Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Belum Jamin Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per rilis kuartal terakhir, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan year-on-year di kisaran 5 persen. Angka itu tergolong solid dibandingkan banyak negara peers di kawasan ASEAN. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa capaian agregat makro tidak otomatis mencerminkan kualitas kesejahteraan warga. Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC), Arsjad Rasjid, menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dibaca dari angka di atas kertas.

Pertumbuhan Makro versus Daya Beli Riil

Di satu sisi, indikator makro menunjukkan fundamental yang relatif terjaga. Inflasi inti terkendali, cadangan devisa berada di level aman, dan rasio kredit terhadap produk domestik bruto (PDB) terus naik. Pemerintah mencatat realisasi investasi yang menembus ribuan triliun rupiah, sementara indeks harga saham gabungan (IHSG) sempat mencetak rekor valuasi. Bagi pelaku pasar, kombinasi ini menjadi sentimen pasar positif yang menopang likuiditas di pasar keuangan.

Di sisi lain, angka pertumbuhan itu menyimpan catatan penting. Pertumbuhan yang didorong konsumsi kelompok atas dan belanja pemerintah belum tentu merembes ke lapisan bawah. Data BPS menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar kelompok masih melebar, sementara kelas menengah dilaporkan mengalami penyusutan jumlah. Artinya, laju ekonomi tidak selalu paralel dengan kenaikan daya beli riil masyarakat luas.

Kesenjangan ini menjadi inti kritik Arsjad. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan semestinya diukur dari seberapa besar manfaat pertumbuhan dirasakan rumah tangga, bukan semata dari besaran persentase pertumbuhan.

Daya Serap Tenaga Kerja dan Kualitas Lapangan Kerja

Pro: pertumbuhan ekonomi membuka ruang fiskal lebih lebar. Penerimaan pajak naik, sehingga pemerintah punya kapasitas menambah belanja perlinsos, subsidi, dan program padat karya. Beberapa sektor seperti hilirisasi mineral, ekonomi digital, dan industri pengolahan mencatat ekspansi yang menyerap tenaga kerja baru.

Kontra: kualitas penyerapan itu belum merata. Sebagian besar tambahan kerja terjadi di sektor informal yang produktivitas dan perlindungan sosialnya rendah. Tingkat pengangguran terbuka memang turun, tetapi proporsi pekerja dengan upah di bawah kebutuhan hidup layak masih signifikan. Ini menjelaskan mengapa angka kemiskinan turun lambat meski pertumbuhan positif.

Dalam terminologi ekonomi, fenomena ini disebut jobless growth atau pertumbuhan yang tidak diikuti penciptaan lapangan kerja memadai. Dampaknya, portofolio kebijakan harus digeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan ke arah pemerataan hasil.

Risiko Capital Outflow dan Stabilitas Nilai Tukar

Dimensi lain yang perlu dicermati adalah ketergantungan pada aliran modal asing. Ketika capital outflow membesar akibat ketidakpastian global dan kebijakan suku bunga negara maju, tekanan terhadap rupiah meningkat. Bank Indonesia sering merespons dengan menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas, namun langkah ini berisiko mengerem kredit dan memperlambat aktivitas riil.

"Pertumbuhan ekonomi tak cukup hanya dilihat dari angka. Yang terpenting adalah bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Arsjad Rasjid.

Pernyataan itu sejalan dengan pandangan sejumlah analis yang menilai proyeksi pertumbuhan 2026 perlu disertai target pemerataan yang terukur. Tanpa itu, risiko ketimpangan struktural terus mengintai.

Arah Kebijakan dan Proyeksi ke Depan

Ke depan, tiga hal menjadi kunci. Pertama, memperkuat sektor padat karya agar pertumbuhan menyerap tenaga kerja lebih luas. Kedua, menjaga stabilitas harga pangan dan energi karena keduanya menyumbang inflasi yang paling dirasakan rumah tangga. Ketiga, mendorong hilirisasi yang tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri.

Dari kacamata investor, kombinasi pertumbuhan yang inklusif justru memperkuat keberlanjutan valuasi aset. Pasar yang sehat bukan hanya yang indeksnya naik, melainkan yang daya beli masyarakatnya juga tumbuh. Sebaliknya, pertumbuhan semu berisiko memicu gejolak sosial dan menurunkan kepercayaan pelaku usaha dalam jangka panjang.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan ekonomi Indonesia tidak bisa berhenti pada persentase pertumbuhan. Diperlukan indikator tambahan seperti rasio upah terhadap produktivitas, indeks pemerataan, dan daya beli riil rumah tangga. Selama kesenjangan antara angka makro dan pengalaman masyarakat masih lebar, pertumbuhan tinggi hanyalah narasi setengah jalan.