Pemerintah dan DPR Siapkan RUU PFII dengan Pajak 0% Selama 50 Tahun

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per Januari 2025, investasi asing langsung di sektor keuangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura yang mencatat US$8,2 miliar pada tahun lalu. Untuk mengejar ketertinggalan ini, Pemerintah dan DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) yang menawarkan insentif pajak 0% selama 50 tahun bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Sebuah langkah ambisius yang diharapkan mampu mengubah peta persaingan pusat keuangan di Asia Tenggara.

Insentif Pajak Nol Persen: Daya Tarik atau Risiko Fiskal?

Menurut draf awal RUU yang beredar, perusahaan yang mendirikan kantor pusat regional, lembaga keuangan, atau perusahaan investasi di PFII akan dibebaskan dari pajak penghasilan badan, PPN, dan bea masuk selama lima dekade. Kebijakan ini jauh lebih longgar dibandingkan insentif di Batam yang hanya memberi tax holiday 10–20 tahun, atau dibandingkan final tax scheme Singapura yang efektif di kisaran 5–10% setelah berbagai keringanan. Di satu sisi, tawaran nihil pajak ini bisa menjadi magnet bagi perusahaan multinasional untuk memindahkan basis mereka ke Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa jika implementasi berjalan mulus, PFII berpotensi menarik US$15–20 miliar investasi baru dalam lima tahun pertama, terutama dari sektor treasury dan manajemen aset. Namun di sisi lain, kebijakan ini mengundang kekhawatiran akan tergerusnya penerimaan negara. Proyeksi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setiap tahun tanpa pajak dari PFII berarti potensi kehilangan penerimaan hingga Rp 8 triliun jika 100 perusahaan besar bergabung. Belum lagi risiko reputasi Indonesia sebagai negara dengan tarif PPh badan normal 22%—kini menawarkan zona bebas pajak, yang bisa dicap sebagai tax haven oleh OECD.

Persaingan dengan Pusat Finansial Global dan Dampak ke Domestik

Pertarungan menjadi hub finansial global sudah ketat. Singapura mengelola aset US$3,5 triliun, Hong Kong US$4 triliun, sementara Indonesia baru US$0,5 triliun. Dengan insentif pajak 0%, PFII bisa menjadi kuda hitam. Pro: argumen ini mendorong percepatan industrialisasi jasa keuangan, transfer teknologi, dan penyerapan tenaga kerja ahli. Misalnya, kebutuhan tenaga akuntan, analis risiko, dan compliance officer diperkirakan naik 50% dalam lima tahun setelah operasional PFII. Kontra: ada risiko capital outflow dari sektor lain. Perusahaan domestik mungkin melakukan pendirian ulang di PFII untuk menikmati tarif 0%, menggerus basis pajak eksisting. Ekonom Indef, Nailul Huda, memperingatkan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia yang saat ini di kisaran 10–11% bisa turun 0,5–1 poin persen jika tidak ada mekanisme anti-penghindaran yang ketat. Pemerintah sudah menyiapkan aturan substance requirement—perusahaan harus memiliki kantor nyata dan tenaga kerja minimal 50 orang di PFII—namun pengawasan di lapangan tetap menjadi kunci.

Proyeksi Keberlanjutan dan Tantangan Global

Jangka waktu 50 tahun terbilang panjang dalam dinamika kebijakan fiskal global. OECD sejak 2021 telah mendorong pajak minimum global 15% melalui Pillar Two, yang mulai diadopsi Uni Eropa dan beberapa negara Asia. Jika Indonesia memberikan tarif 0% sedangkan perusahaan induk di negara lain dikenakan top-up tax hingga 15%, maka insentif ini bisa menjadi tidak efektif—keuntungan pajak justru dinikmati negara asal, bukan Indonesia. Namun, Kemenkeu telah mempertimbangkan skema Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) agar Indonesia bisa memungut selisih pajak tersebut daripada memberi ruang bagi negara lain. Proyeksi keberhasilan PFII sangat tergantung pada implementasi QDMTT ini. Di satu sisi, dengan QDMTT, Indonesia tetap bisa mengamankan penerimaan setara tarif minimum 15%, sehingga hilangnya 0% selama 50 tahun tidak berarti full loss. Di sisi lain, kompleksitas administrasi dan sengketa pajak lintas negara bisa meningkat. Investor juga akan mencermati kredibilitas regulator: OJK dan BI harus membangun kerangka pengawasan yang setara dengan MAS (Singapura) atau HKMA (Hong Kong) agar PFII tidak hanya menjadi surga pajak, tetapi juga pusat finansial yang likuid dan stabil. Analis senior dari Moody's Ratings menyebut bahwa tanpa infrastruktur hukum dan kelembagaan yang kuat, insentif pajak setinggi apa pun tidak akan mampu mempertahankan investasi jangka panjang.

Kesimpulan: Antara Peluang dan Kesiapan

RUU PFII adalah terobosan berani yang bisa mempercepat transformasi Indonesia menjadi pemain utama dalam jasa keuangan global. Namun, risikonya tidak kecil: dari tergerusnya basis pajak hingga ketidakpastian rezim pajak global. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada tiga faktor: pertama, ketatnya persyaratan substansi untuk mencegah perusahaan kertas; kedua, kepastian hukum selama 50 tahun; ketiga, kesiapan regulator mengawasi arus likuiditas dan mencegah pencucian uang. Data dari Bank Indonesia mencatat bahwa selama 2024, capital outflow dari portofolio saham dan obligasi mencapai Rp 45 triliun. Jika PFII mampu membalik arah aliran ini, maka Indonesia tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga membangun fundamental ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak global. Publik menunggu pembahasan lebih lanjut di DPR—keputusan yang akan menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia dalam setengah abad ke depan.