PGE Optimistis Genjot Kapasitas Panas Bumi 1 GW hingga 2028

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi panas bumi Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 23,9 gigawatt (GW), atau nyaris 40 persen dari total potensi dunia. Namun kapasitas terpasang yang baru beroperasi tercatat sekitar 2,4 GW. Dengan kata lain, baru sekitar sepersepuluh potensi yang berhasil dimanfaatkan. Di tengah kesenjangan itu, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menegaskan tekadnya menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 1 GW pada 2028 dan 1,8 GW pada 2033. Ambisi ini sekaligus menempatkan perseroan pada posisi kunci dalam peta transisi energi nasional.

Kesenjangan Potensi dan Realisasi

Sebagai gambaran, 1 GW setara dengan 1.000 megawatt (MW), kira-kira mencukupi kebutuhan listrik ratusan ribu rumah tangga. Saat ini PGE mengelola kapasitas terpasang sekitar 672 MW dari sejumlah wilayah kerja, antara lain Kamojang di Jawa Barat, Lahendong di Sulawesi Utara, Ulubelu di Lampung, serta Karaha dan Lumut Balai. PLTP memiliki keunggulan sebagai pembangkit beban dasar (baseload) yang beroperasi sepanjang hari tanpa bergantung pada cuaca, berbeda dengan pembangkit surya atau angin yang bersifat intermiten. Karena itu, panas bumi kerap disebut tulang punggung energi bersih yang andal. Sayangnya, pengembangan panas bumi tergolong lambat dibandingkan energi baru terbarukan (EBT) lain, terutama karena karakteristik proyeknya yang berat di awal.

Dua Sisi Optimisme PGE

Di satu sisi, target tersebut memiliki pijakan yang kuat. Momentum transisi energi global masih berlanjut, pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025 dan terus meningkat menuju komitmen net zero emission 2060. Dukungan regulasi, minat investor hijau, serta potensi pendapatan dari kredit karbon menjadi angin segar bagi pengembang panas bumi. PGE juga telah membuktikan kemampuan pendanaannya lewat penawaran umum perdana saham (IPO) pada 2023 yang berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 9 triliun, salah satu IPO terbesar di bursa tanah air.

Di sisi lain, tantangan investasi tetap membentang. Estimasi biaya pembangunan PLTP berkisar US$ 3–5 juta per MW, sehingga proyek 1 GW membutuhkan dana sekitar US$ 3–5 miliar atau lebih dari Rp 45 triliun. Siklus pengembangan dari eksplorasi hingga komersial bisa memakan waktu 7–10 tahun, jauh lebih panjang dibandingkan pembangkit surya. Risiko pengeboran juga nyata: tidak semua sumur menghasilkan uap yang layak, dan sumur kering berarti biaya hangus. Belum lagi negosiasi tarif jual listrik dengan PT PLN (Persero), perizinan, serta pembebasan lahan yang kerap berlarut-larut. Ketiga faktor ini berpotensi menggeser jadwal realisasi.

Pendanaan dan Likuiditas Jadi Penentu

Faktor penentu utama berada pada sisi pendanaan. Proyek panas bumi umumnya dibiayai dengan skema project finance, yaitu pembiayaan yang dijamin oleh arus kas proyek itu sendiri, bukan oleh neraca induk perusahaan. Dengan struktur seperti ini, rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio) menjadi indikator yang dicermati ketat oleh kreditur. Kondisi suku bunga global yang masih tinggi menaikkan biaya modal (cost of capital), sementara ketidakpastian ekonomi dunia berpotensi memicu capital outflow dari pasar negara berkembang, yang pada gilirannya menyulitkan pendanaan berdenominasi asing. Sebaliknya, likuiditas perbankan domestik dan instrumen pembiayaan hijau seperti green bond serta pinjaman berkelanjutan dapat menjadi penopang utama. Kuncinya adalah struktur pendanaan yang seimbang agar beban bunga tidak menggerus arus kas proyek di masa awal operasi.

Proyeksi 2028–2033 dan Catatan Akhir

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, tambahan kapasitas 1 GW pada 2028 akan meningkatkan total kapasitas PGE menjadi sekitar 1,7 GW, dan pada 2033 menjadi 2,5 GW dengan tambahan 1,8 GW berikutnya. Secara fundamental, kebutuhan listrik nasional yang tumbuh seiring ekonomi, target pengurangan emisi, serta harga energi fosil yang fluktuatif tetap menjadi pendorong jangka panjang. Namun proyeksi optimistis ini hanya akan terwujud bila tiga syarat terpenuhi: kepastian regulasi dan tarif, ketersediaan pendanaan dengan biaya wajar, serta eksekusi proyek yang tepat waktu. Tanpa ketiganya, target 2028 berisiko mengalami penundaan, sebagaimana sering terjadi pada proyek infrastruktur energi berskala besar di berbagai negara.

Dari kacamata pasar, rencana PGE layak disimak sebagai indikator arah industri panas bumi nasional, bukan sekadar janji korporasi. Keberhasilan perseroan mengejar target itu akan menentukan apakah Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pemanfaatan potensi panas buminya yang luar biasa besar. Sebaliknya, kegagalan eksekusi akan menjadi pelajaran berharga tentang kesenjangan antara rencana dan realisasi di sektor energi. Untuk pembaca awam, satu hal yang perlu dicatat: panas bumi adalah aset strategis jangka panjang, tetapi membutuhkan kesabaran, modal besar, dan kepastian kebijakan sebelum manfaatnya dirasakan secara luas.