Suntikan PMN dan Risiko Jangka Panjang

Di balik sorak-sorai perbaikan, beberapa pengamat menyuarakan kehati-hatian. Perbaikan laba di beberapa BUMN tidak bisa dilepaskan dari suntikan dana segar oleh pemerintah. Total PMN yang digelontorkan ke BUMN pada periode 2024–2026 mencapai Rp68 triliun, belum termasuk penjaminan kredit. “Jika tanpa PMN, belum tentu Garuda atau Krakatau Steel bisa bangkit secepat ini. Jadi kita perlu melihatnya sebagai hasil kerja sama fiskal, bukan murni efisiensi internal,” kata Lana Soelistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia.

Di sisi lain, perbaikan di PLN sebagian masih ditopang oleh kompensasi dari pemerintah yang mencapai Rp82 triliun pada 2025. Artinya, ketergantungan pada APBN masih tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan apabila tekanan anggaran negara meningkat atau harga energi global kembali melambung. Sentimen pasar juga masih mengkhawatirkan rasio utang bersih terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) Krakatau Steel yang mencapai 2,5 kali, meski lebih rendah dari posisi sebelumnya sekitar 4 kali.

Proyeksi ke Depan: BUMN Harus Mandiri dan Transparan

Pemerintah sendiri tampak optimistis. Menteri BUMN Erick Thohir dalam berbagai kesempatan menyebut target agar total laba bersih 20 BUMN terbesar dapat menembus Rp80 triliun pada 2027, naik dari sekitar Rp52 triliun di 2025. Untuk mencapai itu, klasterisasi BUMN berdasarkan sektor terus dimatangkan, termasuk rencana menggabungkan perusahaan-perusahaan karya di bawah satu holding. Tujuannya tak sekadar sinergi operasi, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam proyek skala besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, ujian sesungguhnya adalah memutus rantai intervensi politik yang selama ini menjadi biang kerok inefisiensi. Presiden Prabowo berjanji akan memberi ruang lebih besar bagi para profesional tanpa tekanan elektoral. Jika janji ini terwujud, perbaikan yang dimulai sekarang bisa menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian korporasi negara. Investor asing, yang selama ini ragu terhadap kredibilitas BUMN, mungkin akan melihatnya sebagai sinyal positif, asalkan transparansi laporan keuangan dijaga dan praktik akuntansi tidak dimanipulasi untuk mengejar target politik sesaat.

Dengan capaian-capaian tersebut, klaim Prabowo bahwa BUMN yang rugi puluhan tahun kini mulai untung menemukan pijakan data yang cukup kuat. Namun perjalanan masih panjang: dari sekadar mencatat laba di atas kertas, menuju BUMN yang benar-benar efisien, kompetitif, dan mandiri tanpa topangan dana negara yang berlebihan.